alexametrics
18.5 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

23 Perumahan Serahkan PSU Senilai Rp 107,1 M

Pengembang di Kabupaten Malang kembali menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkab Malang. Kemarin (20/9), ada 23 perumahan dengan luas keseluruhan 238,89 meter persegi dan nilai aset mencapai Rp 107,1 miliar.

KABUPATEN – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Malang merupakan sebuah kewajiban. Tepatnya diatur dalam Perda No 5/2015. Hanya saja, hingga saat ini aturan itu belum dipatuhi secara maksimal oleh para pengembang.

Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Khairul I Kusuma ST MT membeberkan, dari total 508 perumahan yang terdaftar, pada 2020 lalu baru ada 16 perumahan. Sedangkan di tahun 2021 hingga minggu kedua September, ada 11 perumahan, sementara itu dalam penyerahan administratif kemarin (20/9), bertambah lagi 23 perumahan. Dengan begitu, capaian di tahun ini adalah 34 perumahan dengan total luas 559,25 meter persegi dan nilai aset Rp 364,6 miliar. (data selengkapnya lihat grafis).

”Kumulatif tahun lalu hingga hari ini (kemarin, Red), total pengembang yang menyerahkan PSU secara administratif sebanyak 60 dengan luas keseluruhan 891,488 meter persegi. Nilai asetnya mencapai Rp 627,5 miliar,” jelas Khairul.

Hingga akhir Oktober mendatang, dia cukup optimistis akan ada tambahan 30 perumahan lagi. Artinya, bakal ada 64 perumahan dari target 100 perumahan yang menyerahkan PSU-nya.

”Sebanyak 30 perumahan itu masih tahap pemberkasan,” kata dia.

Menurutnya, perlu effort luar biasa menangani penyerahan PSU ini. Tidak hanya dari tim DPKPCK, tapi juga dari pihak pengembang sendiri. ”Yang sering menjadi kendala adalah sertifikat PSU masih berupa sertifikat induk. Ini yang membuat lama,” ungkapnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah III Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama yang hadir dalam penyerahan administrasi PSU tersebut menegaskan, para pengembang harus melaksanakan kewajibannya kepada Pemkab Malang.

”Teman-teman pengembang sudah diberi hak untuk berinvestasi di Kabupaten Malang. Kalau PSU diserahkan, maka Pemda hadir untuk merawatnya,” ujarnya.

Dan menurutnya, target 100 pengembang di tahun ini sangat kecil. Apalagi, total perumahan yang terdaftar mencapai 508. Karena itu, jika hingga akhir Desember belum ada penambahan signifikan, maka pihaknya akan mem-profiling perumahan-perumahan itu.

”Akan saya kejar kenapa tidak beres-beres. Kalau perlu minta bantuan Kejari. Dan Pemda berhak menolak pengajuan izin mereka,” tandas dia.

Senada dengan Brigjen Pol Bachtiar, Bupati Malang Drs HM Sanusi MM juga me-warning para pengembang yang belum menyerahkan PSU-nya. ”Yang belum menyerahkan PSU, izin jangan dikeluarkan. Dan bagi yang sudah menyerahkan, maka PSU-nya menjadi tanggung jawab Pemkab Malang,” kata Sanusi.

Selain dihadiri oleh Brigjen Pol Bachtiar, serah terima PSU tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto SH MH, Sekda Kabupaten Malang yang juga ketua tim verifikasi Dr Ir Wahyu Hidayat MM, Kajari Kepanjen Edi Handoyo SH MH, Waka Polres Malang, perwakilan pengembang, REI, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang La Ode Asrafil. Dalam kesempatan itu La Ode menyerahkan 50 sertifikat aset daerah kepada Bupati Sanusi.

Pemkab Malang juga memberikan bantuan tiga buah scanner digitalisasi sertifikat kepada Kantor Pertanahan. Sebelum seremoni serah terima administrasi PSU di Pendapa Agung, tim KPK bersama DPKPCK dan Inspektorat Kabupaten Malang melakukan cek lapangan PSU di Perum Graha Kencana (non MBR) dan Pakis Hasanah Smart Living (MBR).

Penulis: Neni Fitrin

Pengembang di Kabupaten Malang kembali menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkab Malang. Kemarin (20/9), ada 23 perumahan dengan luas keseluruhan 238,89 meter persegi dan nilai aset mencapai Rp 107,1 miliar.

KABUPATEN – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Malang merupakan sebuah kewajiban. Tepatnya diatur dalam Perda No 5/2015. Hanya saja, hingga saat ini aturan itu belum dipatuhi secara maksimal oleh para pengembang.

Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Khairul I Kusuma ST MT membeberkan, dari total 508 perumahan yang terdaftar, pada 2020 lalu baru ada 16 perumahan. Sedangkan di tahun 2021 hingga minggu kedua September, ada 11 perumahan, sementara itu dalam penyerahan administratif kemarin (20/9), bertambah lagi 23 perumahan. Dengan begitu, capaian di tahun ini adalah 34 perumahan dengan total luas 559,25 meter persegi dan nilai aset Rp 364,6 miliar. (data selengkapnya lihat grafis).

”Kumulatif tahun lalu hingga hari ini (kemarin, Red), total pengembang yang menyerahkan PSU secara administratif sebanyak 60 dengan luas keseluruhan 891,488 meter persegi. Nilai asetnya mencapai Rp 627,5 miliar,” jelas Khairul.

Hingga akhir Oktober mendatang, dia cukup optimistis akan ada tambahan 30 perumahan lagi. Artinya, bakal ada 64 perumahan dari target 100 perumahan yang menyerahkan PSU-nya.

”Sebanyak 30 perumahan itu masih tahap pemberkasan,” kata dia.

Menurutnya, perlu effort luar biasa menangani penyerahan PSU ini. Tidak hanya dari tim DPKPCK, tapi juga dari pihak pengembang sendiri. ”Yang sering menjadi kendala adalah sertifikat PSU masih berupa sertifikat induk. Ini yang membuat lama,” ungkapnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah III Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama yang hadir dalam penyerahan administrasi PSU tersebut menegaskan, para pengembang harus melaksanakan kewajibannya kepada Pemkab Malang.

”Teman-teman pengembang sudah diberi hak untuk berinvestasi di Kabupaten Malang. Kalau PSU diserahkan, maka Pemda hadir untuk merawatnya,” ujarnya.

Dan menurutnya, target 100 pengembang di tahun ini sangat kecil. Apalagi, total perumahan yang terdaftar mencapai 508. Karena itu, jika hingga akhir Desember belum ada penambahan signifikan, maka pihaknya akan mem-profiling perumahan-perumahan itu.

”Akan saya kejar kenapa tidak beres-beres. Kalau perlu minta bantuan Kejari. Dan Pemda berhak menolak pengajuan izin mereka,” tandas dia.

Senada dengan Brigjen Pol Bachtiar, Bupati Malang Drs HM Sanusi MM juga me-warning para pengembang yang belum menyerahkan PSU-nya. ”Yang belum menyerahkan PSU, izin jangan dikeluarkan. Dan bagi yang sudah menyerahkan, maka PSU-nya menjadi tanggung jawab Pemkab Malang,” kata Sanusi.

Selain dihadiri oleh Brigjen Pol Bachtiar, serah terima PSU tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto SH MH, Sekda Kabupaten Malang yang juga ketua tim verifikasi Dr Ir Wahyu Hidayat MM, Kajari Kepanjen Edi Handoyo SH MH, Waka Polres Malang, perwakilan pengembang, REI, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang La Ode Asrafil. Dalam kesempatan itu La Ode menyerahkan 50 sertifikat aset daerah kepada Bupati Sanusi.

Pemkab Malang juga memberikan bantuan tiga buah scanner digitalisasi sertifikat kepada Kantor Pertanahan. Sebelum seremoni serah terima administrasi PSU di Pendapa Agung, tim KPK bersama DPKPCK dan Inspektorat Kabupaten Malang melakukan cek lapangan PSU di Perum Graha Kencana (non MBR) dan Pakis Hasanah Smart Living (MBR).

Penulis: Neni Fitrin

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/