alexametrics
21.9 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Warga Kabupaten Malang Dilarang Apatis

RADAR MALANG – Kampanye rokok ilegal terus digeber Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama jajaran stakeholder terkait. Melalui Dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang, secara bertahap, setiap kecamatan mengirimkan delegasinya. Dua hari belakangan misalnya, tepatnya pada Kamis (14/10) dan Jumat (15/10), giliran 100 warga Kecamatan Bantur yang mengikuti sosialisasi.

Seruan memerangi rokok ilegal turut disampaikan oleh DPRD Kabupaten Malang. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Mahrus Ali mengajak agar masyarakat tidak apatis terhadap peredaran barang tanpa cukai. Karena dengan cara inilah, upaya menumpas rokok bodong bisa diwujudkan.

Hal itu disampaikan Mahrus saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai untuk perwakilan kecamatan, desa, RT, dan RW Kecamatan Bantur di Aliante Hotel, Kamis (14/10) sore. “Jangan apatis terhadap peredaran rokok ilegal. Barangkali selama ini mereka tidak peduli karena memang tidak mengetahui manfaat bayar cukai,” ucapnya. Padahal, lanjutnya, ada banyak banyak manfaat yang bisa dirasakan. Seperti adanya peningkatan terhadap pembangunan dan layanan terhadap masyarakat.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  itu membeber, tahun ini Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemkab Malang sebanyak Rp 80 miliar. Dana tersebut, bisa dimanfaatkan untuk Kesejahteraan rakyat. Salah satunya untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) warga yang kurang mampu serta pembiayaan lainnya. Sehingga semakin banyak perolehan DBHCHT di Kabupaten Malang, maka akan semakin luas pula Pemkab bisa menggunakan dana itu. “Salah satu faktor agar cukai bisa meningkat adalah menghentikan peredaran rokok tanpa cukai. Karena kalau rokok ilegal terus beredar, pendapatan dari DBHCHT bisa menurun,” pungkas Mahrus.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Malang Drs H Didik Gatot Subroto SH MH dalam pembukaan sosialisasi kemarin (15/10) juga menegaskan bahwa cukai merupakan gerbang devisa negara atau pajak negara, tidak terkecuali untuk Malang. “DBHCHT menjadi bagian yang harus dikejar, di koordinasikan terus bagaimana peredaran rokok ilegal bisa ditekan,” ujarnya.

Wabup
Drs H Didik Gatot
Subroto SH MH, Camat Bantur
Sriningtyas SSos,
Plt Kadiskominfo M
Nur Fuad Fauzi,
Pelaksana pemeriksa
Bea Cukai Malang
Yurisdika Fariz
Hamdani, dan
Guntur Setiono
membuka Sosialisasi
Ketentuan dibidang
Cukai, Jumat (15/10). (ist)

Caranya, yakni dengan melibatkan perangakat desa dan para tokoh masyarakat. Karena jika rokok ilegal terus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi terganggu. Dampaknya tentu saja memengaruhi daya beli masyarakat terhadap rokok legal. Sebab, banyak yang memilih rokok ilegal. “Jika ini dibiarkan, maka pendapatan negara dari cukai rokok pasti akan menurun. Karena itulah, secara rutin para perangkat desa dihadirkan yang kemudian bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar menjadi trainer dan informan di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, selain mendapatkan materi seputar DBHCHT dan sumber dana pembangunan di Kabupaten Malang oleh Mahrus Ali dan Sudarman (anggota DPRD Kabupaten Malang) serta asisten administrasi umum Sekda Kabupaten Malang, Mursyidah, peserta juga diajak melek aturan cukai. Mulai fungsi dan tugas, trik-trik yang biasa digunakan oleh pelaku rokok ilegal, hingga cara mengidentifikasi pita cukai rokok. Ada dua pemateri yang dihadirkan oleh Kantor Bea Cukai Malang, yakni Guntur Setiono dan Yurisdika Fariz Hamdani. (fik/nen/rmc)

RADAR MALANG – Kampanye rokok ilegal terus digeber Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama jajaran stakeholder terkait. Melalui Dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang, secara bertahap, setiap kecamatan mengirimkan delegasinya. Dua hari belakangan misalnya, tepatnya pada Kamis (14/10) dan Jumat (15/10), giliran 100 warga Kecamatan Bantur yang mengikuti sosialisasi.

Seruan memerangi rokok ilegal turut disampaikan oleh DPRD Kabupaten Malang. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Mahrus Ali mengajak agar masyarakat tidak apatis terhadap peredaran barang tanpa cukai. Karena dengan cara inilah, upaya menumpas rokok bodong bisa diwujudkan.

Hal itu disampaikan Mahrus saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai untuk perwakilan kecamatan, desa, RT, dan RW Kecamatan Bantur di Aliante Hotel, Kamis (14/10) sore. “Jangan apatis terhadap peredaran rokok ilegal. Barangkali selama ini mereka tidak peduli karena memang tidak mengetahui manfaat bayar cukai,” ucapnya. Padahal, lanjutnya, ada banyak banyak manfaat yang bisa dirasakan. Seperti adanya peningkatan terhadap pembangunan dan layanan terhadap masyarakat.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  itu membeber, tahun ini Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemkab Malang sebanyak Rp 80 miliar. Dana tersebut, bisa dimanfaatkan untuk Kesejahteraan rakyat. Salah satunya untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) warga yang kurang mampu serta pembiayaan lainnya. Sehingga semakin banyak perolehan DBHCHT di Kabupaten Malang, maka akan semakin luas pula Pemkab bisa menggunakan dana itu. “Salah satu faktor agar cukai bisa meningkat adalah menghentikan peredaran rokok tanpa cukai. Karena kalau rokok ilegal terus beredar, pendapatan dari DBHCHT bisa menurun,” pungkas Mahrus.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Malang Drs H Didik Gatot Subroto SH MH dalam pembukaan sosialisasi kemarin (15/10) juga menegaskan bahwa cukai merupakan gerbang devisa negara atau pajak negara, tidak terkecuali untuk Malang. “DBHCHT menjadi bagian yang harus dikejar, di koordinasikan terus bagaimana peredaran rokok ilegal bisa ditekan,” ujarnya.

Wabup
Drs H Didik Gatot
Subroto SH MH, Camat Bantur
Sriningtyas SSos,
Plt Kadiskominfo M
Nur Fuad Fauzi,
Pelaksana pemeriksa
Bea Cukai Malang
Yurisdika Fariz
Hamdani, dan
Guntur Setiono
membuka Sosialisasi
Ketentuan dibidang
Cukai, Jumat (15/10). (ist)

Caranya, yakni dengan melibatkan perangakat desa dan para tokoh masyarakat. Karena jika rokok ilegal terus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi terganggu. Dampaknya tentu saja memengaruhi daya beli masyarakat terhadap rokok legal. Sebab, banyak yang memilih rokok ilegal. “Jika ini dibiarkan, maka pendapatan negara dari cukai rokok pasti akan menurun. Karena itulah, secara rutin para perangkat desa dihadirkan yang kemudian bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar menjadi trainer dan informan di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, selain mendapatkan materi seputar DBHCHT dan sumber dana pembangunan di Kabupaten Malang oleh Mahrus Ali dan Sudarman (anggota DPRD Kabupaten Malang) serta asisten administrasi umum Sekda Kabupaten Malang, Mursyidah, peserta juga diajak melek aturan cukai. Mulai fungsi dan tugas, trik-trik yang biasa digunakan oleh pelaku rokok ilegal, hingga cara mengidentifikasi pita cukai rokok. Ada dua pemateri yang dihadirkan oleh Kantor Bea Cukai Malang, yakni Guntur Setiono dan Yurisdika Fariz Hamdani. (fik/nen/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/