alexametrics
19.6 C
Malang
Thursday, 30 June 2022

Delapan Kali Pemkab Malang Raih WTP

SIDOARJO – Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang klir. Bukan kali ini saja, tapi sejak tahun 2014 lalu. Hal itulah yang membuat Kabupaten Malang sudah delapan kali berturut-turut meraih opini Wajak Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemarin (23/5) Bupati Malang H M. Sanusi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Timur (Jatim), kemarin (23/5). Berkas LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Jatim Joko Agus Setiono di kantor BPK Perwakilan Jatim di Jalan Juanda, Sidoarjo.

Alhamdulillah, Kabupaten Malang menerima LHP. Kami berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk yang ke-delapan kali berturut-turut,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat mendampingi Sanusi, kemarin.

”Pada prinsipnya, ini hasil kerja keras bersama-sama, dari tim LKPD dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malang,” tambah pejabat eselon II A Pemkab Malang itu.

Menurutnya, tanpa kerja keras bersama-sama, Pemkab Malang akan kesulitan meraih WTP. Sebab, akun-akunnya banyak. Sehingga membutuhkan saling kecermatan dan ketelitian, serta saling membantu. LHP diserahkan BPK sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2021 Pemkab Malang.

Opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan yang telah disajikan sudah memadai dan andal. BPK melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Malang. BPK memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.

”Kami akan pertahankan opini WTP. Kerangka penyajian, pengungkapan sistem kendali intern kita, maupun ketaatan terhadap perundang-undangan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang,” tutur Wahyu. Target pertama setelah ini adalah meraih Opini WTP ke sepuluh kali berturut-turut. Ini akan dimulai kembali pada LKPD tahun 2022 nanti.(fin/dan)

SIDOARJO – Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang klir. Bukan kali ini saja, tapi sejak tahun 2014 lalu. Hal itulah yang membuat Kabupaten Malang sudah delapan kali berturut-turut meraih opini Wajak Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemarin (23/5) Bupati Malang H M. Sanusi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Timur (Jatim), kemarin (23/5). Berkas LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Jatim Joko Agus Setiono di kantor BPK Perwakilan Jatim di Jalan Juanda, Sidoarjo.

Alhamdulillah, Kabupaten Malang menerima LHP. Kami berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk yang ke-delapan kali berturut-turut,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat mendampingi Sanusi, kemarin.

”Pada prinsipnya, ini hasil kerja keras bersama-sama, dari tim LKPD dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malang,” tambah pejabat eselon II A Pemkab Malang itu.

Menurutnya, tanpa kerja keras bersama-sama, Pemkab Malang akan kesulitan meraih WTP. Sebab, akun-akunnya banyak. Sehingga membutuhkan saling kecermatan dan ketelitian, serta saling membantu. LHP diserahkan BPK sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2021 Pemkab Malang.

Opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan yang telah disajikan sudah memadai dan andal. BPK melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Malang. BPK memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.

”Kami akan pertahankan opini WTP. Kerangka penyajian, pengungkapan sistem kendali intern kita, maupun ketaatan terhadap perundang-undangan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang,” tutur Wahyu. Target pertama setelah ini adalah meraih Opini WTP ke sepuluh kali berturut-turut. Ini akan dimulai kembali pada LKPD tahun 2022 nanti.(fin/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/