alexametrics
20.8 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Dana Rp 9 M untuk 21 Desa di Kabupaten Malang Terganjal Persyaratan

KABUPATEN – Sebanyak 21 desa di Kabupaten Malang belum menerima Dana Desa (DD). Dari jumlah tersebut, 10 sedang proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara, 11 desa lainnya belum mengajukan.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwadji tidak menampiknya. “10 sudah proses ke KPPN, cair dalam waktu dekat, masuk rekening kas desa. Tetapi, 11 desa belum mengajukan,” kata Suwadji di Pendopo Agung Jalan Agus Salim, Kota Malang, Kamis kemarin (14/4/2022). Menurutnya, desa-desa harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk bisa mencairkan DD. Pertama, harus menetapkan APBDes 2022. Kedua, desa wajib mempunyai rekening bank. Ketiga, perangkat perlu melaporkan realisasi penyerapan DD tahun 2021 lalu. Keempat, NPWP serta fotokopi KTP KadesBendahara. Jika ada persyaratan yang belum dilengkapi, maka DD tidak bisa cair.

Data DPMD Kabupaten Malang, Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 406 miliar. Pemerintah pusat memakai pola pencairan 40-40-20. Tahap I dan II sebesar 40 persen, dan tahap III 20 persen. Berdasarkan data ini, tahap I harus ada Rp 162,4 miliar DD yang cair ke 378 desa di Kabupaten Malang. Tetapi, karena ada 21 desa yang belum tuntas, DD tahap I yang belum cair sekitar Rp 9,02 miliar. Menurut Suwadji, desa-desa tersebut harus segera memenuhi semua persyaratan. Dikurangi yang belum cair, tingkat capaian penyaluran DD tahap 1 tahun 2022 sudah di atas 30 persen. “Pencairan DD tahap I tahun 2022 sekitar 38 persen, menunggu 21 desa itu agar genap 40 persen,” jelasnya.

Peruntukan dana transfer dari kementerian ini adalah untuk kesejahteraan dan pembangunan. Misalnya, desa mendapat amanat khusus pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat. APBDes 2022 harus memakai minimal 40 persen DD untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin. Contohnya, di Desa Pakisaji, ada 110 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BLT DD. Tiap KPM mendapat Rp 300 ribu per bulan.

Akhir pekan lalu, masing-masing penerima manfaat menerima rapel bantuan sebesar Rp 900 ribu. Selama 12 bulan, desa tersebut mencairkan Rp 396 juta bantuan langsung. Sekretaris Desa Pakisaji Muhammad Husni menyebut para perangkat Desa Pakisaji sudah melaksanakan amanat pemerintah pusat. Yaitu, minimal 40 persen DD untuk BLT warga miskin.(fin/abm)

 

KABUPATEN – Sebanyak 21 desa di Kabupaten Malang belum menerima Dana Desa (DD). Dari jumlah tersebut, 10 sedang proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara, 11 desa lainnya belum mengajukan.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwadji tidak menampiknya. “10 sudah proses ke KPPN, cair dalam waktu dekat, masuk rekening kas desa. Tetapi, 11 desa belum mengajukan,” kata Suwadji di Pendopo Agung Jalan Agus Salim, Kota Malang, Kamis kemarin (14/4/2022). Menurutnya, desa-desa harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk bisa mencairkan DD. Pertama, harus menetapkan APBDes 2022. Kedua, desa wajib mempunyai rekening bank. Ketiga, perangkat perlu melaporkan realisasi penyerapan DD tahun 2021 lalu. Keempat, NPWP serta fotokopi KTP KadesBendahara. Jika ada persyaratan yang belum dilengkapi, maka DD tidak bisa cair.

Data DPMD Kabupaten Malang, Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 406 miliar. Pemerintah pusat memakai pola pencairan 40-40-20. Tahap I dan II sebesar 40 persen, dan tahap III 20 persen. Berdasarkan data ini, tahap I harus ada Rp 162,4 miliar DD yang cair ke 378 desa di Kabupaten Malang. Tetapi, karena ada 21 desa yang belum tuntas, DD tahap I yang belum cair sekitar Rp 9,02 miliar. Menurut Suwadji, desa-desa tersebut harus segera memenuhi semua persyaratan. Dikurangi yang belum cair, tingkat capaian penyaluran DD tahap 1 tahun 2022 sudah di atas 30 persen. “Pencairan DD tahap I tahun 2022 sekitar 38 persen, menunggu 21 desa itu agar genap 40 persen,” jelasnya.

Peruntukan dana transfer dari kementerian ini adalah untuk kesejahteraan dan pembangunan. Misalnya, desa mendapat amanat khusus pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat. APBDes 2022 harus memakai minimal 40 persen DD untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin. Contohnya, di Desa Pakisaji, ada 110 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BLT DD. Tiap KPM mendapat Rp 300 ribu per bulan.

Akhir pekan lalu, masing-masing penerima manfaat menerima rapel bantuan sebesar Rp 900 ribu. Selama 12 bulan, desa tersebut mencairkan Rp 396 juta bantuan langsung. Sekretaris Desa Pakisaji Muhammad Husni menyebut para perangkat Desa Pakisaji sudah melaksanakan amanat pemerintah pusat. Yaitu, minimal 40 persen DD untuk BLT warga miskin.(fin/abm)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/