alexametrics
26.5 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Pemkab Malang Tingkatkan Kewaspadaan Bahaya Radikalisme

NGANTANG – Ancaman radikalisme belakangan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Bahkan, pemkab harus membuat forum khusus untuk mendeteksi dini radikalisme.

Hal itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) Pencegahan Radikalisme di pendapa kantor Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, kemarin (18/4). Solusi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme adalah menyejahterakan masyarakat, sehingga menutup celah munculnya radikalisme.

”Setiap wilayah perlu mengembangkan kewaspadaan dini terhadap keamanan di lingkungan masing-masing. Deteksi dini dan indikasi potensi gangguan keamanan harus dilakukan oleh setiap warga. Semua lingkungan di tingkat RT-RW harus melakukannya,” kata Bupati Malang Drs H M. Sanusi MM di sela-sela FGD.

Menurut dia, langkah ini sebagai upaya mengantisipasi munculnya oknum-oknum berpaham intoleran. Sebab, paham radikalisme di Kabupaten Malang tidak terlihat secara kasat mata tetapi nyata adanya. Hadirnya Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Sedayu-Turen dan Duwet-Tumpang adalah indikator nyata.

Sanusi menyebut pencegahan radikalisme tanggung jawab bersama. Sehingga semua stakeholder harus terlibat antisipasi sedini mungkin. Pemerintah dan masyarakat turut bekerja sama meningkatkan kebutuhan dasar. Yaitu, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Ketika semua kebutuhan primer terpenuhi, Sanusi yakin paham radikalisme akan sulit diadopsi. Sebab, kesejahteraan bakal mendukung stabilitas masyarakat. Selain kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah keamanan. Menurut Sanusi, rasa aman diperlukan setiap orang.

“Oleh sebab itu pentingnya peduli lingkungan sekitar. Kewaspadaan dini harus diwujudkan dengan langkah antisipasi yang tepat. Misalnya, mengetahui atau memastikan identitas orang baru di lingkungan masing-masing,” katanya.

”Kemudian, tamu yang menginap atau berkunjung ke rumah atau lingkungan harus dideteksi juga,” sambung politikus PDIP itu.

Menurutnya, ini sebagai wujud deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya teroris atau penjahat. Dia berharap warga selalu membina hubungan dan kerja sama yang baik. Mulai dari lingkungan keluarga, RT, dan RW. Hal itu diperlukan supaya mengetahui indikasi ekstremisme dan radikalisme.

“Juga perlu membangun komunikasi dan melibatkan pemuda dan remaja. Karena potensi dan dinamika orang-orang muda sangat tinggi,” tutur pria yang mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang itu.

Dia juga menyebut bahwa pencegahan penanggulangan terorisme juga memerlukan sinergi semua pihak. Dia meyakini semuanya akan berujung pada deradikalisasi dari hulu ke hilir.

Pemerintah, pemangku kebijakan, aparat keamanan, akademisi, pengusaha, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan harus terlibat. KTN di Turen maupun Tumpang adalah contoh nyata kolaborasi. Dengan memberdayakan mantan napi terorisme (napiter), deradikalisasi bisa terjadi. Misalya, pemberdayaan dan pendampingan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor produktif  lainnya.

”Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat mencegah dan meminimalisir bertumbuhnya bibit-bibit paham radikal,” tutup Sanusi.(fin/dan)

NGANTANG – Ancaman radikalisme belakangan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Bahkan, pemkab harus membuat forum khusus untuk mendeteksi dini radikalisme.

Hal itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) Pencegahan Radikalisme di pendapa kantor Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, kemarin (18/4). Solusi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme adalah menyejahterakan masyarakat, sehingga menutup celah munculnya radikalisme.

”Setiap wilayah perlu mengembangkan kewaspadaan dini terhadap keamanan di lingkungan masing-masing. Deteksi dini dan indikasi potensi gangguan keamanan harus dilakukan oleh setiap warga. Semua lingkungan di tingkat RT-RW harus melakukannya,” kata Bupati Malang Drs H M. Sanusi MM di sela-sela FGD.

Menurut dia, langkah ini sebagai upaya mengantisipasi munculnya oknum-oknum berpaham intoleran. Sebab, paham radikalisme di Kabupaten Malang tidak terlihat secara kasat mata tetapi nyata adanya. Hadirnya Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Sedayu-Turen dan Duwet-Tumpang adalah indikator nyata.

Sanusi menyebut pencegahan radikalisme tanggung jawab bersama. Sehingga semua stakeholder harus terlibat antisipasi sedini mungkin. Pemerintah dan masyarakat turut bekerja sama meningkatkan kebutuhan dasar. Yaitu, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Ketika semua kebutuhan primer terpenuhi, Sanusi yakin paham radikalisme akan sulit diadopsi. Sebab, kesejahteraan bakal mendukung stabilitas masyarakat. Selain kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah keamanan. Menurut Sanusi, rasa aman diperlukan setiap orang.

“Oleh sebab itu pentingnya peduli lingkungan sekitar. Kewaspadaan dini harus diwujudkan dengan langkah antisipasi yang tepat. Misalnya, mengetahui atau memastikan identitas orang baru di lingkungan masing-masing,” katanya.

”Kemudian, tamu yang menginap atau berkunjung ke rumah atau lingkungan harus dideteksi juga,” sambung politikus PDIP itu.

Menurutnya, ini sebagai wujud deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya teroris atau penjahat. Dia berharap warga selalu membina hubungan dan kerja sama yang baik. Mulai dari lingkungan keluarga, RT, dan RW. Hal itu diperlukan supaya mengetahui indikasi ekstremisme dan radikalisme.

“Juga perlu membangun komunikasi dan melibatkan pemuda dan remaja. Karena potensi dan dinamika orang-orang muda sangat tinggi,” tutur pria yang mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang itu.

Dia juga menyebut bahwa pencegahan penanggulangan terorisme juga memerlukan sinergi semua pihak. Dia meyakini semuanya akan berujung pada deradikalisasi dari hulu ke hilir.

Pemerintah, pemangku kebijakan, aparat keamanan, akademisi, pengusaha, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan harus terlibat. KTN di Turen maupun Tumpang adalah contoh nyata kolaborasi. Dengan memberdayakan mantan napi terorisme (napiter), deradikalisasi bisa terjadi. Misalya, pemberdayaan dan pendampingan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor produktif  lainnya.

”Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat mencegah dan meminimalisir bertumbuhnya bibit-bibit paham radikal,” tutup Sanusi.(fin/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/