alexametrics
29.2 C
Malang
Saturday, 28 May 2022

Cegah Gagal Panen, Pemkab Malang Bangun Saluran Irigasi Rp 5 Miliar

RADAR MALANG – Pertanian menjadi satu-satunya sektor yang nyaris tidak mengalami fluktuasi di tengah situasi Pandemi Covid-19. Hal ini lah yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memberikan atensi khusu. Teranyar, dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021 pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk saluran irigasi.

Itu dilakukan untuk mengantisipasi gagal panen akibat pasokan air di sawah petani tidak ideal. Misalnya kelebihan atau justru kekurangan air saat memasuki musim penghujan.

Penambahan dana saat perubahan anggaran keuangan (PAK) itu masuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang. ”Rp 5 miliar itu nanti akan dimaksimalkan untuk pembenahan saluran air irigasi, normalisasi sungai, atau pembangunan yang diperlukan, khususnya untuk pemulihan ekonomi melalui infrastruktur air,” ujar Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto Minggu (24/10).

Sebelumnya, anggaran di PU SDA sempat terkena refocusing untuk kegiatan penanganan Covid-19. Namun di musim ini, Didik menyebut bahwa kebutuhan PU SDA membutuhkan sokongan dana yang urgent. Selain untuk peningkatan ekonomi petani, pihaknya juga menyiapkan saluran air di Bumi Kanjuruhan agar tak menimbulkan banjir saat hujan turun dalam intensitas yang tinggi.

Berdasar pengalaman panen tahun-tahun sebelumnya, tidak sedikit petani yang gagal panen akibat sawahnya terkena banjir. Hal itu terjadi di persawahan langganan banjir, seperti Sumbermanjing Wetan, Kasembon, dan sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Malang. Penyebabnya, aliran sungai tersumbat oleh sampah atau batang-batang pohon.

“Sehingga dampaknya jadi lebih besar. Seperti mengakibatkan jembatan ambrol dan tanah longsor,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya menekankan agar penindakan terhadap saluran air ini bisa di prioritaskan pada daerah yang rawan terhadap banjir.

Selain itu, pembenahan saluran irigasi juga dipersiapkan untuk mengatasi ancaman kekeringan di daerah terluas nomor dua di Jawa Timur ini. September lalu, beberapa petani di Kepanjen dan Pakisaji juga mengeluhkan kekurangan air karena saluran irigasi yang mengalir ke sawahnya rusak. ”Sehingga hal ini harus segera dilakukan perbaikan. Agar laju pertanian di Kabupaten Malang bisa tetap lancar,” pungkas Didik.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengatakan, saat pembahasan PAK APBD September lalu, badan anggaran DPRD Kabupaten Malang memberikan porsi lebih untuk pembenahan dan pembangunan infrastruktur air di Kabupaten Malang. Jika tahun ini tidak dilakukan perawatan dan pembenahan, kata Darmadi, pada tahun berikutnya bisa  saja akan jadi problematika yang berdampak serius. “Sehingga kami dorong, anggaran itu harus dimaksimalkan pada tahun ini,” kata Darmadi.

Dia mengatakan, tahun ini ada tiga sektor yang anggarannya ditambah. Yang pertama adalah dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM) untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Nilainya paling besar, yakni Rp 55 miliar.

Kemudian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) untuk pembangunan infrastruktur berupa bangunan. Nilainya sekitar Rp 15 miliar. Dan yang ketiga, adalah PU SDA mendapat tambahan dana Rp 5 miliar.

Menurutnya, plotting anggaran infrastruktur ini khusus untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Jadi prioritas kegiatan yang dilakukan memang harus ada hubungannya dengan PEN. Yang berdampak langsung dengan perekonomian warga Kabupaten Malang,” pungkasnya.(fik/dan/rmc)

RADAR MALANG – Pertanian menjadi satu-satunya sektor yang nyaris tidak mengalami fluktuasi di tengah situasi Pandemi Covid-19. Hal ini lah yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memberikan atensi khusu. Teranyar, dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021 pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk saluran irigasi.

Itu dilakukan untuk mengantisipasi gagal panen akibat pasokan air di sawah petani tidak ideal. Misalnya kelebihan atau justru kekurangan air saat memasuki musim penghujan.

Penambahan dana saat perubahan anggaran keuangan (PAK) itu masuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang. ”Rp 5 miliar itu nanti akan dimaksimalkan untuk pembenahan saluran air irigasi, normalisasi sungai, atau pembangunan yang diperlukan, khususnya untuk pemulihan ekonomi melalui infrastruktur air,” ujar Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto Minggu (24/10).

Sebelumnya, anggaran di PU SDA sempat terkena refocusing untuk kegiatan penanganan Covid-19. Namun di musim ini, Didik menyebut bahwa kebutuhan PU SDA membutuhkan sokongan dana yang urgent. Selain untuk peningkatan ekonomi petani, pihaknya juga menyiapkan saluran air di Bumi Kanjuruhan agar tak menimbulkan banjir saat hujan turun dalam intensitas yang tinggi.

Berdasar pengalaman panen tahun-tahun sebelumnya, tidak sedikit petani yang gagal panen akibat sawahnya terkena banjir. Hal itu terjadi di persawahan langganan banjir, seperti Sumbermanjing Wetan, Kasembon, dan sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Malang. Penyebabnya, aliran sungai tersumbat oleh sampah atau batang-batang pohon.

“Sehingga dampaknya jadi lebih besar. Seperti mengakibatkan jembatan ambrol dan tanah longsor,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya menekankan agar penindakan terhadap saluran air ini bisa di prioritaskan pada daerah yang rawan terhadap banjir.

Selain itu, pembenahan saluran irigasi juga dipersiapkan untuk mengatasi ancaman kekeringan di daerah terluas nomor dua di Jawa Timur ini. September lalu, beberapa petani di Kepanjen dan Pakisaji juga mengeluhkan kekurangan air karena saluran irigasi yang mengalir ke sawahnya rusak. ”Sehingga hal ini harus segera dilakukan perbaikan. Agar laju pertanian di Kabupaten Malang bisa tetap lancar,” pungkas Didik.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengatakan, saat pembahasan PAK APBD September lalu, badan anggaran DPRD Kabupaten Malang memberikan porsi lebih untuk pembenahan dan pembangunan infrastruktur air di Kabupaten Malang. Jika tahun ini tidak dilakukan perawatan dan pembenahan, kata Darmadi, pada tahun berikutnya bisa  saja akan jadi problematika yang berdampak serius. “Sehingga kami dorong, anggaran itu harus dimaksimalkan pada tahun ini,” kata Darmadi.

Dia mengatakan, tahun ini ada tiga sektor yang anggarannya ditambah. Yang pertama adalah dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM) untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Nilainya paling besar, yakni Rp 55 miliar.

Kemudian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) untuk pembangunan infrastruktur berupa bangunan. Nilainya sekitar Rp 15 miliar. Dan yang ketiga, adalah PU SDA mendapat tambahan dana Rp 5 miliar.

Menurutnya, plotting anggaran infrastruktur ini khusus untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Jadi prioritas kegiatan yang dilakukan memang harus ada hubungannya dengan PEN. Yang berdampak langsung dengan perekonomian warga Kabupaten Malang,” pungkasnya.(fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/