alexametrics
25.1 C
Malang
Tuesday, 11 May 2021

Pengembang Perumahan Grand Emerald Malang Akui Wanprestasi

MALANG – Keluhan customer perumahan Grand Emerald Malang yang berlokasi di Dusun Poh Bener, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, akhirnya terjawab. Pihak pengembang, yakni PT Developer Properti Indoland (DPI) mengakui mereka telah wanprestasi. Meski begitu, pengembang tetap bertanggung jawab menuntaskan pembangunan unit rumah dan juga siap memberi kompensasi.

Seperti diketahui, kabar soal kasus tersebut mencuat Kamis lalu (4/3). Saat itu sejumlah customer atau buyer mendatangi lahan perumahan tersebut. Mereka turut memasang plang yang menjelaskan bila lahan di sana dalam status sengketa. Aksi itu menjadi salah satu puncak kekesalan customer Grand Emerald Malang yang sudah menunggu pembangunan unit-unit rumah sejak 2017 lalu. Beberapa di antara buyer yang sempat ditemui koran ini bahkan mengindikasikan bila kasus itu masuk kategori dugaan penipuan. Anggapan itu lantas ditepis pihak pengembang.

Baca juga : Kasus Perumahan Grand Emerald Malang Ditangani Polda Jatim

”Kami ini justru mau bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah kami sampaikan ke buyer,” terang Direktur PT DPI Miftachul Amin kemarin (5/3). Dia mengakui bila pihaknya wanprestasi karena mengalami keterlambatan dalam proses pembangunan unit-unit rumah.

Meski begitu, dia memastikan bila PT DPI terus mengomunikasikannya dengan para buyer. Sebagai penguat, Amin menyebut bila sejak awal pihaknya sudah membuat sejumlah perjanjian secara tertulis dengan buyer. Dasar itulah yang menjadi salah satu jaminan dari pihaknya.

Kepada Jawa Pos Radar Malang, dia juga menyebut bila lahan miliknya di Kecamatan Wagir sebenarnya memiliki kapasitas 1.200 unit rumah. ”Sedangkan yang saat ini sudah kami pasarkan kurang lebih ada 150 sampai 160 unit. Tidak benar bila disebut ada 300 unit,” kata Amin.

Dari total unit rumah yang sudah dipasarkan itu, dia memperkirakan ada sekitar 50 persen buyer yang sudah membayar via cash. Sisanya ada yang baru menyerahkan uang down payment (DP) dan sudah mengangsur antara 20 sampai 30 persen dari total nilai transaksi.

Dari data tersebut, Amin lantas membantah keterangan yang sempat disampaikan buyer soal estimasi dana yang sudah diterima pihaknya yang disampaikan senilai kurang lebih Rp 23 miliar. ”Tidak benar itu, antara Rp 12 miliar sampai Rp 13 miliar,” kata dia. Sebagai bukti bila pihaknya tetap bertanggung jawab, Amin turut mengirimkan dokumen adendum pemberitahuan keterlambatan dan kompensasi. Dalam surat bernomor 0000160/151220/340/SG/W/2020 itu dilampirkan sejumlah poin pertanggungjawaban pengembang.

Seperti pihak pengembang bakal memberikan uang kompensasi dari keterlambatan serah terima unit rumah. ”Uang kompensasi itu seolah per unit rumah kami sewa selama satu tahun. Per unit kami beri Rp 5 juta,” kata Amin. Besaran uang kompensasi itu, menurut dia, didasarkan pada hasil survei para buyer yang dilakukan di sekitar area perumahan serta hasil pertemuan PT DPI dengan para buyer yang dilakukan 9 November 2020. Selanjutnya, dalam surat itu juga dijelaskan bila pembayaran kompensasi dilakukan secara bertahap mulai bulan Februari 2021.

Yang tak kalah penting, dalam adendum itu juga disampaikan bila keputusan final serah terima kunci kepada buyer akan dilakukan pada 17 Agustus 2021 mendatang. ”Saya beriktikad untuk menyelesaikan semua (pembangunan)-nya, baik untuk yang sudah lunas maupun belum lunas,” tegas Amin. Dia menyebut ada dua alasan yang membuat jadwal serah terima itu diundur.
Yang pertama karena kontur lahan di Kecamatan Wagir yang tak biasa. Berikutnya karena efek pandemi Covid-19. ”Saya kira semua developer di Malang Raya tidak ada yang tepat waktu serah terimanya,” imbuh dia.

Disinggung soal adanya gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dia turut mengakuinya. Menurut Amin, gugatan itu dilayangkan salah satu teman yang kala itu ingin ikut project-nya. Mekanisme join bisnis yang dilakukan temannya itu seperti para buyer pada umumnya. ”Yang ikut project itu nantinya tidak dapat uang, tapi unit rumah,” kata dia.

Di sisi lain, dia juga menjamin bila pihaknya tidak akan men-take over lahan perumahan Grand Emerald Malang. Kekhawatiran soal itu sebelumnya memang disampaikan sejumlah buyer. ”Saat ini memang ada pihak tak bertanggung jawab yang mencoba mengurangi wibawa perusahaan kami,” kata dia. Lebih lanjut, dia menjelaskan bila beberapa waktu lalu ada pihak yang memasang iklan dengan tujuan seolah-olah PT DPI men-take over lahan di sana. (rmc/adn/c1/by)

MALANG – Keluhan customer perumahan Grand Emerald Malang yang berlokasi di Dusun Poh Bener, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, akhirnya terjawab. Pihak pengembang, yakni PT Developer Properti Indoland (DPI) mengakui mereka telah wanprestasi. Meski begitu, pengembang tetap bertanggung jawab menuntaskan pembangunan unit rumah dan juga siap memberi kompensasi.

Seperti diketahui, kabar soal kasus tersebut mencuat Kamis lalu (4/3). Saat itu sejumlah customer atau buyer mendatangi lahan perumahan tersebut. Mereka turut memasang plang yang menjelaskan bila lahan di sana dalam status sengketa. Aksi itu menjadi salah satu puncak kekesalan customer Grand Emerald Malang yang sudah menunggu pembangunan unit-unit rumah sejak 2017 lalu. Beberapa di antara buyer yang sempat ditemui koran ini bahkan mengindikasikan bila kasus itu masuk kategori dugaan penipuan. Anggapan itu lantas ditepis pihak pengembang.

Baca juga : Kasus Perumahan Grand Emerald Malang Ditangani Polda Jatim

”Kami ini justru mau bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah kami sampaikan ke buyer,” terang Direktur PT DPI Miftachul Amin kemarin (5/3). Dia mengakui bila pihaknya wanprestasi karena mengalami keterlambatan dalam proses pembangunan unit-unit rumah.

Meski begitu, dia memastikan bila PT DPI terus mengomunikasikannya dengan para buyer. Sebagai penguat, Amin menyebut bila sejak awal pihaknya sudah membuat sejumlah perjanjian secara tertulis dengan buyer. Dasar itulah yang menjadi salah satu jaminan dari pihaknya.

Kepada Jawa Pos Radar Malang, dia juga menyebut bila lahan miliknya di Kecamatan Wagir sebenarnya memiliki kapasitas 1.200 unit rumah. ”Sedangkan yang saat ini sudah kami pasarkan kurang lebih ada 150 sampai 160 unit. Tidak benar bila disebut ada 300 unit,” kata Amin.

Dari total unit rumah yang sudah dipasarkan itu, dia memperkirakan ada sekitar 50 persen buyer yang sudah membayar via cash. Sisanya ada yang baru menyerahkan uang down payment (DP) dan sudah mengangsur antara 20 sampai 30 persen dari total nilai transaksi.

Dari data tersebut, Amin lantas membantah keterangan yang sempat disampaikan buyer soal estimasi dana yang sudah diterima pihaknya yang disampaikan senilai kurang lebih Rp 23 miliar. ”Tidak benar itu, antara Rp 12 miliar sampai Rp 13 miliar,” kata dia. Sebagai bukti bila pihaknya tetap bertanggung jawab, Amin turut mengirimkan dokumen adendum pemberitahuan keterlambatan dan kompensasi. Dalam surat bernomor 0000160/151220/340/SG/W/2020 itu dilampirkan sejumlah poin pertanggungjawaban pengembang.

Seperti pihak pengembang bakal memberikan uang kompensasi dari keterlambatan serah terima unit rumah. ”Uang kompensasi itu seolah per unit rumah kami sewa selama satu tahun. Per unit kami beri Rp 5 juta,” kata Amin. Besaran uang kompensasi itu, menurut dia, didasarkan pada hasil survei para buyer yang dilakukan di sekitar area perumahan serta hasil pertemuan PT DPI dengan para buyer yang dilakukan 9 November 2020. Selanjutnya, dalam surat itu juga dijelaskan bila pembayaran kompensasi dilakukan secara bertahap mulai bulan Februari 2021.

Yang tak kalah penting, dalam adendum itu juga disampaikan bila keputusan final serah terima kunci kepada buyer akan dilakukan pada 17 Agustus 2021 mendatang. ”Saya beriktikad untuk menyelesaikan semua (pembangunan)-nya, baik untuk yang sudah lunas maupun belum lunas,” tegas Amin. Dia menyebut ada dua alasan yang membuat jadwal serah terima itu diundur.
Yang pertama karena kontur lahan di Kecamatan Wagir yang tak biasa. Berikutnya karena efek pandemi Covid-19. ”Saya kira semua developer di Malang Raya tidak ada yang tepat waktu serah terimanya,” imbuh dia.

Disinggung soal adanya gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dia turut mengakuinya. Menurut Amin, gugatan itu dilayangkan salah satu teman yang kala itu ingin ikut project-nya. Mekanisme join bisnis yang dilakukan temannya itu seperti para buyer pada umumnya. ”Yang ikut project itu nantinya tidak dapat uang, tapi unit rumah,” kata dia.

Di sisi lain, dia juga menjamin bila pihaknya tidak akan men-take over lahan perumahan Grand Emerald Malang. Kekhawatiran soal itu sebelumnya memang disampaikan sejumlah buyer. ”Saat ini memang ada pihak tak bertanggung jawab yang mencoba mengurangi wibawa perusahaan kami,” kata dia. Lebih lanjut, dia menjelaskan bila beberapa waktu lalu ada pihak yang memasang iklan dengan tujuan seolah-olah PT DPI men-take over lahan di sana. (rmc/adn/c1/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru