alexametrics
21.1 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Focus Group Discussion Jawa Pos Radar Malang

Ada Tumpang Tindih Regulasi tentang Hutan, Begini Kata Praktisi Hukum

MALANG – Ini masih seputar masalah kehutanan yang dibahas di Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat di kantor Jawa Pos Radar Malang kemarin (20/4). Yakni tentang adanya tumpang tindih regulasi dalam tata kelola hutan.

Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM menyatakan pemda punya kewenangan mengelola wilayahnya, termasuk kawasan hutan. Hal itu tertuang Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) 41 Tahun 1999.

Namun di sisi lain, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara juga mengamanahkan pengelolaan kawasan hutan kepada Perum Perhutani. Pernyataan Sanusi itu juga diamini Administratur Perum Perhutani KPH Malang Hengki Herwanto.

Setelah Sanusi dan Hengki saling jawab, Direktur Jawa Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad yang memandu FGD tersebut langsung memberi kesempatan praktisi hukum, Teguh PN Widyanto SH. ”Silakan Mas Teguh. Bagaimana pandangan hukumnya ketika ada PP yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Kurniawan lantas mempersilakan Teguh menyampaikan pendapatnya.

Menurut Teguh, kekuatan hukum PP berada di bawah UU. Karena itu, yang berlaku adalah UU. Dengan kata lain, pemda berhak mengurus hutan di wilayahnya. ”Pemda punya kewenangan mengelola daerahnya (hutan di Kabupaten Malang),” kata Teguh.

Teguh melanjutkan, Perum Perhutani juga punya kewenangan. Namun, kewenangannya sebatas memaksimalkan fungsi hutan. Misalnya, melakukan reboisasi dan reklamasi. ”Masalahnya, apakah kewenangan itu sudah dijalankan oleh Perhutani?” tanya Teguh.

Selain Sanusi, Hengki, dan Teguh, seluruh undangan FGD yang hadir juga memaparkan pendapatnya. Termasuk Wakil Bupati Malang H. Didik Gatot Subroto, Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, dan para kepala OPD di Pemkab Malang. Di antara kepala OPD itu adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Made Arya Wedanthara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Wahyu Kurniati, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Budiar Anwar, Kepala Dinas Pertanahan Abdul Kadir, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subur Hutagalung, dan Plt Asisten I Setda Kabupaten Malang Suwadji.

Sedangkan dari unsur badan usaha milik negara (BUMN), ada dua instansi yang hadir dalam FGD tersebut, yakni Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. PTPN diwakili oleh Koordinator Manager Kebun Wilayah Malang Erwin Malau SP.

Hadir pula dari unsur akademisi dan praktisi hukum. Di antaranya Wadir II Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus peneliti kasus Kalibakar Dr Wahyudi Winarjo, pengamat pemerintahan George Da Silva, dan ahli hukum tata negara Dr Fifik Wiryani SH MH. Selain itu, ada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang La Ode Asrafil. (rmc/ulf/c1/dan)

MALANG – Ini masih seputar masalah kehutanan yang dibahas di Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat di kantor Jawa Pos Radar Malang kemarin (20/4). Yakni tentang adanya tumpang tindih regulasi dalam tata kelola hutan.

Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM menyatakan pemda punya kewenangan mengelola wilayahnya, termasuk kawasan hutan. Hal itu tertuang Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) 41 Tahun 1999.

Namun di sisi lain, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara juga mengamanahkan pengelolaan kawasan hutan kepada Perum Perhutani. Pernyataan Sanusi itu juga diamini Administratur Perum Perhutani KPH Malang Hengki Herwanto.

Setelah Sanusi dan Hengki saling jawab, Direktur Jawa Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad yang memandu FGD tersebut langsung memberi kesempatan praktisi hukum, Teguh PN Widyanto SH. ”Silakan Mas Teguh. Bagaimana pandangan hukumnya ketika ada PP yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Kurniawan lantas mempersilakan Teguh menyampaikan pendapatnya.

Menurut Teguh, kekuatan hukum PP berada di bawah UU. Karena itu, yang berlaku adalah UU. Dengan kata lain, pemda berhak mengurus hutan di wilayahnya. ”Pemda punya kewenangan mengelola daerahnya (hutan di Kabupaten Malang),” kata Teguh.

Teguh melanjutkan, Perum Perhutani juga punya kewenangan. Namun, kewenangannya sebatas memaksimalkan fungsi hutan. Misalnya, melakukan reboisasi dan reklamasi. ”Masalahnya, apakah kewenangan itu sudah dijalankan oleh Perhutani?” tanya Teguh.

Selain Sanusi, Hengki, dan Teguh, seluruh undangan FGD yang hadir juga memaparkan pendapatnya. Termasuk Wakil Bupati Malang H. Didik Gatot Subroto, Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, dan para kepala OPD di Pemkab Malang. Di antara kepala OPD itu adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Made Arya Wedanthara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Wahyu Kurniati, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Budiar Anwar, Kepala Dinas Pertanahan Abdul Kadir, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subur Hutagalung, dan Plt Asisten I Setda Kabupaten Malang Suwadji.

Sedangkan dari unsur badan usaha milik negara (BUMN), ada dua instansi yang hadir dalam FGD tersebut, yakni Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. PTPN diwakili oleh Koordinator Manager Kebun Wilayah Malang Erwin Malau SP.

Hadir pula dari unsur akademisi dan praktisi hukum. Di antaranya Wadir II Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus peneliti kasus Kalibakar Dr Wahyudi Winarjo, pengamat pemerintahan George Da Silva, dan ahli hukum tata negara Dr Fifik Wiryani SH MH. Selain itu, ada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang La Ode Asrafil. (rmc/ulf/c1/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/