alexametrics
23 C
Malang
Saturday, 25 June 2022

64 Persen ASN Hanya Mampu Urus Administrasi

KEPANJEN – Kualitas aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Itu karena 64 persen pegawai pemerintah hanya menguasai kemampuan di bidang administrasi pemerintahan.

”Padahal kami berharap ada pengembangan kompetensi administrasi, utamanya bagi pegawai yang bukan alumni institut pemerintahan dalam negeri,” ujar Ketua Tim Monitoring BPSDM Kemenkeu Rochayati Basra di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (21/12).

Lewat terobosan yang baru pertama dilakukan ini, pihaknya berharap Pemkab Malang dapat mengembangkan potensi para pegawainya. Selain itu, BPSDM Kemenkeu juga menyoroti sistem dan pola karir yang berlangsung dalam birokrasi. “Saya mohon agar ASN ini tidak menjadi korban politik, baik secara tugas dan fungsi, manajerial, juga sosiokultural,” kata Rochayati yang duduk di samping Bupati Malang H M. Sanusi.

Dia tidak memungkiri, selama ini kerap terjadi intervensi antara kewajiban birokrasi serta kepentingan politik dari pihak tertentu. Lewat rencana aksi serta kajian bersama dari berbagai pihak, dia berharap agar pemerintah daerah dapat mewujudkan upaya tersebut lewat rencana aksi.

Di lain pihak, Bupati Malang Drs H M. Sanusi MM mengatakan bahwa realitanya hampir selalu ada miss komunikasi antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan penerapannya di daerah. “Faktanya yang kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat tapi permasalahannya muncul di daerah,” kata Sanusi.

Dalam fungsi pelayanan misalnya, Sanusi mengadukan masalah tentang operasional anjungan dukcapil mandiri (ADM) yang beberapa waktu yang lalu digencarkan oleh pemerintah pusat. “Kami dapat bantuan 2 unit (ADM) dan kemudian kami beli lagi sebanyak 33 unit dengan biaya Rp 6 miliar, tapi sekarang banyak masyarakat yang mengeluh karena ngadat mesinnya,” ungkap Sanusi.(iik/dan)

KEPANJEN – Kualitas aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Itu karena 64 persen pegawai pemerintah hanya menguasai kemampuan di bidang administrasi pemerintahan.

”Padahal kami berharap ada pengembangan kompetensi administrasi, utamanya bagi pegawai yang bukan alumni institut pemerintahan dalam negeri,” ujar Ketua Tim Monitoring BPSDM Kemenkeu Rochayati Basra di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (21/12).

Lewat terobosan yang baru pertama dilakukan ini, pihaknya berharap Pemkab Malang dapat mengembangkan potensi para pegawainya. Selain itu, BPSDM Kemenkeu juga menyoroti sistem dan pola karir yang berlangsung dalam birokrasi. “Saya mohon agar ASN ini tidak menjadi korban politik, baik secara tugas dan fungsi, manajerial, juga sosiokultural,” kata Rochayati yang duduk di samping Bupati Malang H M. Sanusi.

Dia tidak memungkiri, selama ini kerap terjadi intervensi antara kewajiban birokrasi serta kepentingan politik dari pihak tertentu. Lewat rencana aksi serta kajian bersama dari berbagai pihak, dia berharap agar pemerintah daerah dapat mewujudkan upaya tersebut lewat rencana aksi.

Di lain pihak, Bupati Malang Drs H M. Sanusi MM mengatakan bahwa realitanya hampir selalu ada miss komunikasi antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan penerapannya di daerah. “Faktanya yang kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat tapi permasalahannya muncul di daerah,” kata Sanusi.

Dalam fungsi pelayanan misalnya, Sanusi mengadukan masalah tentang operasional anjungan dukcapil mandiri (ADM) yang beberapa waktu yang lalu digencarkan oleh pemerintah pusat. “Kami dapat bantuan 2 unit (ADM) dan kemudian kami beli lagi sebanyak 33 unit dengan biaya Rp 6 miliar, tapi sekarang banyak masyarakat yang mengeluh karena ngadat mesinnya,” ungkap Sanusi.(iik/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/