alexametrics
20.5 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Sambut Proyek Tol Malang-Kepanjen, Pemkab Malang Kebut Revisi Perda RTRW

KABUPATEN- Bupati Malang H.M. Sanusi mengatakan bahwa langkah yang bisa dilakukan pihaknya terkait realisasi Tol Malang-Kepanjen baru sebatas proses negosiasi.  Karena hal itu merupakan kewenangan pusat, tidak ada yang dari kabupaten.

“Kecuali nanti kalau sudah action, maka kami bisa bantu untuk sosialisasinya,” ujar Sanusi. Secara keseluruhan, pria asal Gondanglegi itu mengatakan bahwa pembahasan tentang Tol Malang-Kepanjen kini masih berada di tingkat pusat. ”Masih dalam perencanaan dan penataan anggarannya, terakhir laporannya dari (dinas) bina marga seperti itu,” beber Sanusi. Dari laporan terakhir, suami dari Anis Zaidah itu mengatakan bahwa pihak pemrakarsa juga sudah menggelar sosialisasi awal dengan Camat serta kepala desa, yang wilayahnya diprediksi bakal terdampak pembangunan tol Malang – Kepanjen.

”Masuknya dari Cemorokandang di Kota Malang. Kemudian ke kabupaten dengan perkiraan butuh tiga sampai empat exit tol di sepanjang jalur,” sambung pria kelahiran 20 Mei 1960 itu. Terkait lokasi exit tol di kabupaten, Sanusi menuturkan bahwa saat ini titiknya masih dikaji lagi oleh pemerintah pusat. ”Masih dikaji lagi apakah lewat Gondanglegi atau Kepanjen. Yang jelas rencananya akan disambungkan ke JLS (jalur lintas selatan),” imbuh Sanusi.

Yang pasti, ruas tol tersebut bakal melintasi empat kecamatan di Kabupaten Malang. Yakni Kecamatan Pakisaji, Bululawang, Gondanglegi, dan Kepanjen. Kabarnya, tol tersebut juga bakal ditopang empat exit. Yakni exit tol Bululawang, Pakisaji, Pagelaran, dan Kromengan. ”Tol Malang-Kepanjen itu sifatnya bukan tol dalam kota, tapi antarwilayah. Sehingga dua exit tol di Kepanjen mengambil titik di Pagelaran dan Kromengan,” bebernya.

Sebagai bentuk persiapan, pihaknya kini tengah berupaya untuk menyelesaikan revisi peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selain mengatur tentang tata ruang Kabupaten Malang secara keseluruhan, dalam perda tersebut nantinya juga akan mengatur peta wilayah untuk kawasan yang berada di sekitar tol. ”Terutama pada kawasan yang berada di dekat exit tol itu nanti akan kami dorong untuk meningkatkan iklim investasinya,” tandas Sanusi. (iik/by)

KABUPATEN- Bupati Malang H.M. Sanusi mengatakan bahwa langkah yang bisa dilakukan pihaknya terkait realisasi Tol Malang-Kepanjen baru sebatas proses negosiasi.  Karena hal itu merupakan kewenangan pusat, tidak ada yang dari kabupaten.

“Kecuali nanti kalau sudah action, maka kami bisa bantu untuk sosialisasinya,” ujar Sanusi. Secara keseluruhan, pria asal Gondanglegi itu mengatakan bahwa pembahasan tentang Tol Malang-Kepanjen kini masih berada di tingkat pusat. ”Masih dalam perencanaan dan penataan anggarannya, terakhir laporannya dari (dinas) bina marga seperti itu,” beber Sanusi. Dari laporan terakhir, suami dari Anis Zaidah itu mengatakan bahwa pihak pemrakarsa juga sudah menggelar sosialisasi awal dengan Camat serta kepala desa, yang wilayahnya diprediksi bakal terdampak pembangunan tol Malang – Kepanjen.

”Masuknya dari Cemorokandang di Kota Malang. Kemudian ke kabupaten dengan perkiraan butuh tiga sampai empat exit tol di sepanjang jalur,” sambung pria kelahiran 20 Mei 1960 itu. Terkait lokasi exit tol di kabupaten, Sanusi menuturkan bahwa saat ini titiknya masih dikaji lagi oleh pemerintah pusat. ”Masih dikaji lagi apakah lewat Gondanglegi atau Kepanjen. Yang jelas rencananya akan disambungkan ke JLS (jalur lintas selatan),” imbuh Sanusi.

Yang pasti, ruas tol tersebut bakal melintasi empat kecamatan di Kabupaten Malang. Yakni Kecamatan Pakisaji, Bululawang, Gondanglegi, dan Kepanjen. Kabarnya, tol tersebut juga bakal ditopang empat exit. Yakni exit tol Bululawang, Pakisaji, Pagelaran, dan Kromengan. ”Tol Malang-Kepanjen itu sifatnya bukan tol dalam kota, tapi antarwilayah. Sehingga dua exit tol di Kepanjen mengambil titik di Pagelaran dan Kromengan,” bebernya.

Sebagai bentuk persiapan, pihaknya kini tengah berupaya untuk menyelesaikan revisi peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selain mengatur tentang tata ruang Kabupaten Malang secara keseluruhan, dalam perda tersebut nantinya juga akan mengatur peta wilayah untuk kawasan yang berada di sekitar tol. ”Terutama pada kawasan yang berada di dekat exit tol itu nanti akan kami dorong untuk meningkatkan iklim investasinya,” tandas Sanusi. (iik/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/