alexametrics
30.7 C
Malang
Wednesday, 25 May 2022

Larang ASN Mudik, Pemkab Malang Gunakan Aplikasi Khusus

MALANG – Kebijakan larangan mudik Lebaran juga akan berlaku di Kabupaten Malang. Menyusul adanya aturan yang pemerintah pusat yang melarang seluruh warga untuk mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Menyikapi kebijakan itu, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait dengan larangan tersebut.

Baca Juga
Gubernur Jatim Minta Warga Ngempet Keinginan Mudik
KRI Nanggala-402 Ditemukan, GM-FKPPI Jatim Serukan Salat Gaib

”Apabila itu sudah menjadi ketentuan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mengikuti,” kata Didik kemarin (27/3). Dia mengatakan, untuk teknis kebijakan tersebut masih akan dibahas oleh pemkab. Namun, secara garis besar pemerintah daerah (pemda) bakal mengeluarkan aturan yang bisa menjadi dasar hukum pemberian tindakan bagi warga, khususnya aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melanggar ketentuan tersebut. ”Nanti bisa saja dicantumkan dalam surat edaran (SE) Bupati Malang, tapi kewenangan sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Bupati,” imbuh Didik.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menyatakan sudah menyiapkan strategi guna menerapkan kebijakan larangan mudik bagi ASN. Nurman menegaskan, pihaknya bakal memasang aplikasi khusus untuk melacak keberadaan para ASN selama masa mudik Lebaran.

”Saya kontrol dengan kamera yang ada petanya. Namanya kalau tidak salah timestamp camera. Jadi kami tidak bisa dibohongi karena mereka (ASN) diwajibkan membuat laporan dengan mencantumkan posisinya,” terang Nurman. Dengan demikian, pihaknya bakal bisa mengetahui lokasi terkini dari para ASN saat libur mudik Lebaran. (rmc/fik/c1/iik)

MALANG – Kebijakan larangan mudik Lebaran juga akan berlaku di Kabupaten Malang. Menyusul adanya aturan yang pemerintah pusat yang melarang seluruh warga untuk mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Menyikapi kebijakan itu, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait dengan larangan tersebut.

Baca Juga
Gubernur Jatim Minta Warga Ngempet Keinginan Mudik
KRI Nanggala-402 Ditemukan, GM-FKPPI Jatim Serukan Salat Gaib

”Apabila itu sudah menjadi ketentuan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mengikuti,” kata Didik kemarin (27/3). Dia mengatakan, untuk teknis kebijakan tersebut masih akan dibahas oleh pemkab. Namun, secara garis besar pemerintah daerah (pemda) bakal mengeluarkan aturan yang bisa menjadi dasar hukum pemberian tindakan bagi warga, khususnya aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melanggar ketentuan tersebut. ”Nanti bisa saja dicantumkan dalam surat edaran (SE) Bupati Malang, tapi kewenangan sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Bupati,” imbuh Didik.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menyatakan sudah menyiapkan strategi guna menerapkan kebijakan larangan mudik bagi ASN. Nurman menegaskan, pihaknya bakal memasang aplikasi khusus untuk melacak keberadaan para ASN selama masa mudik Lebaran.

”Saya kontrol dengan kamera yang ada petanya. Namanya kalau tidak salah timestamp camera. Jadi kami tidak bisa dibohongi karena mereka (ASN) diwajibkan membuat laporan dengan mencantumkan posisinya,” terang Nurman. Dengan demikian, pihaknya bakal bisa mengetahui lokasi terkini dari para ASN saat libur mudik Lebaran. (rmc/fik/c1/iik)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/