24.7 C
Malang
Tuesday, 6 December 2022

17 Desa Belum Punya BUMDes

PONCOKUSUMO – Sebanyak 17 desa di Kabupaten Malang masih belum punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, keberadaan badan usaha tersebut bakal menopang ekonomi desa di masa mendatang. Belasan desa zonder atau tanpa BUMDes itu tersebar di sejumlah kecamatan di Bumi Kanjuruhan.

“Sejauh ini, sudah terbentuk 361 BUMDes. Tinggal 17 desa saja yang harus didorong agar segera membentuk BUMDes,” ujar Bupati Malang H M. Sanusi di hadapan para kepala desa (kades) dari Kecamatan Poncokusumo, Tumpang dan Jabung di Balai Pertemuan Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, kemarin (23/11).

Menurut Sanusi, belasan desa yang belum punya BUMDes tersebut diminta segera mempunyai BUMDes. Sehingga, kekuatan fiskal desa bisa meningkat. Lewat badan usaha juga dimungkinkan adanya tambahan pendapatan asli desa. Dengan ada badan usaha juga bisa mengupayakan peningkatan potensi desa yang hasilnya untuk menambah pemasukan kas desa. ”BUMDes juga bisa menjadi pengelola resmi tanah kas desa atau bengkok,” tambah Sanusi.

Sanusi memastikan, BUMDes merupakan unit usaha produktif untuk peningkatan ekonomi desa. “Mudah-mudahan secara bertahap dapat diwujudkan bersama. Sehingga ke depannya desa-desa semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing. Serta siap untuk menghadapi tantangan ekonomi global,” jelas Sanusi.

Selain mendorong pendirian BUMDes, Sanusi juga meminta agar pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip clean and clear. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perlu dikelola secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Harapannya, tidak ada lagi kades yang terjerat kasus dugaan korupsi karena tak paham akuntansi APBDes.

Para kades juga harus belajar tentang regulasi pengelolaan keuangan desa dan tanah kas desa. Termasuk memahami aturan pakai Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Seluruh mekanisme maupun ketentuan yang ada di dalamnya pun harus dipahami.

“Kades harus tahu siapa saja yang menggunakan keuangan desa dan untuk apa saja. Jangan sampai terjadi tanda terima membuat sendiri dan membikin stempel sendiri,” pungkas Bupati Malang. (fin/nay)

PONCOKUSUMO – Sebanyak 17 desa di Kabupaten Malang masih belum punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, keberadaan badan usaha tersebut bakal menopang ekonomi desa di masa mendatang. Belasan desa zonder atau tanpa BUMDes itu tersebar di sejumlah kecamatan di Bumi Kanjuruhan.

“Sejauh ini, sudah terbentuk 361 BUMDes. Tinggal 17 desa saja yang harus didorong agar segera membentuk BUMDes,” ujar Bupati Malang H M. Sanusi di hadapan para kepala desa (kades) dari Kecamatan Poncokusumo, Tumpang dan Jabung di Balai Pertemuan Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, kemarin (23/11).

Menurut Sanusi, belasan desa yang belum punya BUMDes tersebut diminta segera mempunyai BUMDes. Sehingga, kekuatan fiskal desa bisa meningkat. Lewat badan usaha juga dimungkinkan adanya tambahan pendapatan asli desa. Dengan ada badan usaha juga bisa mengupayakan peningkatan potensi desa yang hasilnya untuk menambah pemasukan kas desa. ”BUMDes juga bisa menjadi pengelola resmi tanah kas desa atau bengkok,” tambah Sanusi.

Sanusi memastikan, BUMDes merupakan unit usaha produktif untuk peningkatan ekonomi desa. “Mudah-mudahan secara bertahap dapat diwujudkan bersama. Sehingga ke depannya desa-desa semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing. Serta siap untuk menghadapi tantangan ekonomi global,” jelas Sanusi.

Selain mendorong pendirian BUMDes, Sanusi juga meminta agar pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip clean and clear. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perlu dikelola secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Harapannya, tidak ada lagi kades yang terjerat kasus dugaan korupsi karena tak paham akuntansi APBDes.

Para kades juga harus belajar tentang regulasi pengelolaan keuangan desa dan tanah kas desa. Termasuk memahami aturan pakai Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Seluruh mekanisme maupun ketentuan yang ada di dalamnya pun harus dipahami.

“Kades harus tahu siapa saja yang menggunakan keuangan desa dan untuk apa saja. Jangan sampai terjadi tanda terima membuat sendiri dan membikin stempel sendiri,” pungkas Bupati Malang. (fin/nay)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/