alexametrics
24.3 C
Malang
Sunday, 3 July 2022

Di Kabupaten Malang, Banyak Sungai Berubah Jadi Tempat Sampah

KEPANJEN – Bisa jadi, ke depan warga Bumi Kanjuruhan tidak lagi membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal itu karena kesadaran masyarakat agar membuang sampah kepada tempatnya masih rendah.

Berdasar catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, pengangkutan sampah di TPA hanya sekitar 1.000 ton per hari. Sampah yang terbuang di TPA itu tidak sampai 50 persen dari total volume sampah.

”(Sampah) yang masuk (TPA) terdata berasal dari 43 truk armada DLH. Truk-truk ini mengangkuti sampah dari TPS (tempat pengelolaan sampah) ke TPA. Sesungguhnya, ini baru 40-45 persen produksi sampah Kabupaten Malang,” ujar Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Malang Renung Rubiyatadji, di TPA Talangagung, kemarin.

Lantas ke mana sisanya 55 persen sampai 60 persen sampah? Renung memastikan tidak sampai ke TPA. Dia mengatakan, masyarakat masih cenderung membuang sampah ke sungai. Sungai yang seharusnya bersih itu seolah menjadi TPA baru. ”Masih ada yang buang ke sungai dan ke jurang,” tambah pejabat eselon III B Pemkab Malang itu.

Sebagai gambaran, rata-rata sampah harian di Kabupaten Malang berasal di tiga TPA. Yaitu TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen, TPA Paras di Kecamatan Poncokusumo, dan TPA Randuagung di Kecamatan Singosari.

Di TPA Talangagung, sampah yang terkirim berkisar 550 ton per hari. Sedangkan di TPA Randuagung sekitar sekitar 200 ton. Kemudian di TPA Poncokusumo sekitar 250-an ton per harinya.

Sampah-sampah tersebut terkumpul dari TPS yang tersebar di penjuru Kabupaten Malang. Namun kebanyakan sampah berasal dari pasar, rumah tangga, dan industri. Sedangkan, sekitar 55-60 persen sampah masih dibuang sembarangan. ”Ini berkaitan dengan keterbatasan armada dan kemauan masyarakat juga,” kata Renung.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab Malang siap mengikuti program pemerintah pusat berupa Bersih Indonesia. Renung menyebut, akan ada penguatan kelembagaan UPT sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI juga siap memayungi UPT-UPT untuk menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Dengan program ini, lanjut Renung, UPT yang sekarang tidak lagi menjadi lembaga pasif. Misalnya sebatas memungut retribusi dan setor ke kas daerah (kasda). Itulah yang selama ini dilakukan UPT-UPT tersebut. “Tapi dengan BLUD, dia (UPT) melayani pengelolaan sampah tanpa perlu setor ke APBD. Masuk rekening dia, olah sampah juga masuk wewenangnya. Tetapi tiap semester pasti diaudit,” ujar Renung.

Menurut Renung, kelebihan dari pengelolaan sampah berbasis PPK-BLUD ini adalah inisiatif dari pengelola. Dia berharap PPK-BLUD bisa meningkatkan kinerja pengolahan sampah di tingkat UPT. Sehingga, semakin banyak sampah yang bisa tertangani, dan tak lagi dibuang ke sungai atau jurang. “Dengan melayani, dia (UPT) mempunyai pendapatan,” katanya.

Dia mengatakan, program Bersih Indonesia ini bukan inisiatif Kabupaten Malang. Melainkan keputusan dari pemerintah pusat. ”Kita lewat kompetisi, tahun 2020 lalu ada lomba. Kita menang dan ikut program Bersih Indonesia. Tahun 2020 lalu mulai, tetapi baru di-launching tahun ini,” tutupnya.(fin/dan)

KEPANJEN – Bisa jadi, ke depan warga Bumi Kanjuruhan tidak lagi membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal itu karena kesadaran masyarakat agar membuang sampah kepada tempatnya masih rendah.

Berdasar catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, pengangkutan sampah di TPA hanya sekitar 1.000 ton per hari. Sampah yang terbuang di TPA itu tidak sampai 50 persen dari total volume sampah.

”(Sampah) yang masuk (TPA) terdata berasal dari 43 truk armada DLH. Truk-truk ini mengangkuti sampah dari TPS (tempat pengelolaan sampah) ke TPA. Sesungguhnya, ini baru 40-45 persen produksi sampah Kabupaten Malang,” ujar Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Malang Renung Rubiyatadji, di TPA Talangagung, kemarin.

Lantas ke mana sisanya 55 persen sampai 60 persen sampah? Renung memastikan tidak sampai ke TPA. Dia mengatakan, masyarakat masih cenderung membuang sampah ke sungai. Sungai yang seharusnya bersih itu seolah menjadi TPA baru. ”Masih ada yang buang ke sungai dan ke jurang,” tambah pejabat eselon III B Pemkab Malang itu.

Sebagai gambaran, rata-rata sampah harian di Kabupaten Malang berasal di tiga TPA. Yaitu TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen, TPA Paras di Kecamatan Poncokusumo, dan TPA Randuagung di Kecamatan Singosari.

Di TPA Talangagung, sampah yang terkirim berkisar 550 ton per hari. Sedangkan di TPA Randuagung sekitar sekitar 200 ton. Kemudian di TPA Poncokusumo sekitar 250-an ton per harinya.

Sampah-sampah tersebut terkumpul dari TPS yang tersebar di penjuru Kabupaten Malang. Namun kebanyakan sampah berasal dari pasar, rumah tangga, dan industri. Sedangkan, sekitar 55-60 persen sampah masih dibuang sembarangan. ”Ini berkaitan dengan keterbatasan armada dan kemauan masyarakat juga,” kata Renung.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab Malang siap mengikuti program pemerintah pusat berupa Bersih Indonesia. Renung menyebut, akan ada penguatan kelembagaan UPT sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI juga siap memayungi UPT-UPT untuk menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Dengan program ini, lanjut Renung, UPT yang sekarang tidak lagi menjadi lembaga pasif. Misalnya sebatas memungut retribusi dan setor ke kas daerah (kasda). Itulah yang selama ini dilakukan UPT-UPT tersebut. “Tapi dengan BLUD, dia (UPT) melayani pengelolaan sampah tanpa perlu setor ke APBD. Masuk rekening dia, olah sampah juga masuk wewenangnya. Tetapi tiap semester pasti diaudit,” ujar Renung.

Menurut Renung, kelebihan dari pengelolaan sampah berbasis PPK-BLUD ini adalah inisiatif dari pengelola. Dia berharap PPK-BLUD bisa meningkatkan kinerja pengolahan sampah di tingkat UPT. Sehingga, semakin banyak sampah yang bisa tertangani, dan tak lagi dibuang ke sungai atau jurang. “Dengan melayani, dia (UPT) mempunyai pendapatan,” katanya.

Dia mengatakan, program Bersih Indonesia ini bukan inisiatif Kabupaten Malang. Melainkan keputusan dari pemerintah pusat. ”Kita lewat kompetisi, tahun 2020 lalu ada lomba. Kita menang dan ikut program Bersih Indonesia. Tahun 2020 lalu mulai, tetapi baru di-launching tahun ini,” tutupnya.(fin/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/