alexametrics
21.2 C
Malang
Wednesday, 6 July 2022

Kabupaten Malang Punya Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan

KABUPATEN – Terus meningkatnya curva ODP membuat jajaran Forkopimda Kabupaten Malang bentuk Tim Mobile Covid Hunter. Tim tersebut bertugas untuk menyisir pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Disahkan di Polres Kabupaten Malang, Rabu (16/9) malam, tim ini terdiri dari Polri, TNI RI, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Kejaksaan.

“Tim ini akan beroperasi setiap hari pada siang dan malam hari,” ujar Kapolres Kabupaten Malang, AKBP Hendri Umar.
Ia mengatakan bahwa pada siang hari tim ini beroperasi dalam kegiatan operasi yustisi. Sedangkan ketika malam hari Tim Mobile Covid Hunter menyisir daerah-daerah zona merah yang terdapat kerumunan masa.

“Para pelanggar akan diberi sanksi sesuai Perda 02 Tahun 2020,” tegas Hendri. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, penyitaan KTP, sanksi sosial hingga denda. Denda yang diberlakukan sebesar Rp 100 ribu untuk perorangan. Sanksi tersebut bergantung pada intensitas pelanggar yang telah didata oleh aplikasi dari polres. Jika sering melanggar maka akan diberi sanksi denda. Hal tersebut ditujukan untuk membuat efek jera pada pelanggar.

“Denda ini tidak seperti provinsi karena menyesuaikan setiap daerah,” ujar Bupati Kabupaten Malang HM Sanusi. Menurut Sanusi meskipun tingkat kesembuhan ODP tinggi namun bukan berarti tidak ada tindakan untuk pelanggar.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan bahwa Kabupaten Malang tidak perlu PSBB. Meskipun tingkat ODP tinggi, dari sudut pandang Dinkes jika PSBB masyarakat Kabupaten Malang akan terbebani secara psikologis. “Kalau PSBB nanti perekonomian macet dan orang-orang stres,” tandasnya.

Pewarta: Achmad Sulchan An Nauri

KABUPATEN – Terus meningkatnya curva ODP membuat jajaran Forkopimda Kabupaten Malang bentuk Tim Mobile Covid Hunter. Tim tersebut bertugas untuk menyisir pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Disahkan di Polres Kabupaten Malang, Rabu (16/9) malam, tim ini terdiri dari Polri, TNI RI, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Kejaksaan.

“Tim ini akan beroperasi setiap hari pada siang dan malam hari,” ujar Kapolres Kabupaten Malang, AKBP Hendri Umar.
Ia mengatakan bahwa pada siang hari tim ini beroperasi dalam kegiatan operasi yustisi. Sedangkan ketika malam hari Tim Mobile Covid Hunter menyisir daerah-daerah zona merah yang terdapat kerumunan masa.

“Para pelanggar akan diberi sanksi sesuai Perda 02 Tahun 2020,” tegas Hendri. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, penyitaan KTP, sanksi sosial hingga denda. Denda yang diberlakukan sebesar Rp 100 ribu untuk perorangan. Sanksi tersebut bergantung pada intensitas pelanggar yang telah didata oleh aplikasi dari polres. Jika sering melanggar maka akan diberi sanksi denda. Hal tersebut ditujukan untuk membuat efek jera pada pelanggar.

“Denda ini tidak seperti provinsi karena menyesuaikan setiap daerah,” ujar Bupati Kabupaten Malang HM Sanusi. Menurut Sanusi meskipun tingkat kesembuhan ODP tinggi namun bukan berarti tidak ada tindakan untuk pelanggar.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan bahwa Kabupaten Malang tidak perlu PSBB. Meskipun tingkat ODP tinggi, dari sudut pandang Dinkes jika PSBB masyarakat Kabupaten Malang akan terbebani secara psikologis. “Kalau PSBB nanti perekonomian macet dan orang-orang stres,” tandasnya.

Pewarta: Achmad Sulchan An Nauri

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/