alexametrics
24.2 C
Malang
Saturday, 28 May 2022

Menteri ATR: Pemda Tanggung Biaya Pra-PTSL

SINGOSARI – Masyarakat yang menyertifikatkan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Itu jika usulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI disetujui oleh pemerintah daerah (pemda).

Wacana itu disampaikan kementerian ATR saat video conference bersama seluruh pemda, termasuk Pemkab Malang, kemarin (27/1). Dalam waktu dekat ini kementerian ATR bakal menyiapkan regulasi terkait dukungan pemerintah daerah.

”Regulasi ini terkait pembiayaan pra-PTSL. Pemda dimohon mempersiapkan anggaran untuk memberikan dukungan pada tahap pra-PTSL,” ujar Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto SH MH yang hadir dalam video conference di Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (27/1).

Didik menjelaskan, selama ini pra-PTSL sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program sertifikasi yang dilakukan oleh BPN. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menyebut, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan terkait atensi dari Kementerian ATR tersebut.

Pra-PTSL yang dimaksud adalah biaya yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemohon, yakni masyarakat. Nilai pokok dari biaya permohonan tersebut ditetapkan Rp 150 ribu per bidang. “Di samping ada juga biaya yang lain seperti kekurangan materai, kemudian juga biaya ukur. Menurut Pak Menteri (ATR/BPN) ini nanti pemda boleh menetapkan pembiayaan pra-PTSL, serta diberikan kewenangan membuat penganggaran yang sifatnya mendukung proses PTSL,” sambung Didik.

Untuk merealisasikan hal tersebut, mantan Kepala Desa (Kades) Tunjungtirto, Singosari itu menuturkan, pihaknya terlebih dahulu harus membuat regulasi yang dituangkan dalam peraturan bupati (perbup). “Kalau ambil dari APBD juga sekarang posisinya sudah di-gedok. Artinya ada ruang yang harus disiapkan agar (pra PTSL) yang sebelumnya dipenuhi oleh masyarakat secara mandiri bisa dibiayai oleh pemkab,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Abdul Kodir menjelaskan, tugas mereka saat ini adalah mendorong percepatan program PTSL. “Kalau pemda mampu untuk itu (pembiayaan pra PTSL), otomatis tidak akan membebani masyarakat,” kata Kodir.

Namun, hingga saat ini dinas pertanahan masih belum menyiapkan anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. “Tidak ada (anggaran untuk pra PTSL), kalau kami (dinas pertanahan) biasanya membantu sebelum pelaksanaan PTSL, di sana biasanya ada sosialisasi, Nah kami masuk ke sananya,” terang Kodir.

Terkait wacana baru tersebut, mantan Asisten Setda Kabupaten Malang itu menjelaskan, pihaknya juga harus berembuk terlebih dahulu secara internal, juga BPN, serta aparat penegak hukum (APH) untuk menyelaraskan konsep. Harapannya agar program reforma agraria melalui PTSL ini bisa berjalan cepat. Juga bisa dilaksanakan dengan biaya standar alias tidak memberatkan masyarakat. (iik/dan)

SINGOSARI – Masyarakat yang menyertifikatkan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Itu jika usulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI disetujui oleh pemerintah daerah (pemda).

Wacana itu disampaikan kementerian ATR saat video conference bersama seluruh pemda, termasuk Pemkab Malang, kemarin (27/1). Dalam waktu dekat ini kementerian ATR bakal menyiapkan regulasi terkait dukungan pemerintah daerah.

”Regulasi ini terkait pembiayaan pra-PTSL. Pemda dimohon mempersiapkan anggaran untuk memberikan dukungan pada tahap pra-PTSL,” ujar Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto SH MH yang hadir dalam video conference di Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (27/1).

Didik menjelaskan, selama ini pra-PTSL sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program sertifikasi yang dilakukan oleh BPN. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menyebut, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan terkait atensi dari Kementerian ATR tersebut.

Pra-PTSL yang dimaksud adalah biaya yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemohon, yakni masyarakat. Nilai pokok dari biaya permohonan tersebut ditetapkan Rp 150 ribu per bidang. “Di samping ada juga biaya yang lain seperti kekurangan materai, kemudian juga biaya ukur. Menurut Pak Menteri (ATR/BPN) ini nanti pemda boleh menetapkan pembiayaan pra-PTSL, serta diberikan kewenangan membuat penganggaran yang sifatnya mendukung proses PTSL,” sambung Didik.

Untuk merealisasikan hal tersebut, mantan Kepala Desa (Kades) Tunjungtirto, Singosari itu menuturkan, pihaknya terlebih dahulu harus membuat regulasi yang dituangkan dalam peraturan bupati (perbup). “Kalau ambil dari APBD juga sekarang posisinya sudah di-gedok. Artinya ada ruang yang harus disiapkan agar (pra PTSL) yang sebelumnya dipenuhi oleh masyarakat secara mandiri bisa dibiayai oleh pemkab,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Abdul Kodir menjelaskan, tugas mereka saat ini adalah mendorong percepatan program PTSL. “Kalau pemda mampu untuk itu (pembiayaan pra PTSL), otomatis tidak akan membebani masyarakat,” kata Kodir.

Namun, hingga saat ini dinas pertanahan masih belum menyiapkan anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. “Tidak ada (anggaran untuk pra PTSL), kalau kami (dinas pertanahan) biasanya membantu sebelum pelaksanaan PTSL, di sana biasanya ada sosialisasi, Nah kami masuk ke sananya,” terang Kodir.

Terkait wacana baru tersebut, mantan Asisten Setda Kabupaten Malang itu menjelaskan, pihaknya juga harus berembuk terlebih dahulu secara internal, juga BPN, serta aparat penegak hukum (APH) untuk menyelaraskan konsep. Harapannya agar program reforma agraria melalui PTSL ini bisa berjalan cepat. Juga bisa dilaksanakan dengan biaya standar alias tidak memberatkan masyarakat. (iik/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/