alexametrics
23 C
Malang
Wednesday, 25 May 2022

Vonis Bebas Gus Dur, Kejari Siapkan Jurus Baru

KEPANJEN – Pasca divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada September 2020 lalu, eks Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, dr Abdurrahman masih berhadapan lagi dengan kejaksaan.

Bahkan ketika dia mengklaim pengajuan Kasasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, korp Adhyaksa itu masih menyiapkan upaya hukum lain.

Sebab hingga kini Kejari Kepanjen mengaku belum menerima vonis dari MA tersebut. ”Sepanjang belum ada pernyataan (tembusan vonis bebas, Red) resmi dari Mahkamah Agung, maka kami anggap masih belum ada. Prinsipnya begitu,” ujar Kasipidsus Kejari Kepanjen, Agus Hariono kemarin (22/7).

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, dr Abdurrahman yang sebelumnya ditetapkan tersangka kasus dana kapitasi oleh kejari Kepanjen, divonis bebas oleh pengadilan Tipikor Surabaya, September 2020 lalu.

Kasus yang menjerat Abdurrahman alias Gus Dur itu berlangsung pada 2015 lalu. Kala itu, Gus Dur menjabat Kadinkes Kabupaten Malang. Pada tahun itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan dana kapitasi (dana jasa pelayanan) untuk 39 puskesmas di Kabupaten Malang. Besaran dana yang diterima masing-masing puskesmas beragam, sesuai jumlah pasien yang dilayani. Tapi rata-rata berkisar Rp 100 juta.

Prosedur penyalurannya dari BPJS melalui dinkes. Dalam kasus itu, Gus Dur dituding telah memotong sekitar 7 persen dari jatah yang diterima setiap puskesmas. Dalam kasus tersebut, Gus Dur dituding melakukan kong kali kong dengan bawahannya, Yohan Charles. Saat itu, Yohan Charles menjabat Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang.

Keduanya dituding melakukan pemotongan selama dua tahun, yakni 2015 hingga 2017. Dalam tuntutan jaksa, keduanya disangka mengumpulkan Rp 8,5 miliar untuk pemotongan selama dua tahun. Yohan sudah ditetapkan tersangka dan hingga kini masih menjalani hukumannya.

Terkait sikap kejaksaan terhadap vonis bebas dari pengadilan Tipikor Surabaya tersebut, Agus mengatakan, sementara ini pihaknya belum melakukan upaya hukum apa pun sebelum mendapat keputusan resmi. Saat ditegaskan lagi mengenai upaya hukum kejaksaan jika pengajuan Kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA), pihaknya akan mengambil langkah hukum lainnya. Yakni melalui hukum luar biasa. Alasannya, kasus korupsi seperti ini tidak bisa dianggap wajar. Dia khawatir akan menjadi yurisprudensi atau pedoman bagi para hakim lain jika menangani kasus serupa.

”Kalau diwajarkan, nanti bisa jadi yurisprudensi,” tegasnya.

”Upaya hukum tetap ada. Ini kan upaya hukum biasa. Ada lagi upaya hukum luar biasa. Jika Yohan Charles terbukti (bersalah, red), masak ini (Gus Dur) tidak terbukti? Terus uang potongan Rp 8 miliar itu ke mana?,” kata Agus.

Agus menuturkan, JPU akan tetap berusaha semaksimal mungkin, sehingga kasus yang mereka tangani mendapatkan putusan yang final. ”Tapi kalau pengajuan Kasasi kami diterima, ya kami lakukan eksekusi. Kalau ditolak ya kami akan lakukan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam putusan itu,” pungkasnya.(fik/dan/rmc)

KEPANJEN – Pasca divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada September 2020 lalu, eks Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, dr Abdurrahman masih berhadapan lagi dengan kejaksaan.

Bahkan ketika dia mengklaim pengajuan Kasasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, korp Adhyaksa itu masih menyiapkan upaya hukum lain.

Sebab hingga kini Kejari Kepanjen mengaku belum menerima vonis dari MA tersebut. ”Sepanjang belum ada pernyataan (tembusan vonis bebas, Red) resmi dari Mahkamah Agung, maka kami anggap masih belum ada. Prinsipnya begitu,” ujar Kasipidsus Kejari Kepanjen, Agus Hariono kemarin (22/7).

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, dr Abdurrahman yang sebelumnya ditetapkan tersangka kasus dana kapitasi oleh kejari Kepanjen, divonis bebas oleh pengadilan Tipikor Surabaya, September 2020 lalu.

Kasus yang menjerat Abdurrahman alias Gus Dur itu berlangsung pada 2015 lalu. Kala itu, Gus Dur menjabat Kadinkes Kabupaten Malang. Pada tahun itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan dana kapitasi (dana jasa pelayanan) untuk 39 puskesmas di Kabupaten Malang. Besaran dana yang diterima masing-masing puskesmas beragam, sesuai jumlah pasien yang dilayani. Tapi rata-rata berkisar Rp 100 juta.

Prosedur penyalurannya dari BPJS melalui dinkes. Dalam kasus itu, Gus Dur dituding telah memotong sekitar 7 persen dari jatah yang diterima setiap puskesmas. Dalam kasus tersebut, Gus Dur dituding melakukan kong kali kong dengan bawahannya, Yohan Charles. Saat itu, Yohan Charles menjabat Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang.

Keduanya dituding melakukan pemotongan selama dua tahun, yakni 2015 hingga 2017. Dalam tuntutan jaksa, keduanya disangka mengumpulkan Rp 8,5 miliar untuk pemotongan selama dua tahun. Yohan sudah ditetapkan tersangka dan hingga kini masih menjalani hukumannya.

Terkait sikap kejaksaan terhadap vonis bebas dari pengadilan Tipikor Surabaya tersebut, Agus mengatakan, sementara ini pihaknya belum melakukan upaya hukum apa pun sebelum mendapat keputusan resmi. Saat ditegaskan lagi mengenai upaya hukum kejaksaan jika pengajuan Kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA), pihaknya akan mengambil langkah hukum lainnya. Yakni melalui hukum luar biasa. Alasannya, kasus korupsi seperti ini tidak bisa dianggap wajar. Dia khawatir akan menjadi yurisprudensi atau pedoman bagi para hakim lain jika menangani kasus serupa.

”Kalau diwajarkan, nanti bisa jadi yurisprudensi,” tegasnya.

”Upaya hukum tetap ada. Ini kan upaya hukum biasa. Ada lagi upaya hukum luar biasa. Jika Yohan Charles terbukti (bersalah, red), masak ini (Gus Dur) tidak terbukti? Terus uang potongan Rp 8 miliar itu ke mana?,” kata Agus.

Agus menuturkan, JPU akan tetap berusaha semaksimal mungkin, sehingga kasus yang mereka tangani mendapatkan putusan yang final. ”Tapi kalau pengajuan Kasasi kami diterima, ya kami lakukan eksekusi. Kalau ditolak ya kami akan lakukan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam putusan itu,” pungkasnya.(fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/