MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang seolah ”ketiban sampur”. Penuhnya beberapa rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Bumi Kanjuruhan rupanya tidak hanya merawat warga Kabupaten Malang saja, malah didominasi pasien asal luar daerah. Padahal keberadaan RS rujukan itu diharapkan untuk memfasilitasi warga Kabupaten Malang.
Wakil Bupati Malang Drs H. Didik Gatot Subroto SH MH mengatakan, tak semua yang menempati ruang isolasi rumah sakit (RS) adalah warga Kabupaten Malang. Kebanyakan dari berasal dari luar daerah. ”Dari informasi yang kami peroleh, bahwa di rumah sakit warga Kabupaten Malang hanya 30 persen. Sisanya (70 persen) adalah warga luar daerah,” ujar Didik di sela-sela meninjau RS kemarin (18/7).
Didik memaparkan, setiap RS memang mempunyai koneksi tersendiri. Sehingga jika ada warga luar daerah yang membutuhkan penanganan di Bumi Kanjuruhan, pihak RS tidak boleh menolak pasien dari luar daerah tersebut. ”Fungsi rumah sakit kan sebagai lembaga layanan, tidak boleh menolak (pasien Covid-19),” imbuhnya.
Untuk menghindari adanya warga pribumi yang tak mendapatkan perawatan saat rumah sakit rujukan atau safe house penuh, pemkab mengembangkan ruang isolasi di semua kecamatan. Sebelumnya, Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM memang sudah menginstruksikan 33 camat agar masing-masing mempunyai ruang isolasi sendiri. ”Karena rumah sakit itu terbatas, maka pemerintah daerah telah mempersiapkan 33 rumah isolasi yang kami tempatkan di masing-masing kecamatan,” tutur Didik.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menambahkan, dari pantauannya, saat ini taraf kesehatan warga Kabupaten Malang cenderung tinggi. Kebanyakan dari mereka sudah sadar bagaimana harus menjaga imun agar tetap sehat.
Selain itu, pengetatan protokol kesehatan (prokes) seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini juga menjadi salah satu pendorong ketertiban warga dalam menerapkan prokes. ”Penyekatan ini termasuk indikator turunnya angka Covid-19,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (rmc/fik/dan)
MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang seolah ”ketiban sampur”. Penuhnya beberapa rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Bumi Kanjuruhan rupanya tidak hanya merawat warga Kabupaten Malang saja, malah didominasi pasien asal luar daerah. Padahal keberadaan RS rujukan itu diharapkan untuk memfasilitasi warga Kabupaten Malang.
Wakil Bupati Malang Drs H. Didik Gatot Subroto SH MH mengatakan, tak semua yang menempati ruang isolasi rumah sakit (RS) adalah warga Kabupaten Malang. Kebanyakan dari berasal dari luar daerah. ”Dari informasi yang kami peroleh, bahwa di rumah sakit warga Kabupaten Malang hanya 30 persen. Sisanya (70 persen) adalah warga luar daerah,” ujar Didik di sela-sela meninjau RS kemarin (18/7).
Didik memaparkan, setiap RS memang mempunyai koneksi tersendiri. Sehingga jika ada warga luar daerah yang membutuhkan penanganan di Bumi Kanjuruhan, pihak RS tidak boleh menolak pasien dari luar daerah tersebut. ”Fungsi rumah sakit kan sebagai lembaga layanan, tidak boleh menolak (pasien Covid-19),” imbuhnya.
Untuk menghindari adanya warga pribumi yang tak mendapatkan perawatan saat rumah sakit rujukan atau safe house penuh, pemkab mengembangkan ruang isolasi di semua kecamatan. Sebelumnya, Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM memang sudah menginstruksikan 33 camat agar masing-masing mempunyai ruang isolasi sendiri. ”Karena rumah sakit itu terbatas, maka pemerintah daerah telah mempersiapkan 33 rumah isolasi yang kami tempatkan di masing-masing kecamatan,” tutur Didik.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menambahkan, dari pantauannya, saat ini taraf kesehatan warga Kabupaten Malang cenderung tinggi. Kebanyakan dari mereka sudah sadar bagaimana harus menjaga imun agar tetap sehat.
Selain itu, pengetatan protokol kesehatan (prokes) seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini juga menjadi salah satu pendorong ketertiban warga dalam menerapkan prokes. ”Penyekatan ini termasuk indikator turunnya angka Covid-19,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (rmc/fik/dan)
