alexametrics
24.5 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Recovery Gempa Malang Rp 7.5M, Pemkab Masih Andalkan Open Donasi

KEPANJEN – Recovery daerah terdampak gempa pada 10 April lalu menguras anggaran yang relatif tinggi. Tidak hanya menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabupaten Malang, tapi juga dana lain.

Setidaknya, ada tiga sumber dana yang digunakan untuk memulihkan kawasan Malang Selatan yang terdampak gempa bermagnitudo 6,1 skala Richter (SR) tersebut, yakni bantuan tidak terduga (BTT), open donasi dari pihak swasta, dan dana siap pakai di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, recovery tahap awal yang dilakukan adalah pendirian hunian sementara (huntara) dan rumah tumbuh di daerah terdampak. Namun, biaya pembangunannya masih mengandalkan satu sumber dana saja, yakni open donasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang.

”Sampai saat ini huntara yang sudah terbangun ada 14 unit. Sedangkan rumah tumbuh yang terbangun ada 4 unit,” ujar Wahyu kemarin.

Satu unit huntara, estimasi biaya pembangunannya diperkirakan menghabiskan Rp 25 juta. Sedangkan estimasi biaya rumah tumbuh lebih rendah yakni sekitar Rp 10 juta per unit. Namun untuk fokus Pemkab yakni pendirian huntara. Targetnya, mereka akan mendirikan sebanyak 300 unit huntara. Sehingga perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 7,5 miliar.

Wahyu menyebut, bisa saja pendirian huntara ini hanya menggunakan dana open donasi di BPBD. ”Selama ini, kami masih menggunakan dana open donasi dari BPBD untuk membangun huntara. Apabila dari open donasi tidak cukup, baru kami akan gunakan dana siap pakai dan BTT,” tutur pejabat eselon II A Pemkab Malang itu.

Diketahui, untuk dana siap pakai Kabupaten Malang sebanyak Rp 600 juta. Sementara dari BTT masih ada Rp 6,5 miliar. Untuk estimasi waktu pengerjaannya, satu rumah tumbuh atau huntara membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Malang Bambang Istiawan mengatakan, dari pantauan terakhirnya, saat ini dana yang diperoleh dari open donasi yang dibuka masih belum tembus angka Rp 1 miliar. Artinya, kalau hanya untuk 14 huntara memang belum membutuhkan sokongan dana lain.

”Namun kalau untuk yang sesuai target, yakni 300 huntara itu ya tentunya kami masih membutuhkan bantuan dari dana lain,” jelasnya.

Dia mengaku, sangat banyak bantuan yang masuk ke Kabupaten Malang. Meski begitu, open donasi masih tetap dibuka untuk menambah kebutuhan. Menurut Bambang, rata-rata bantuan dari open donasi berupa barang, seperti makanan dan minuman, material, ataupun barang yang lainnya.

”Akan terus kami laporkan perkembangannya (dana masuk), sembari menunggu dana stimulan dari pemerintah pusat turun,” pungkas Bambang. (fik/c1/dan/rmc)

KEPANJEN – Recovery daerah terdampak gempa pada 10 April lalu menguras anggaran yang relatif tinggi. Tidak hanya menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabupaten Malang, tapi juga dana lain.

Setidaknya, ada tiga sumber dana yang digunakan untuk memulihkan kawasan Malang Selatan yang terdampak gempa bermagnitudo 6,1 skala Richter (SR) tersebut, yakni bantuan tidak terduga (BTT), open donasi dari pihak swasta, dan dana siap pakai di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, recovery tahap awal yang dilakukan adalah pendirian hunian sementara (huntara) dan rumah tumbuh di daerah terdampak. Namun, biaya pembangunannya masih mengandalkan satu sumber dana saja, yakni open donasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang.

”Sampai saat ini huntara yang sudah terbangun ada 14 unit. Sedangkan rumah tumbuh yang terbangun ada 4 unit,” ujar Wahyu kemarin.

Satu unit huntara, estimasi biaya pembangunannya diperkirakan menghabiskan Rp 25 juta. Sedangkan estimasi biaya rumah tumbuh lebih rendah yakni sekitar Rp 10 juta per unit. Namun untuk fokus Pemkab yakni pendirian huntara. Targetnya, mereka akan mendirikan sebanyak 300 unit huntara. Sehingga perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 7,5 miliar.

Wahyu menyebut, bisa saja pendirian huntara ini hanya menggunakan dana open donasi di BPBD. ”Selama ini, kami masih menggunakan dana open donasi dari BPBD untuk membangun huntara. Apabila dari open donasi tidak cukup, baru kami akan gunakan dana siap pakai dan BTT,” tutur pejabat eselon II A Pemkab Malang itu.

Diketahui, untuk dana siap pakai Kabupaten Malang sebanyak Rp 600 juta. Sementara dari BTT masih ada Rp 6,5 miliar. Untuk estimasi waktu pengerjaannya, satu rumah tumbuh atau huntara membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Malang Bambang Istiawan mengatakan, dari pantauan terakhirnya, saat ini dana yang diperoleh dari open donasi yang dibuka masih belum tembus angka Rp 1 miliar. Artinya, kalau hanya untuk 14 huntara memang belum membutuhkan sokongan dana lain.

”Namun kalau untuk yang sesuai target, yakni 300 huntara itu ya tentunya kami masih membutuhkan bantuan dari dana lain,” jelasnya.

Dia mengaku, sangat banyak bantuan yang masuk ke Kabupaten Malang. Meski begitu, open donasi masih tetap dibuka untuk menambah kebutuhan. Menurut Bambang, rata-rata bantuan dari open donasi berupa barang, seperti makanan dan minuman, material, ataupun barang yang lainnya.

”Akan terus kami laporkan perkembangannya (dana masuk), sembari menunggu dana stimulan dari pemerintah pusat turun,” pungkas Bambang. (fik/c1/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/