alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Pemkab Malang Anggarkan Rp 31.3 Miliar Untuk Safe House Kecamatan

KEPANJEN – Banyaknya pasien Covid-19 di sejumlah daerah yang meninggal dunia saat isolasi mandiri (isoman) menjadi perhatian serius Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM. Agar Kabupaten Malang tidak mengalami hal serupa, Sanusi menyiapkan tiga langkah untuk pasien isoman.

Pertama, mengubah seluruh gedung sekolah SD dan SMP di Kabupaten Malang menjadi ruang isoman, khususnya sekolah yang berdekatan dengan puskesmas. Sesuai data dinas pendidikan (disdik), di Kabupaten Malang ada 1.162 gedung sekolah yang diubah menjadi ruang isoman. Rinciannya, 97 gedung SMP negeri dan 1.065 gedung SD negeri.

Kedua, menggerakkan tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas untuk memantau pasien isoman. Hal itu dilakukan karena banyak pasien isoman di daerah lain yang meninggal dunia tanpa pemantauan.

Ketiga, memanfaatkan dana desa (DD) untuk pengadaan fasilitas safe house di desa-desa. Safe house ini digunakan untuk ruang isolasi pasien Covid-19. Sebelumnya, Sanusi mewajibkan semua kecamatan di Kabupaten Malang mempunyai safe house.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji mengatakan, total DD untuk seluruh desa yang tersebar di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang mencapai Rp 388,3 miliar. Dari jumlah tersebut, dia mengatakan, sekitar 8 persen di antaranya bisa dialokasikan untuk kebutuhan ruang isolasi penderita Covid-19.

”Jadi kalau 8 persen itu nominalnya setelah kami hitung ya sekitar Rp 31,3 miliar,” ujar Suwadji Selasa lalu (13/7). Suwadji optimistis, penggunaan DD untuk safe house tidak menyalahi aturan. Hal itu mengacu pada Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 1 Tahun 2021. Dalam instruksi itu disebutkan, satgas Covid-19 di tingkat desa memiliki tugas dan fungsi untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan.

”(DD) itu baik untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan. Sebelumnya kan setiap desa sudah diwajibkan memiliki tempat isolasi sendiri-sendiri. Jadi kebutuhannya juga sudah dipenuhi dari desa masing-masing. Baik lokasinya, tempat tidur, logistik, atau bahkan juga vitamin,” tambah pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Dia juga mengaku telah menggelar rakor bersama kecamatan dan jajaran pemerintah desa (pemdes). Tujuannya mematangkan skema fasilitas safe house. Menurutnya, hal itu tak akan banyak berbeda dengan skema penanganan Covid-19 yang selama ini dilakukan di tingkat desa.

”Artinya akan semakin sinkron. Ruang isolasi di tiap kecamatan ini memang harus didukung oleh semua pemdes,” imbuh Asisten 1 Bidang Kesra Setda Kabupaten Malang itu.

Suwadji berharap, kecamatan dan pemdes bisa bergotong royong dalam pemenuhan segala kebutuhan untuk pengembangan safe house. ”Sehingga di bawah koordinasi camat, saya minta untuk menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengoperasionalkan safe house. Misalnya seperti tempat tidur atau lainnya,” kata Suwadji. (fik/c1/dan/rmc)

KEPANJEN – Banyaknya pasien Covid-19 di sejumlah daerah yang meninggal dunia saat isolasi mandiri (isoman) menjadi perhatian serius Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM. Agar Kabupaten Malang tidak mengalami hal serupa, Sanusi menyiapkan tiga langkah untuk pasien isoman.

Pertama, mengubah seluruh gedung sekolah SD dan SMP di Kabupaten Malang menjadi ruang isoman, khususnya sekolah yang berdekatan dengan puskesmas. Sesuai data dinas pendidikan (disdik), di Kabupaten Malang ada 1.162 gedung sekolah yang diubah menjadi ruang isoman. Rinciannya, 97 gedung SMP negeri dan 1.065 gedung SD negeri.

Kedua, menggerakkan tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas untuk memantau pasien isoman. Hal itu dilakukan karena banyak pasien isoman di daerah lain yang meninggal dunia tanpa pemantauan.

Ketiga, memanfaatkan dana desa (DD) untuk pengadaan fasilitas safe house di desa-desa. Safe house ini digunakan untuk ruang isolasi pasien Covid-19. Sebelumnya, Sanusi mewajibkan semua kecamatan di Kabupaten Malang mempunyai safe house.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji mengatakan, total DD untuk seluruh desa yang tersebar di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang mencapai Rp 388,3 miliar. Dari jumlah tersebut, dia mengatakan, sekitar 8 persen di antaranya bisa dialokasikan untuk kebutuhan ruang isolasi penderita Covid-19.

”Jadi kalau 8 persen itu nominalnya setelah kami hitung ya sekitar Rp 31,3 miliar,” ujar Suwadji Selasa lalu (13/7). Suwadji optimistis, penggunaan DD untuk safe house tidak menyalahi aturan. Hal itu mengacu pada Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 1 Tahun 2021. Dalam instruksi itu disebutkan, satgas Covid-19 di tingkat desa memiliki tugas dan fungsi untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan.

”(DD) itu baik untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan. Sebelumnya kan setiap desa sudah diwajibkan memiliki tempat isolasi sendiri-sendiri. Jadi kebutuhannya juga sudah dipenuhi dari desa masing-masing. Baik lokasinya, tempat tidur, logistik, atau bahkan juga vitamin,” tambah pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Dia juga mengaku telah menggelar rakor bersama kecamatan dan jajaran pemerintah desa (pemdes). Tujuannya mematangkan skema fasilitas safe house. Menurutnya, hal itu tak akan banyak berbeda dengan skema penanganan Covid-19 yang selama ini dilakukan di tingkat desa.

”Artinya akan semakin sinkron. Ruang isolasi di tiap kecamatan ini memang harus didukung oleh semua pemdes,” imbuh Asisten 1 Bidang Kesra Setda Kabupaten Malang itu.

Suwadji berharap, kecamatan dan pemdes bisa bergotong royong dalam pemenuhan segala kebutuhan untuk pengembangan safe house. ”Sehingga di bawah koordinasi camat, saya minta untuk menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengoperasionalkan safe house. Misalnya seperti tempat tidur atau lainnya,” kata Suwadji. (fik/c1/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/