alexametrics
32C
Malang
Friday, 23 April 2021

Tol Malang-Kepanjen Segera Terwujud, Pemkab Ngebet Naikkan PBB

RADAR MALANG– Rencana pembangunan tol Malang-Kepanjen tak hanya membuat harga tanah di kawasan yang akan dilewati jalan bebas hambatan melejit. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga sudah bersiap-siap untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Skema kenaikan PBB itu sudah dibahas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang. ”Kalau (kenaikan PBB, Red) itu pasti. Tapi melakukan penyesuaian pajak itu butuh waktu. Salah satu sistem informasi melalui perpajakan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara kemarin.

Made menegaskan, potensi kenaikan PBB itu biasanya hanya terjadi di area yang dilintasi rute tol. Menurut dia, kenaikan besaran PBB itu tidak otomatis ketika tol sudah terwujud atau beroperasi. Melainkan ada jeda waktu. Dia memperkirakan, setahun setelah tol beroperasi, baru ada kenaikan PBB.

Made mengatakan, ada mekanisme yang harus dilalui sebelum menaikan tarif PBB. Mulai perhitungan, hingga dasar hukumnya. ”Bagaimana kami menaikkan pajak Rp 1.000 menjadi Rp 2.000, itu pun perlu perhitungan. Ada teorinya juga,” tambah pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Disinggung mengenai landasan hukum, Made mengatakan, kenaikan PBB tersebut akan dituangkan dalam peraturan bupati (Perbup). ”Kami akan lakukan klaster, mana yang akan dilewati tol dan kami yakin secara logika itu berdampak, pasti kami sesuaikan,” imbuh pria asal Bali tersebut.

Made menyebut, selama dua dekade, PBB di Kabupaten Malang tak pernah mengalami kenaikan. Berbeda dengan kota Malang yang hampir setiap tahun ada perubahan nominal perpajakan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Meski belum diketahui berapa persen kenaikan yang akan terjadi, namun hal itu pasti akan terjadi.

”Nanti kalau masyarakat merasa keberatan ya tidak apa-apa, itu hak. Mereka bisa mengajukan keringanan. Toh (pajak) itu kembali ke masyarakat,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Malang itu.

Dia menambahkan, jika tol Malang – Kepanjen sudah jadi, maka pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dari sektor pajak juga dipastikan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun ini, pihaknya ditarget untuk bisa memperoleh pendapatan dari sektor pajak hingga Rp 286 miliar. Maka nanti target itu juga akan terus meningkat. ”Ekstensifikasi pajak masuk kesitu, multiply effectnya luar biasa. Sehingga peningkatan itu harus, dan pasti dilakukan,” tandas Made.(rmcfik/dan)

RADAR MALANG– Rencana pembangunan tol Malang-Kepanjen tak hanya membuat harga tanah di kawasan yang akan dilewati jalan bebas hambatan melejit. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga sudah bersiap-siap untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Skema kenaikan PBB itu sudah dibahas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang. ”Kalau (kenaikan PBB, Red) itu pasti. Tapi melakukan penyesuaian pajak itu butuh waktu. Salah satu sistem informasi melalui perpajakan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara kemarin.

Made menegaskan, potensi kenaikan PBB itu biasanya hanya terjadi di area yang dilintasi rute tol. Menurut dia, kenaikan besaran PBB itu tidak otomatis ketika tol sudah terwujud atau beroperasi. Melainkan ada jeda waktu. Dia memperkirakan, setahun setelah tol beroperasi, baru ada kenaikan PBB.

Made mengatakan, ada mekanisme yang harus dilalui sebelum menaikan tarif PBB. Mulai perhitungan, hingga dasar hukumnya. ”Bagaimana kami menaikkan pajak Rp 1.000 menjadi Rp 2.000, itu pun perlu perhitungan. Ada teorinya juga,” tambah pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Disinggung mengenai landasan hukum, Made mengatakan, kenaikan PBB tersebut akan dituangkan dalam peraturan bupati (Perbup). ”Kami akan lakukan klaster, mana yang akan dilewati tol dan kami yakin secara logika itu berdampak, pasti kami sesuaikan,” imbuh pria asal Bali tersebut.

Made menyebut, selama dua dekade, PBB di Kabupaten Malang tak pernah mengalami kenaikan. Berbeda dengan kota Malang yang hampir setiap tahun ada perubahan nominal perpajakan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Meski belum diketahui berapa persen kenaikan yang akan terjadi, namun hal itu pasti akan terjadi.

”Nanti kalau masyarakat merasa keberatan ya tidak apa-apa, itu hak. Mereka bisa mengajukan keringanan. Toh (pajak) itu kembali ke masyarakat,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Malang itu.

Dia menambahkan, jika tol Malang – Kepanjen sudah jadi, maka pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dari sektor pajak juga dipastikan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun ini, pihaknya ditarget untuk bisa memperoleh pendapatan dari sektor pajak hingga Rp 286 miliar. Maka nanti target itu juga akan terus meningkat. ”Ekstensifikasi pajak masuk kesitu, multiply effectnya luar biasa. Sehingga peningkatan itu harus, dan pasti dilakukan,” tandas Made.(rmcfik/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru