alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Sengketa Lahan, PT Wonokoyo Pidanakan Warga Dampit Malang

DAMPIT – Daftar sengketa lahan di Kabupaten Malang antara warga dengan perusahaan semakin panjang. Setelah sengketa pengelolaan kebun Kalibakar, permukiman kawasan hutan di Purwodadi (Tirtoyudo), Tegalrejo (Sumbermanjing Wetan), dan Sanankerto (Turen), kini muncul konflik lahan 68 hektare di Kecamatan Dampit. Bahkan, kasusnya sudah masuk pengadilan.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, mulanya lahan 68 hektare itu dikelola oleh PT Margosuko. Bukan sebagai hak milik, melainkan hak pengelolaan berdasarkan sertifikat hak guna usaha (SHGU). Kemudian pada 2019, pengelolaan berpindah ke PT Wonokoyo Jaya Corporindo melalui proses jual beli.

Di sisi lain, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menilai bahwa masa izin SHGU telah habis sehingga tanah menjadi hak negara dan harus kembali pada rakyat. Kemudian LAI memberikan surat garap kepada 700 warga Dampit. Setiap warga yang menggarap lahan tersebut harus membayar administrasi Rp 550 ribu. Dengan rincian Rp 250 ribu untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) LAI dan Rp 300 ribu untuk hak garap. LAI juga berjanji kepada warga bahwa ke depan mereka akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang mereka kelola.

Pengelolaan sepihak oleh warga inilah yang dipersoalkan oleh PT Wonokoyo sehingga berujung pada meja hijau. Kemarin (27/4) merupakan sidang kelima kasus tersebut. Dari 700 warga tersebut, hanya empat orang yang dilaporkan, sehingga keempatnya menjadi terdakwa.

Salah seorang terdakwa, Abdul Hanan, mengaku telah diberikan surat hak garap atas tanah ukuran 10 meter x 50 meter oleh LAI. Dia punya keyakinan bahwa nanti tanah yang dia garap akan menjadi miliknya melalui LAI.

”LAI pusat menjanjikan akan diuruskan sertifikat tanah,” ucapnya ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen kemarin.

Meski begitu, dia mengatakan, mereka siap pergi apabila PT Wonokoyo bisa menunjukkan bukti asli kepemilikan tanah, dalam hal ini berupa sertifikat tanah.

”Kalau PT Wonokoyo memberi tahu sertifikat yang asli dan tembus sampai ke (LAI) pusat, kami siap mundur,” imbuh warga Desa Pamotan itu.

Senada, penasihat hukum terdakwa, Wagiman Somodjimejo, menjelaskan bahwa PT Wonokoyo mampu menunjukkan bahwa SHGU berlaku, pihaknya siap memberikan rekomendasi kepada LAI pusat untuk melepas tanah tersebut.

”Apabila ada bukti yang otentik, maka kami akan berikan rekom kepada pusat sebaiknya memang pusat melepas itu,” terangnya.

Saat ini dia mengaku akan terus memperjuangkan keadilan bagi 4 terdakwa. Sebab, hanya keempat orang ini yang dilaporkan oleh PT Wonokoyo meski ada 700 warga yang diberi hak garap oleh LAI.

Terpisah, Kepala Departemen Manajemen Aset PT Wonokoyo Julius Siwalette mengatakan, 4 orang tersebut sengaja dijadikan percontohan bagi warga lain yang masih ngotot menggarap lahan tersebut. Dia menegaskan, tanah 68 hektare murni didapat dari transaksi jual beli dengan prosedur yang berlaku.

”Pada saat beli sertifikatnya juga sudah diperpanjang. Jadi tuduhan yang mereka lontarkan itu tidak mendasar,” ucapnya.

Terkait bukti kepemilikan berupa akta jual beli dan sertifikat tanah, pihaknya mengaku sudah pernah menunjukkan hal tersebut kepada para Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Dampit.

”Kami pernah menunjukkan fotokopinya secara sekilas kepada muspika pada 2020 awal ketika sosialisasi,” jelasnya.

”Namun, saya melihat mereka tidak ada iktikad baik untuk itu (meninggalkan tanah garapannya),” tambah Julius.

Sebagai perusahaan besar, dia menegaskan bahwa PT Wonokoyo tidak mungkin membeli tanah yang tak jelas sertifikatnya. Hal itu dia sebut bisa merusak reputasi perusahaan tempatnya bekerja.

”Jual beli kami sudah mengikuti aturan negara. Kami tidak mungkin melakukan jual beli dengan sertifikat yang tidak diperpanjang. PT Wonokoyo ini perusahaan besar, punya SOP (standard operating procedure) dalam akuntansi tanah,” tutup Julius. (fik/c1/dan/rmc)

DAMPIT – Daftar sengketa lahan di Kabupaten Malang antara warga dengan perusahaan semakin panjang. Setelah sengketa pengelolaan kebun Kalibakar, permukiman kawasan hutan di Purwodadi (Tirtoyudo), Tegalrejo (Sumbermanjing Wetan), dan Sanankerto (Turen), kini muncul konflik lahan 68 hektare di Kecamatan Dampit. Bahkan, kasusnya sudah masuk pengadilan.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, mulanya lahan 68 hektare itu dikelola oleh PT Margosuko. Bukan sebagai hak milik, melainkan hak pengelolaan berdasarkan sertifikat hak guna usaha (SHGU). Kemudian pada 2019, pengelolaan berpindah ke PT Wonokoyo Jaya Corporindo melalui proses jual beli.

Di sisi lain, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menilai bahwa masa izin SHGU telah habis sehingga tanah menjadi hak negara dan harus kembali pada rakyat. Kemudian LAI memberikan surat garap kepada 700 warga Dampit. Setiap warga yang menggarap lahan tersebut harus membayar administrasi Rp 550 ribu. Dengan rincian Rp 250 ribu untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) LAI dan Rp 300 ribu untuk hak garap. LAI juga berjanji kepada warga bahwa ke depan mereka akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang mereka kelola.

Pengelolaan sepihak oleh warga inilah yang dipersoalkan oleh PT Wonokoyo sehingga berujung pada meja hijau. Kemarin (27/4) merupakan sidang kelima kasus tersebut. Dari 700 warga tersebut, hanya empat orang yang dilaporkan, sehingga keempatnya menjadi terdakwa.

Salah seorang terdakwa, Abdul Hanan, mengaku telah diberikan surat hak garap atas tanah ukuran 10 meter x 50 meter oleh LAI. Dia punya keyakinan bahwa nanti tanah yang dia garap akan menjadi miliknya melalui LAI.

”LAI pusat menjanjikan akan diuruskan sertifikat tanah,” ucapnya ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen kemarin.

Meski begitu, dia mengatakan, mereka siap pergi apabila PT Wonokoyo bisa menunjukkan bukti asli kepemilikan tanah, dalam hal ini berupa sertifikat tanah.

”Kalau PT Wonokoyo memberi tahu sertifikat yang asli dan tembus sampai ke (LAI) pusat, kami siap mundur,” imbuh warga Desa Pamotan itu.

Senada, penasihat hukum terdakwa, Wagiman Somodjimejo, menjelaskan bahwa PT Wonokoyo mampu menunjukkan bahwa SHGU berlaku, pihaknya siap memberikan rekomendasi kepada LAI pusat untuk melepas tanah tersebut.

”Apabila ada bukti yang otentik, maka kami akan berikan rekom kepada pusat sebaiknya memang pusat melepas itu,” terangnya.

Saat ini dia mengaku akan terus memperjuangkan keadilan bagi 4 terdakwa. Sebab, hanya keempat orang ini yang dilaporkan oleh PT Wonokoyo meski ada 700 warga yang diberi hak garap oleh LAI.

Terpisah, Kepala Departemen Manajemen Aset PT Wonokoyo Julius Siwalette mengatakan, 4 orang tersebut sengaja dijadikan percontohan bagi warga lain yang masih ngotot menggarap lahan tersebut. Dia menegaskan, tanah 68 hektare murni didapat dari transaksi jual beli dengan prosedur yang berlaku.

”Pada saat beli sertifikatnya juga sudah diperpanjang. Jadi tuduhan yang mereka lontarkan itu tidak mendasar,” ucapnya.

Terkait bukti kepemilikan berupa akta jual beli dan sertifikat tanah, pihaknya mengaku sudah pernah menunjukkan hal tersebut kepada para Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Dampit.

”Kami pernah menunjukkan fotokopinya secara sekilas kepada muspika pada 2020 awal ketika sosialisasi,” jelasnya.

”Namun, saya melihat mereka tidak ada iktikad baik untuk itu (meninggalkan tanah garapannya),” tambah Julius.

Sebagai perusahaan besar, dia menegaskan bahwa PT Wonokoyo tidak mungkin membeli tanah yang tak jelas sertifikatnya. Hal itu dia sebut bisa merusak reputasi perusahaan tempatnya bekerja.

”Jual beli kami sudah mengikuti aturan negara. Kami tidak mungkin melakukan jual beli dengan sertifikat yang tidak diperpanjang. PT Wonokoyo ini perusahaan besar, punya SOP (standard operating procedure) dalam akuntansi tanah,” tutup Julius. (fik/c1/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/