alexametrics
18.6 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Eks Kadinkes Kabupaten Malang Diputus Bebas, Kejari Siap Kasasi

KEPANJEN – Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas murni untuk eks Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang dr Abdurrachman atas kasus penyunatan dana kapitasi di 39 puskesmas selama 3 tahun dengan nilai kerugian Rp 8,1 miliar.

Atas putusan yang dijatuhkan majelis tersebut, Kepala Kejari Kabupaten Malang Edi Handojo mengaku akan mempelajari pertimbangan hakim. Pasalnya, Pada 13 Agustus lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menuntut pria yang akrab disapa Gus Dur itu dengan dihukum 10 tahun penjara. Dia juga diharapkan membayar denda senilai Rp 500 juta.

Berdasarkan pengamatannya, Edi menyebut ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum membebaskan Abdurrachman. Namun penjelasan lebih lanjut belum bisa ia sampaikan. Dia mengaku masih menunggu hasil salinan data berkas-berkas dari Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya.

Secara umum, Edi memastikan bahwa Kejari akan melakukan langkah hukum lanjutan atas putusan itu. ”Nanti setelah ada putusan lengkapnya, kami tentunya ada upaya hukum, yakni kasasi, karena putusanya bebas,” tegasnya.

Di sisi lain, dia juga mengaku bila pihaknya kini tetap memonitor tersangka lain yang terlibat dalam kasus penyunatan dana kapitasi itu. ”Untuk Yohan Charles sudah siap dilimpahkan (berkasnya). Nanti kalau ditemukan indikasi lain yang terlibat, nanti akan kami berkas kembali,” imbuh Edi. Seperti diketahui, Yohan merupakan mantan Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang.

”Kami lakukan step by step, tidak mungkin keseluruhan bersama-sama,” tambah Edi. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Malang Agus Hariono menyebut salah satu alasan majelis hakim dalam memberikan putusan bebas kepada Gus Dur. Menurut dia, hakim menganggap bahwa pungutan 7 persen yang dilakukan terdakwa adalah hal yang wajar.

Dia mengaku sangat keberatan dengan alasan tersebut. Menurut dia, alasan tersebut sangat berisiko karena menganggap pungutan sebagai hal yang legal. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) pun, menurut dia seseorang tidak diperbolehkan melakukan pemungutan uang kesehatan. Kecuali untuk jasa pelayanan dan belanja operasional kesehatan.

”Jangan sampai ada pendapat pungutan itu wajar ya, sudah jelas aturan tidak memperbolehkannya,” kata Agus.

Majelis hakim memberikan tenggang waktu 14 hari kepada Kejari dapat mengajukan Kasasi atas putusan tersebut. Pihak Kejari mengaku tidak akan menunda terlalu lama soal rencana pengajuan kasasi tersebut. ”Sebelum 14 hari akan kami ajukan. Kami nggak mau mepet-mepet,” tambahnya.

Di sisi lain, Bupati Malang H. M. Sanusi yang ditanya koran ini soal kasus tersebut enggan berkomentar banyak. ”Itu urusan hukum. Semuanya kami serahkan ke hukum. Bagaimana pun putusanya itu tergantung hukum,” terang sanusi singkat.

Pewarta: Fikiansyah

KEPANJEN – Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas murni untuk eks Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang dr Abdurrachman atas kasus penyunatan dana kapitasi di 39 puskesmas selama 3 tahun dengan nilai kerugian Rp 8,1 miliar.

Atas putusan yang dijatuhkan majelis tersebut, Kepala Kejari Kabupaten Malang Edi Handojo mengaku akan mempelajari pertimbangan hakim. Pasalnya, Pada 13 Agustus lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menuntut pria yang akrab disapa Gus Dur itu dengan dihukum 10 tahun penjara. Dia juga diharapkan membayar denda senilai Rp 500 juta.

Berdasarkan pengamatannya, Edi menyebut ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum membebaskan Abdurrachman. Namun penjelasan lebih lanjut belum bisa ia sampaikan. Dia mengaku masih menunggu hasil salinan data berkas-berkas dari Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya.

Secara umum, Edi memastikan bahwa Kejari akan melakukan langkah hukum lanjutan atas putusan itu. ”Nanti setelah ada putusan lengkapnya, kami tentunya ada upaya hukum, yakni kasasi, karena putusanya bebas,” tegasnya.

Di sisi lain, dia juga mengaku bila pihaknya kini tetap memonitor tersangka lain yang terlibat dalam kasus penyunatan dana kapitasi itu. ”Untuk Yohan Charles sudah siap dilimpahkan (berkasnya). Nanti kalau ditemukan indikasi lain yang terlibat, nanti akan kami berkas kembali,” imbuh Edi. Seperti diketahui, Yohan merupakan mantan Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang.

”Kami lakukan step by step, tidak mungkin keseluruhan bersama-sama,” tambah Edi. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Malang Agus Hariono menyebut salah satu alasan majelis hakim dalam memberikan putusan bebas kepada Gus Dur. Menurut dia, hakim menganggap bahwa pungutan 7 persen yang dilakukan terdakwa adalah hal yang wajar.

Dia mengaku sangat keberatan dengan alasan tersebut. Menurut dia, alasan tersebut sangat berisiko karena menganggap pungutan sebagai hal yang legal. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) pun, menurut dia seseorang tidak diperbolehkan melakukan pemungutan uang kesehatan. Kecuali untuk jasa pelayanan dan belanja operasional kesehatan.

”Jangan sampai ada pendapat pungutan itu wajar ya, sudah jelas aturan tidak memperbolehkannya,” kata Agus.

Majelis hakim memberikan tenggang waktu 14 hari kepada Kejari dapat mengajukan Kasasi atas putusan tersebut. Pihak Kejari mengaku tidak akan menunda terlalu lama soal rencana pengajuan kasasi tersebut. ”Sebelum 14 hari akan kami ajukan. Kami nggak mau mepet-mepet,” tambahnya.

Di sisi lain, Bupati Malang H. M. Sanusi yang ditanya koran ini soal kasus tersebut enggan berkomentar banyak. ”Itu urusan hukum. Semuanya kami serahkan ke hukum. Bagaimana pun putusanya itu tergantung hukum,” terang sanusi singkat.

Pewarta: Fikiansyah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/