alexametrics
22.8 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Klaster Perkantoran di Pemkab Malang Menyebar. Lima Dinas Telah di-Lockdown

KABUPATEN – Badai Covid-19 mulai menyerang kantor-kantor milik pemerintah daerah. Di Kabupaten Malang, tercatat ada lima kantor perangkat daerah (PD) yang sudah di-lockdown. Di antaranya Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Tenaga Kerja (disnaker) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo).

Kepala BKPSDM Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menuturkan, penutupan layanan tatap muka mereka berlakukan pada Senin (14/2) dan Selasa (15/2). ”Karena 12 staf saya terkonfirmasi Covid-19,” kata dia saat dikonfirmasi kemarin. Kepada Jawa Pos Radar Malang, Nurman mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerima laporan penghentian seluruh aktivitas pelayanan tatap muka akibat peningkatan kasus Covid-19.

”Beberapa dinas memang sudah mengajukan penghentian sementara operasional pelayanan tatap muka atau lockdown. Infonya disnaker juga, tapi surat formalnya belum saya terima,” sambung pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang. Hanya saja, pihaknya belum bisa menyebut berapa jumlah kantor kecamatan dan kantor desa yang melaksanakan kebijakan serupa.

Terpisah, Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Malang M Nur Fuad Fauzi juga membenarkan bahwa pihaknya telah menghentikan sementara aktivitas di kantornya. ”Ada 10 pegawai saya yang positif (Covid-19), sesuai perintah Pak Bupati diminta untuk menutup,” kata dia. Fuad menambahkan, kantornya yang berada di Kelurahan Arjosari itu ditutup sejak Senin (15/2) lalu hingga Jumat nanti (18/2).

Meskipun pelayanan tatap muka dihentikan, pria yang juga menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Malang itu memastikan bahwa seluruh layanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. ”Kami sudah menginfokan kepada masyarakat untuk menghubungi contact person bagi mereka yang membutuhkan layanan yang berkaitan dengan kominfo,” tambah Fuad.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Malang Drs H.M. Sanusi MM mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk membagi shift para ASN menjadi work from home (WFH) dan work from office (WFO). ”Tergantung masing-masing dinas. Kalau ada ASN yang tertular, saya minta mereka berhenti dulu semuanya,” kata dia saat dijumpai di Pendapa Panji Kepanjen kemarin (16/2).

Beranjak dari hal tersebut, dia berharap masyarakat tidak perlu khawatir terkait pelayanan. ”Kan di kantor nanti masih ada yang menjaga, meskipun tidak semuanya. Bisa juga menggunakan layanan online di masing-masing dinas,” tambah Sanusi. Soal peningkatan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, dia juga mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati.

Sebab meskipun varian omicron memiliki risiko keparahan lebih rendah dari pada varian delta, varian tersebut lebih mudah menular dan tetap berisiko untuk mereka yang punya komorbid. ”Tracing terus kami tingkatkan, termasuk rumah sakit juga kami siapkan semua. Yang bergejala kami rawat, sedangkan yang tidak bergejala diminta untuk isoman atau di isoter,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, selain di kantor dinas, penutupan layanan juga terjadi di Kantor Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis. Camat Pakis Agus Hariyanto menuturkan bahwa penutupan layanan di kantor tersebut berlangsung dua hari. Mulai Selasa (15/2) dan kemarin (16/2). Sebagai informasi, ada dua pegawai dari Kantor Desa Mangliawan yang dinyatakan positif Covid-19.

Sebagai upaya penanganan, Agus memerintahkan agar proses sterilisasi dan penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala. ”Termasuk untuk tracing juga kami lakukan. Bagi yang kontak erat, kami lakukan swab antigen,” tambah Agus. Di wilayahnya, Agus menyebut baru ada satu desa yang menerapkan lockdown. Meski begitu, dia mewanti-wanti agar pemerintah desa lainnya tetap waspada dengan merebaknya covid di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. (iik/by)

KABUPATEN – Badai Covid-19 mulai menyerang kantor-kantor milik pemerintah daerah. Di Kabupaten Malang, tercatat ada lima kantor perangkat daerah (PD) yang sudah di-lockdown. Di antaranya Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Tenaga Kerja (disnaker) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo).

Kepala BKPSDM Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menuturkan, penutupan layanan tatap muka mereka berlakukan pada Senin (14/2) dan Selasa (15/2). ”Karena 12 staf saya terkonfirmasi Covid-19,” kata dia saat dikonfirmasi kemarin. Kepada Jawa Pos Radar Malang, Nurman mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerima laporan penghentian seluruh aktivitas pelayanan tatap muka akibat peningkatan kasus Covid-19.

”Beberapa dinas memang sudah mengajukan penghentian sementara operasional pelayanan tatap muka atau lockdown. Infonya disnaker juga, tapi surat formalnya belum saya terima,” sambung pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang. Hanya saja, pihaknya belum bisa menyebut berapa jumlah kantor kecamatan dan kantor desa yang melaksanakan kebijakan serupa.

Terpisah, Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Malang M Nur Fuad Fauzi juga membenarkan bahwa pihaknya telah menghentikan sementara aktivitas di kantornya. ”Ada 10 pegawai saya yang positif (Covid-19), sesuai perintah Pak Bupati diminta untuk menutup,” kata dia. Fuad menambahkan, kantornya yang berada di Kelurahan Arjosari itu ditutup sejak Senin (15/2) lalu hingga Jumat nanti (18/2).

Meskipun pelayanan tatap muka dihentikan, pria yang juga menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Malang itu memastikan bahwa seluruh layanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. ”Kami sudah menginfokan kepada masyarakat untuk menghubungi contact person bagi mereka yang membutuhkan layanan yang berkaitan dengan kominfo,” tambah Fuad.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Malang Drs H.M. Sanusi MM mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk membagi shift para ASN menjadi work from home (WFH) dan work from office (WFO). ”Tergantung masing-masing dinas. Kalau ada ASN yang tertular, saya minta mereka berhenti dulu semuanya,” kata dia saat dijumpai di Pendapa Panji Kepanjen kemarin (16/2).

Beranjak dari hal tersebut, dia berharap masyarakat tidak perlu khawatir terkait pelayanan. ”Kan di kantor nanti masih ada yang menjaga, meskipun tidak semuanya. Bisa juga menggunakan layanan online di masing-masing dinas,” tambah Sanusi. Soal peningkatan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, dia juga mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati.

Sebab meskipun varian omicron memiliki risiko keparahan lebih rendah dari pada varian delta, varian tersebut lebih mudah menular dan tetap berisiko untuk mereka yang punya komorbid. ”Tracing terus kami tingkatkan, termasuk rumah sakit juga kami siapkan semua. Yang bergejala kami rawat, sedangkan yang tidak bergejala diminta untuk isoman atau di isoter,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, selain di kantor dinas, penutupan layanan juga terjadi di Kantor Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis. Camat Pakis Agus Hariyanto menuturkan bahwa penutupan layanan di kantor tersebut berlangsung dua hari. Mulai Selasa (15/2) dan kemarin (16/2). Sebagai informasi, ada dua pegawai dari Kantor Desa Mangliawan yang dinyatakan positif Covid-19.

Sebagai upaya penanganan, Agus memerintahkan agar proses sterilisasi dan penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala. ”Termasuk untuk tracing juga kami lakukan. Bagi yang kontak erat, kami lakukan swab antigen,” tambah Agus. Di wilayahnya, Agus menyebut baru ada satu desa yang menerapkan lockdown. Meski begitu, dia mewanti-wanti agar pemerintah desa lainnya tetap waspada dengan merebaknya covid di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. (iik/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/