alexametrics
20.9 C
Malang
Wednesday, 17 August 2022

Naik Status, Jatah DID Terjun Bebas

KABUPATEN – Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemkab Malang tahun ini terjun bebas. Dana yang bersumber dari pusat tersebut hanya mengucur Rp 1 miliar. Padahal tahun lalu, Pemkab Malang mendapatkan Rp 101 miliar.

Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto tak menampiknya. “Tahun ini, kami hanya menerima Rp 1 miliar untuk DID,” ujar Tomie di Pendapa Agung Kabupaten Malang. Dana tersebut dialokasikan dalam APBN oleh Kemenkeu RI untuk pemerintah daerah. Tujuan diberikannya DID itu untuk memberikan penghargaan atu reward kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja keuangan baik. Terutama, kinerja pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan rakyat.

Melorotnya DID Kabupaten Malang tersebut, terang Tomie, bukan karena kinerja keuangan Pemkab tidak baik. Sebaliknya, Pemkab sudah naik kelas. Karena DID sejatinya diperuntukkan bagi kawasan yang masih membutuhkan dorongan untuk peningkatan tata kelola keuangan. ”Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, Pemkab Malang kini sudah masuk klaster A,” terangnya.

Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti sudah  menyebut adfanya penurunan jatah DID untuk Kabupaten Malang karena memang sudah naik status. “Kabupaten Malang ini sudah masuk klaster A. Liganya udah beda. Jangan disamakan dengan daerah lain (yang masih perlu DID). Ini seumpama Arema FC dipertandingkan lawan tim tarkam. Jelas beda,” kata Prima, sapaannya.

Klaster A, jelasnya, merupakan klasifikasi daerah dengan kinerja fiskal yang sangat tinggi dan tinggi. Kemudian klaster B adalah daerah dengan kinerja fiskal menengah dan rendah. Sedangkan klaster C adalah daerah dengan kinerja fiskal sangat rendah.

Dana Insentif Fiskal, begitu Prima menyebutnya, diprioritaskan bagi klaster B dan C. Sedangkan klaster A seperti Pemkab Malang tidak terlalu memerlukan dana insentif daerah. Ini bila dibandingkan daerah miskin yang masih butuh sokongan besar.

Belum lagi, kata Prima, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang yang dibidik tahun ini sudah di angka Rp 978 miliar. Sehingga, DID bisa dialokasikan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

Sebagai gambaran, Pemkab Malang sendiri telah mendapatkan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp 2,635 triliun di tahun 2022. Kendati DID tidak lagi bisa cair banyak untuk Kabupaten Malang, Prima berharap tak ada penurunan kinerja. Sebaliknya, Pemkab Malang harus makin mandiri. Dengan harapan, PAD bisa makin naik. ”Supaya, kekuatan fiskalnya meningkat. Serta, bisa semakin mengurangi ketergantungan pada transfer duit dari pusat,” tambahnya.(fin/nay)

KABUPATEN – Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemkab Malang tahun ini terjun bebas. Dana yang bersumber dari pusat tersebut hanya mengucur Rp 1 miliar. Padahal tahun lalu, Pemkab Malang mendapatkan Rp 101 miliar.

Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto tak menampiknya. “Tahun ini, kami hanya menerima Rp 1 miliar untuk DID,” ujar Tomie di Pendapa Agung Kabupaten Malang. Dana tersebut dialokasikan dalam APBN oleh Kemenkeu RI untuk pemerintah daerah. Tujuan diberikannya DID itu untuk memberikan penghargaan atu reward kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja keuangan baik. Terutama, kinerja pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan rakyat.

Melorotnya DID Kabupaten Malang tersebut, terang Tomie, bukan karena kinerja keuangan Pemkab tidak baik. Sebaliknya, Pemkab sudah naik kelas. Karena DID sejatinya diperuntukkan bagi kawasan yang masih membutuhkan dorongan untuk peningkatan tata kelola keuangan. ”Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, Pemkab Malang kini sudah masuk klaster A,” terangnya.

Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti sudah  menyebut adfanya penurunan jatah DID untuk Kabupaten Malang karena memang sudah naik status. “Kabupaten Malang ini sudah masuk klaster A. Liganya udah beda. Jangan disamakan dengan daerah lain (yang masih perlu DID). Ini seumpama Arema FC dipertandingkan lawan tim tarkam. Jelas beda,” kata Prima, sapaannya.

Klaster A, jelasnya, merupakan klasifikasi daerah dengan kinerja fiskal yang sangat tinggi dan tinggi. Kemudian klaster B adalah daerah dengan kinerja fiskal menengah dan rendah. Sedangkan klaster C adalah daerah dengan kinerja fiskal sangat rendah.

Dana Insentif Fiskal, begitu Prima menyebutnya, diprioritaskan bagi klaster B dan C. Sedangkan klaster A seperti Pemkab Malang tidak terlalu memerlukan dana insentif daerah. Ini bila dibandingkan daerah miskin yang masih butuh sokongan besar.

Belum lagi, kata Prima, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang yang dibidik tahun ini sudah di angka Rp 978 miliar. Sehingga, DID bisa dialokasikan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

Sebagai gambaran, Pemkab Malang sendiri telah mendapatkan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp 2,635 triliun di tahun 2022. Kendati DID tidak lagi bisa cair banyak untuk Kabupaten Malang, Prima berharap tak ada penurunan kinerja. Sebaliknya, Pemkab Malang harus makin mandiri. Dengan harapan, PAD bisa makin naik. ”Supaya, kekuatan fiskalnya meningkat. Serta, bisa semakin mengurangi ketergantungan pada transfer duit dari pusat,” tambahnya.(fin/nay)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/