alexametrics
22 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Pemkab Malang Usulkan Tiga Jalur Ini Jadi Jalan Nasional

MALANG – Peningkatan aksesibilitas di sejumlah ruas jalan kecamatan dan kabupaten menjadi salah satu program prioritas Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM. Terkait hal itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

”Jadi jalur mulai dari Gondanglegi sampai Balekambang (Kecamatan Bantur) nanti akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, jadi nyambung sampai ke JLS (jalur lingkar selatan),” kata Sanusi.

Nantinya, jalur sirip yang menjadi penghubung antara Kepanjen dengan Malang Selatan tersebut bakal menjadi penghubung antara tol Kepanjen dengan JLS. ”Awalnya kami usulkan dua ruas, yang lewat Bantur dan lewat Pagak (untuk dijadikan jalan nasional), tapi yang disetujui yang lewat Bantur dari Gondanglegi,” sambung bapak empat anak itu.

Pertimbangan Kementerian PUPR menyepakati usulan tersebut, masih kata Sanusi, yakni keberadaan Jembatan Srigonco yang sudah bisa dioperasionalkan secara total. ”Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat kabupaten. Sebab, otomatis aksesibilitas transportasi di sana menjadi lebih mudah. Dengan demikian, pembangunan di wilayah selatan juga akan semakin pesat,” ujarnya optimistis.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Ir Romdhoni mengatakan bahwa perubahan status jalan tersebut dilakukan karena beberapa jalan kabupaten sudah memiliki fungsi layaknya jalan nasional, seperti menghubungkan antarkota atau mempunyai akses menuju ke daerah lain. Secara otomatis, treatment perawatannya yang diberikan pun juga harus sama dengan jalan nasional. ”Salah satunya mulai dari perbatasan Kota Malang yang ada di Pakis sampai dengan Tumpang, kemudian lewat Wajak sampai ke Turen, itu kami yang kami usulkan menjadi jalan nasional,” ucapnya. Selain itu, jalur penghubung antara Kecamatan Karangploso menuju Kota Batu via Giripurno itu juga mereka usulkan untuk naik kelas.

Romdhoni menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi untuk melakukan tukar guling status jalan. Salah satu contohnya yakni pada jalur lingkar barat (jalibar) di Kepanjen. ”Jalibar itu kami usulkan menjadi jalan nasional, kemudian jalan nasional yang melintas Kota Kepanjen itu menjadi jalan kabupaten,” terangnya. Hal itu didasarkan pada letak dan fungsi jalibar yang strategis sehingga banyak kendaraan yang lebih memilih melintas di sana daripada jalan nasional di Kepanjen.

Ke depan, beberapa ruas jalan strategis juga akan mereka usulkan untuk berubah status. Hal ini agar perawatan jalan tersebut nantinya bisa diambil alih oleh pemerintah provinsi ataupun pusat. Karena jika hanya mengandalkan pemerintah daerah, Romdhoni menuturkan bahwa anggaran yang digunakan tidak mencukupi untuk mem-back up seluruh jalan yang ada di Kabupaten Malang. Panjang ruas jalan kabupaten kini mencapai 4 ribu kilometer. ”Berdasarkan undang-undang tentang jalan bahwa semua jalan yang berada di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kecuali jalan nasional yang melintas di Kabupaten Malang atau jalan provinsi,” kata Romdhoni.

Romdhoni menuturkan, panjang jalan nasional yang melintas di Kabupaten Malang mencapai 180 kilometer. Lebih panjang daripada jalur provinsi yang hanya sekitar 100 kilometer. ”Untuk itu, kami juga berupaya sedemikian rupa agar ruas-ruas strategis yang menghubungkan antarkota atau mempunyai akses menuju daerah lain diubah statusnya menjadi jalan provinsi,” tukas Romdhoni. (rmc/fik/c1/iik)

MALANG – Peningkatan aksesibilitas di sejumlah ruas jalan kecamatan dan kabupaten menjadi salah satu program prioritas Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM. Terkait hal itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

”Jadi jalur mulai dari Gondanglegi sampai Balekambang (Kecamatan Bantur) nanti akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, jadi nyambung sampai ke JLS (jalur lingkar selatan),” kata Sanusi.

Nantinya, jalur sirip yang menjadi penghubung antara Kepanjen dengan Malang Selatan tersebut bakal menjadi penghubung antara tol Kepanjen dengan JLS. ”Awalnya kami usulkan dua ruas, yang lewat Bantur dan lewat Pagak (untuk dijadikan jalan nasional), tapi yang disetujui yang lewat Bantur dari Gondanglegi,” sambung bapak empat anak itu.

Pertimbangan Kementerian PUPR menyepakati usulan tersebut, masih kata Sanusi, yakni keberadaan Jembatan Srigonco yang sudah bisa dioperasionalkan secara total. ”Ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat kabupaten. Sebab, otomatis aksesibilitas transportasi di sana menjadi lebih mudah. Dengan demikian, pembangunan di wilayah selatan juga akan semakin pesat,” ujarnya optimistis.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Ir Romdhoni mengatakan bahwa perubahan status jalan tersebut dilakukan karena beberapa jalan kabupaten sudah memiliki fungsi layaknya jalan nasional, seperti menghubungkan antarkota atau mempunyai akses menuju ke daerah lain. Secara otomatis, treatment perawatannya yang diberikan pun juga harus sama dengan jalan nasional. ”Salah satunya mulai dari perbatasan Kota Malang yang ada di Pakis sampai dengan Tumpang, kemudian lewat Wajak sampai ke Turen, itu kami yang kami usulkan menjadi jalan nasional,” ucapnya. Selain itu, jalur penghubung antara Kecamatan Karangploso menuju Kota Batu via Giripurno itu juga mereka usulkan untuk naik kelas.

Romdhoni menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi untuk melakukan tukar guling status jalan. Salah satu contohnya yakni pada jalur lingkar barat (jalibar) di Kepanjen. ”Jalibar itu kami usulkan menjadi jalan nasional, kemudian jalan nasional yang melintas Kota Kepanjen itu menjadi jalan kabupaten,” terangnya. Hal itu didasarkan pada letak dan fungsi jalibar yang strategis sehingga banyak kendaraan yang lebih memilih melintas di sana daripada jalan nasional di Kepanjen.

Ke depan, beberapa ruas jalan strategis juga akan mereka usulkan untuk berubah status. Hal ini agar perawatan jalan tersebut nantinya bisa diambil alih oleh pemerintah provinsi ataupun pusat. Karena jika hanya mengandalkan pemerintah daerah, Romdhoni menuturkan bahwa anggaran yang digunakan tidak mencukupi untuk mem-back up seluruh jalan yang ada di Kabupaten Malang. Panjang ruas jalan kabupaten kini mencapai 4 ribu kilometer. ”Berdasarkan undang-undang tentang jalan bahwa semua jalan yang berada di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kecuali jalan nasional yang melintas di Kabupaten Malang atau jalan provinsi,” kata Romdhoni.

Romdhoni menuturkan, panjang jalan nasional yang melintas di Kabupaten Malang mencapai 180 kilometer. Lebih panjang daripada jalur provinsi yang hanya sekitar 100 kilometer. ”Untuk itu, kami juga berupaya sedemikian rupa agar ruas-ruas strategis yang menghubungkan antarkota atau mempunyai akses menuju daerah lain diubah statusnya menjadi jalan provinsi,” tukas Romdhoni. (rmc/fik/c1/iik)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/