alexametrics
24.1 C
Malang
Tuesday, 15 June 2021

Wacana Perkebunan Sawit di Malang Selatan Menuai Sorotan

MALANG – Dari sekian program yang diusung Bupati Malang H. M. Sanusi, inilah salah satu yang masih menuai polemik. Yakni program budi daya kelapa sawit di Malang Selatan. Sejak beberapa waktu terakhir, kecaman terhadap program yang bakal menggandeng pihak ketiga itu terus mengalir.

Terbaru, kemarin (10/6) sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan (Aslimas) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang. Mereka menyuarakan penolakan terhadap program yang akan dicanangkan Bupati Malang itu.

Juru bicara Aslimas Atha Nursyamsi menyebut bila wacana budi daya kelapa sawit di lahan seluas 60 ribu hektare itu merupakan pemborosan anggaran serta dapat merusak lingkungan. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, Pemkab Malang kabarnya juga sudah memberi lampu hijau untuk pendirian pabrik pengolahan di Malang Selatan. Di-plot untuk pengembangan energi biosolar dan biopremium. Sebagai dasar dari keberatannya, Atha turut menyampaikan track record budi daya sawit di Kabupaten Malang.

”Wilayah Malang Selatan pernah dijadikan percontohan budi daya sawit oleh pihak swasta, kala itu periode 2012 sampai 2015 lalu. Tapi rencana itu gagal total karena minimnya produktivitas sawit serta banyaknya petani yang dijadikan subjek uji coba yang mulai menyerah. Alasannya, karena rendahnya hasil dari budi daya sawit,” kata Atha. Saat itu, ia menyebut bila penawaran harga untuk sawit kepada petani berada di kisaran harga Rp 2.000 per kilogram. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, harganya terus turun dan saat ini hasil kelapa sawit dari petani hanya dihargai sekitar Rp 800 per kilogram.

Padahal, Atha menambahkan, satu pohon rata-rata hanya bisa menghasilkan 10 kilogram sawit dalam sebulan. ”Sehingga ini sangat tidak menguntungkan bagi petani,” tegas dia. Terlebih, penjualan komoditas itu juga hanya bisa dilakukan kepada pabrik pengolahannya. Kondisi itu, menurutnya, bisa menyebabkan monopoli perdagangan.

Pria yang juga menjadi koordinator badan pekerja Malang Corruption Watch (MCW) itu juga menyebut bila budi daya kelapa sawit tidaklah ekonomis bagi petani. Sebab, diperlukan biaya perawatan yang cukup tinggi. ”Sebenarnya, wilayah Malang Selatan itu memiliki potensi yang besar untuk budi daya tanaman yang sifatnya baik untuk lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi, seperti tanaman buah-buahan tropis. Antara lain mangga, alpukat, nangka, durian, petai, sirsak, serta kelapa, kopi, dan cokelat,” papar dia.

Sementara itu, komentar juga datang dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang Unggul Nugroho yang turut menemui para perwakilan Aslimas. Dia memastikan bakal mengakomodasi apa yang telah disampaikan perwakilan aliansi. Namun, untuk arah sikap anggota dewan, dia mengaku bahwa ke depan bakal melakukan pembahasan lebih lanjut di tingkatan internal. ”Saat ini yang kami lakukan masih sebatas mengakomodiasi karena kebetulan anggota komisi yang membidangi ini juga belum berkesempatan hadir. Nanti akan saya laporkan kepada ketua DPRD, kemudian dibahas kembali dengan anggota komisi III,” papar Unggul. (rmc/fik/by)

MALANG – Dari sekian program yang diusung Bupati Malang H. M. Sanusi, inilah salah satu yang masih menuai polemik. Yakni program budi daya kelapa sawit di Malang Selatan. Sejak beberapa waktu terakhir, kecaman terhadap program yang bakal menggandeng pihak ketiga itu terus mengalir.

Terbaru, kemarin (10/6) sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan (Aslimas) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang. Mereka menyuarakan penolakan terhadap program yang akan dicanangkan Bupati Malang itu.

Juru bicara Aslimas Atha Nursyamsi menyebut bila wacana budi daya kelapa sawit di lahan seluas 60 ribu hektare itu merupakan pemborosan anggaran serta dapat merusak lingkungan. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, Pemkab Malang kabarnya juga sudah memberi lampu hijau untuk pendirian pabrik pengolahan di Malang Selatan. Di-plot untuk pengembangan energi biosolar dan biopremium. Sebagai dasar dari keberatannya, Atha turut menyampaikan track record budi daya sawit di Kabupaten Malang.

”Wilayah Malang Selatan pernah dijadikan percontohan budi daya sawit oleh pihak swasta, kala itu periode 2012 sampai 2015 lalu. Tapi rencana itu gagal total karena minimnya produktivitas sawit serta banyaknya petani yang dijadikan subjek uji coba yang mulai menyerah. Alasannya, karena rendahnya hasil dari budi daya sawit,” kata Atha. Saat itu, ia menyebut bila penawaran harga untuk sawit kepada petani berada di kisaran harga Rp 2.000 per kilogram. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, harganya terus turun dan saat ini hasil kelapa sawit dari petani hanya dihargai sekitar Rp 800 per kilogram.

Padahal, Atha menambahkan, satu pohon rata-rata hanya bisa menghasilkan 10 kilogram sawit dalam sebulan. ”Sehingga ini sangat tidak menguntungkan bagi petani,” tegas dia. Terlebih, penjualan komoditas itu juga hanya bisa dilakukan kepada pabrik pengolahannya. Kondisi itu, menurutnya, bisa menyebabkan monopoli perdagangan.

Pria yang juga menjadi koordinator badan pekerja Malang Corruption Watch (MCW) itu juga menyebut bila budi daya kelapa sawit tidaklah ekonomis bagi petani. Sebab, diperlukan biaya perawatan yang cukup tinggi. ”Sebenarnya, wilayah Malang Selatan itu memiliki potensi yang besar untuk budi daya tanaman yang sifatnya baik untuk lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi, seperti tanaman buah-buahan tropis. Antara lain mangga, alpukat, nangka, durian, petai, sirsak, serta kelapa, kopi, dan cokelat,” papar dia.

Sementara itu, komentar juga datang dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang Unggul Nugroho yang turut menemui para perwakilan Aslimas. Dia memastikan bakal mengakomodasi apa yang telah disampaikan perwakilan aliansi. Namun, untuk arah sikap anggota dewan, dia mengaku bahwa ke depan bakal melakukan pembahasan lebih lanjut di tingkatan internal. ”Saat ini yang kami lakukan masih sebatas mengakomodiasi karena kebetulan anggota komisi yang membidangi ini juga belum berkesempatan hadir. Nanti akan saya laporkan kepada ketua DPRD, kemudian dibahas kembali dengan anggota komisi III,” papar Unggul. (rmc/fik/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru