alexametrics
24.1 C
Malang
Thursday, 21 October 2021

Dapat Suntikan Rp 55 Miliar di PAK, Pemkab Fokus Perbaiki Jalan Rusak

KEPANJEN – Setelah mendapat suntikan dana Rp 213 miliar dari alokasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kini mendapat tambahan lagi sekitar Rp 75 miliar di perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021.

Anggaran tersebut terbagi dalam tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni dinas pekerjaan umum bina marga (DPUBM) Rp 55 miliar, dinas pekerjaan umum dan sumber daya air (DPUSDA) Rp 5 miliar, dan dinas perumahan kawasan permukiman dan cipta karya (DPKPCK) sekitar Rp 15 miliar.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, alokasi besar ini merupakan salah satu cara pemkab menyelesaikan problematika jalan rusak. “Untuk Bina Marga, kami alokasikan dana Rp 55 miliar (dalam PAK 2021). Problematika masyarakat dalam jalan (rusak) ini jadi fokus utama kami,” ujar Didik kemarin (13/10).

Pria asal Kecamatan Singosari itu melanjutkan, dari hasil PAK tersebut, ada  beberapa pembagian yang dilakukan. Salah satunya adalah perubahan berkonsentrasi pada infrastruktur di DPUBM Kabupaten Malang. Misalnya, penyelesaian jalan berlubang, pembangunan jembatan, dan beberapa proyek infrastruktur lainnya.

Menurutnya, jalan dan jembatan adalah akses utama yang setiap hari dipergunakan masyarakat untuk beraktivitas. Dia yakin, perbaikan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. “Perbaikan jalan yang seharusnya terlaksana tahun 2020 lalu, tapi anggarannya terpangkas Covid-19, tahun ini kami selesaikan itu,” imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang itu.

Saat ini, kata Didik, DPUBM masih merumuskan jalan mana saja yang akan dapat penanganan khusus dari anggaran hasil PAK ini. Dia menegaskan, nanti yang akan diprioritaskan adalah jalan yang punya intensitas tinggi serta berada di jalur strategis perdagangan. Seperti jalur di Karangploso, Singosari, Gondanglegi, dan beberapa daerah lainnya. “Intinya yang berhubungan erat dengan PEN (pemulihan ekonomi nasional) itu yang akan didahulukan,” pungkas Didik.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menambahkan, urgensi perbaikan jalan ini memang tinggi. Dengan kontur wilayah yang sangat luas, kata dia, kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur sangat diperlukan. Sehingga pemkab harus pintar-pintar membagi dana, agar semua jalan bisa dalam kategori baik. “Tidak bisa jika harus dilakukan dalam satu waktu. Harus bertahap,” katanya.

Pihaknya berjanji akan terus melakukan pemantauan agar proyek perbaikan jalan sesuai kebutuhan masyarakat. Artinya, ruas jalan strategis yang banyak dilalui memang harus jadi prioritas. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dengan luas wilayah 353.500 hektar itu bisa terpenuhi. “Salah satu tujuan pembangunan jalan ini memang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga hal itu harus tepat sasaran,” pungkas Darmadi.

Diketahui, saat ini sekitar 25 persen atau sepanjang 417 kilometer dari total keseluruhan jalan Kabupaten Malang yang  mencapai 1668,76 kilometer itu masuk dalam kategori rusak. Rinciannya, 5 persen atau sekitar 83 kilometer jalan masuk kategori rusak berat, dan sisanya 20 persen tergolong rusak sedang dan ringan.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni mengatakan, dengan dana tersebut, dia akan melanjutkan beberapa proyek yang sempat tertunda. Seperti perbaikan jalan rusak yang seharusnya dilakukan akibat bencana alam longsor di beberapa titik seperti di Gedangan. “Sebelumnya kami pending (tunda) karena anggaran, itu nanti bisa dilanjutkan lagi,” kata dia.(fik/dan/rmc)

KEPANJEN – Setelah mendapat suntikan dana Rp 213 miliar dari alokasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kini mendapat tambahan lagi sekitar Rp 75 miliar di perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021.

Anggaran tersebut terbagi dalam tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni dinas pekerjaan umum bina marga (DPUBM) Rp 55 miliar, dinas pekerjaan umum dan sumber daya air (DPUSDA) Rp 5 miliar, dan dinas perumahan kawasan permukiman dan cipta karya (DPKPCK) sekitar Rp 15 miliar.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, alokasi besar ini merupakan salah satu cara pemkab menyelesaikan problematika jalan rusak. “Untuk Bina Marga, kami alokasikan dana Rp 55 miliar (dalam PAK 2021). Problematika masyarakat dalam jalan (rusak) ini jadi fokus utama kami,” ujar Didik kemarin (13/10).

Pria asal Kecamatan Singosari itu melanjutkan, dari hasil PAK tersebut, ada  beberapa pembagian yang dilakukan. Salah satunya adalah perubahan berkonsentrasi pada infrastruktur di DPUBM Kabupaten Malang. Misalnya, penyelesaian jalan berlubang, pembangunan jembatan, dan beberapa proyek infrastruktur lainnya.

Menurutnya, jalan dan jembatan adalah akses utama yang setiap hari dipergunakan masyarakat untuk beraktivitas. Dia yakin, perbaikan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. “Perbaikan jalan yang seharusnya terlaksana tahun 2020 lalu, tapi anggarannya terpangkas Covid-19, tahun ini kami selesaikan itu,” imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang itu.

Saat ini, kata Didik, DPUBM masih merumuskan jalan mana saja yang akan dapat penanganan khusus dari anggaran hasil PAK ini. Dia menegaskan, nanti yang akan diprioritaskan adalah jalan yang punya intensitas tinggi serta berada di jalur strategis perdagangan. Seperti jalur di Karangploso, Singosari, Gondanglegi, dan beberapa daerah lainnya. “Intinya yang berhubungan erat dengan PEN (pemulihan ekonomi nasional) itu yang akan didahulukan,” pungkas Didik.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menambahkan, urgensi perbaikan jalan ini memang tinggi. Dengan kontur wilayah yang sangat luas, kata dia, kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur sangat diperlukan. Sehingga pemkab harus pintar-pintar membagi dana, agar semua jalan bisa dalam kategori baik. “Tidak bisa jika harus dilakukan dalam satu waktu. Harus bertahap,” katanya.

Pihaknya berjanji akan terus melakukan pemantauan agar proyek perbaikan jalan sesuai kebutuhan masyarakat. Artinya, ruas jalan strategis yang banyak dilalui memang harus jadi prioritas. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dengan luas wilayah 353.500 hektar itu bisa terpenuhi. “Salah satu tujuan pembangunan jalan ini memang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga hal itu harus tepat sasaran,” pungkas Darmadi.

Diketahui, saat ini sekitar 25 persen atau sepanjang 417 kilometer dari total keseluruhan jalan Kabupaten Malang yang  mencapai 1668,76 kilometer itu masuk dalam kategori rusak. Rinciannya, 5 persen atau sekitar 83 kilometer jalan masuk kategori rusak berat, dan sisanya 20 persen tergolong rusak sedang dan ringan.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni mengatakan, dengan dana tersebut, dia akan melanjutkan beberapa proyek yang sempat tertunda. Seperti perbaikan jalan rusak yang seharusnya dilakukan akibat bencana alam longsor di beberapa titik seperti di Gedangan. “Sebelumnya kami pending (tunda) karena anggaran, itu nanti bisa dilanjutkan lagi,” kata dia.(fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru