alexametrics
24.1 C
Malang
Thursday, 21 October 2021

Sengketa Tanah di Ngajum, Sujarwo Cabut Hak Kuasa Hukum

MALANG – Kasus sengketa tanah milik almarhum Sairah Irah di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum hingga kini masih terus berlanjut di jalur hukum. Meski sudah diputus kalah dalam persidangan sebelumnya, Sujarwo, 49, masih bersikukuh memperjuangkan hak-haknya.

Diandra, salah satu warga yang menempati tanah seluas 122 hektar tersebut, kepada Jawa Pos Radar Malang Selasa (12/10) mengutarakan hal ini. Dikatakan, Sujarwo sendiri sudah kalah dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Malang setahun silam, persisnya pada Kamis, 8 Oktober 2020.

“Persidangan sudah selesai dan gugatan Sujarwo dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima,” terang dia.

Alhasil, surat dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Malang pun keluar setelahnya. Sebagai informasi, tanah itu dibagi atas banyak persil, namun yang disengketakan hanya persil nomor 85 dan 86. “Total ada sekitar 132 bidang tanah, menurut Letter C nomor 266 semuanya sudah dicoret, ganti ke masyarakat waktu itu,” tambahnya. Sebenarnya, perkara ini sudah dua kali disidangkan, dan Sujarwo kalah di kedua sidang tersebut.

Secara historis, pada 1982 tanah itu adalah pabrik kopi milik PTPN yang kini sudah bangkrut. “Setelah bangkrut itu memang dikembalikan atau boleh dimiliki masyarakat dengan syarat ada ganti rugi,” papar pria yang memiliki hak atas persil 85 itu.

Berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang pada 10 Agustus 2020, tanah seluas kurang lebih 73, 6 hektar itu berstatus tanah negara. Tanah tersebut telah di-redistribusi kepada masyarakat, total sebanyak 65 kepala keluarga (KK) yang kebanyakan dari mereka adalah berstatus sebagai petani penggarap.

Diruntut lagi sebelum putusan pengadilan itu muncul, pada 1 Februari 2020, ada mediasi yang dilakukan Sujarwo dengan mengundang beberapa sejumlah pihak. Dalam mediasi yang tidak berhasil itu, lanjut Diandra, diawali aksi Sujarwo membuldozer persil 86 atas nama keluarga almarhum Mustakim.

“Awalnya dia membuldozer, sebelumnya itu dia memasang papan bertuliskan tanah itu milik keluarganya, menurut dia itu bukan tanah P2,” beber dia.

Akibat hal itu, pihak almarhum Mustakim pun melapor ke Kepala Desa. “Saya tanya ke Bu Lurah tentang pemasangan tulisan di tempat saya, jawabnya tidak tahu. Selanjutnya sebulan kemudian ada insiden pemasangan gazebo,” tambahnya. Satu bulan selanjutnya, Begho didatangkan untuk membuldozer tanah itu.

Berlanjut tahun 2018, Mustakim dilaporkan ke Polres Malang atas dugaan penyerobotan. “Tapi tidak terbukti, dan kasusnya sudah di SP-3 oleh polisi,” ucapnya. Berlanjut di tahun 2020, Sujarwo dilaporkan untuk dugaan perusakan. “Gegara begho itu kami diundang untuk mediasi, tapi gagal, kemudian dia kami laporkan bersama dengan keluarga Mustakim,” jelasnya.

Dalam mediasi itu, Sujarwo membeberkan dokumen berupa kutipan Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa waktu itu. “Padahal lurah sebelumnya itu tidak berani membuat itu, karena mereka sudah mencari tahu soal asal mula tanah itu dari BPN,” terang Diandra.

Pertukaran syarat pun terjadi dalam mediasi itu. Pihak Diandra dan keluarga almarhum Mustakim meminta Sujarwo untuk mengeluarkan begho dan gazebonya, sementara Sujarwo meminta keluarga almarhum Mustakim mencabut tanamannya.

“Itu memberatkan kami, nah, dia mengaku dia juga menggarap tanah di sana, padahal tidak,” kata dia. Meski tidak ada titik temu dan alot, tidak ada kekerasan yang terjadi kala itu.

Sementara itu, perwakilan keluarga Mustakim, Winarno mengatakan bahwa Sujarwo sudah menerima ganti rugi tanah seluas 73 hektar. “Dia sudah terima ganti rugi tanah, dan sudah tanda tangannya,” sebut dia. Ia menambahkan bahwa banyak dari tanah di sana yang sudah dibagi itu bersertifikat. “Banyak yang sudah bersertifikat,” singkatnya.

Winarno mengatakan buntut kejadian itu, keduanya terjadi aksi saling lapor polisi. Sujarwo dilaporkan atas perusakan ke Polres Malang, sementara Diandra dilaporkan ke Polda Jatim. “Mas Diandra ini dilaporkan atas dugaan laporan palsu,” kata dia.

Selama dipanggil di Polda, pihaknya membeberkan berkas-berkas terkait tanah di Balesari itu. “Surat BPN soal ganti rugi itu ditunjukkan, juga putusan PN Malang itu,” paparnya.

Sujarwo disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara perkara di Polda Jatim masih berlanjut. Setidaknya, sudah dua kali kepolisian dari Surabaya mengecek lahan sengketa itu. “Mereka mencari buku Sistem Informasi Management Objek Pajak (Sismiops), itu didasarkan pada penggarap atau pemilik lahan saat itu. Malahan mereka juga mengukur ulang tanah tersebut, itu dijadikan dasar untuk Letter C desa baru,” kata dia. Hal ini dikarenakan pada letter C lama sudah terdapat coretan di koher. “Menurut pejabat BPN lama, sudah habis dibagi,” tutup dia.

Sementara itu, secara mendadak sore kemarin Sujarwo mencabut kuasa hukumnya kepada Yayan Riyanto SH MH tanpa menyebutkan alasannya. Surat tertanggal 12 Oktober yang baru diterima sore itu ditandatangani sebanyak 3 orang, yakni Sujarwo, Sunarsi dan Suud Faidah. Namun sebelum pencabutan surat kuasa tersebut, kepada Jawa Pos Radar Malang, Yayan Riyanto sempat menyampaikan perihal pernyataan Diandra dan Winarno di atas. Dikatakan bahwa pihaknya sebagai advokat berusaha seprofesional mungkin dalam menangani persoalan kliennya. (biy/mas/rmc)

MALANG – Kasus sengketa tanah milik almarhum Sairah Irah di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum hingga kini masih terus berlanjut di jalur hukum. Meski sudah diputus kalah dalam persidangan sebelumnya, Sujarwo, 49, masih bersikukuh memperjuangkan hak-haknya.

Diandra, salah satu warga yang menempati tanah seluas 122 hektar tersebut, kepada Jawa Pos Radar Malang Selasa (12/10) mengutarakan hal ini. Dikatakan, Sujarwo sendiri sudah kalah dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Malang setahun silam, persisnya pada Kamis, 8 Oktober 2020.

“Persidangan sudah selesai dan gugatan Sujarwo dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima,” terang dia.

Alhasil, surat dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Malang pun keluar setelahnya. Sebagai informasi, tanah itu dibagi atas banyak persil, namun yang disengketakan hanya persil nomor 85 dan 86. “Total ada sekitar 132 bidang tanah, menurut Letter C nomor 266 semuanya sudah dicoret, ganti ke masyarakat waktu itu,” tambahnya. Sebenarnya, perkara ini sudah dua kali disidangkan, dan Sujarwo kalah di kedua sidang tersebut.

Secara historis, pada 1982 tanah itu adalah pabrik kopi milik PTPN yang kini sudah bangkrut. “Setelah bangkrut itu memang dikembalikan atau boleh dimiliki masyarakat dengan syarat ada ganti rugi,” papar pria yang memiliki hak atas persil 85 itu.

Berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang pada 10 Agustus 2020, tanah seluas kurang lebih 73, 6 hektar itu berstatus tanah negara. Tanah tersebut telah di-redistribusi kepada masyarakat, total sebanyak 65 kepala keluarga (KK) yang kebanyakan dari mereka adalah berstatus sebagai petani penggarap.

Diruntut lagi sebelum putusan pengadilan itu muncul, pada 1 Februari 2020, ada mediasi yang dilakukan Sujarwo dengan mengundang beberapa sejumlah pihak. Dalam mediasi yang tidak berhasil itu, lanjut Diandra, diawali aksi Sujarwo membuldozer persil 86 atas nama keluarga almarhum Mustakim.

“Awalnya dia membuldozer, sebelumnya itu dia memasang papan bertuliskan tanah itu milik keluarganya, menurut dia itu bukan tanah P2,” beber dia.

Akibat hal itu, pihak almarhum Mustakim pun melapor ke Kepala Desa. “Saya tanya ke Bu Lurah tentang pemasangan tulisan di tempat saya, jawabnya tidak tahu. Selanjutnya sebulan kemudian ada insiden pemasangan gazebo,” tambahnya. Satu bulan selanjutnya, Begho didatangkan untuk membuldozer tanah itu.

Berlanjut tahun 2018, Mustakim dilaporkan ke Polres Malang atas dugaan penyerobotan. “Tapi tidak terbukti, dan kasusnya sudah di SP-3 oleh polisi,” ucapnya. Berlanjut di tahun 2020, Sujarwo dilaporkan untuk dugaan perusakan. “Gegara begho itu kami diundang untuk mediasi, tapi gagal, kemudian dia kami laporkan bersama dengan keluarga Mustakim,” jelasnya.

Dalam mediasi itu, Sujarwo membeberkan dokumen berupa kutipan Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa waktu itu. “Padahal lurah sebelumnya itu tidak berani membuat itu, karena mereka sudah mencari tahu soal asal mula tanah itu dari BPN,” terang Diandra.

Pertukaran syarat pun terjadi dalam mediasi itu. Pihak Diandra dan keluarga almarhum Mustakim meminta Sujarwo untuk mengeluarkan begho dan gazebonya, sementara Sujarwo meminta keluarga almarhum Mustakim mencabut tanamannya.

“Itu memberatkan kami, nah, dia mengaku dia juga menggarap tanah di sana, padahal tidak,” kata dia. Meski tidak ada titik temu dan alot, tidak ada kekerasan yang terjadi kala itu.

Sementara itu, perwakilan keluarga Mustakim, Winarno mengatakan bahwa Sujarwo sudah menerima ganti rugi tanah seluas 73 hektar. “Dia sudah terima ganti rugi tanah, dan sudah tanda tangannya,” sebut dia. Ia menambahkan bahwa banyak dari tanah di sana yang sudah dibagi itu bersertifikat. “Banyak yang sudah bersertifikat,” singkatnya.

Winarno mengatakan buntut kejadian itu, keduanya terjadi aksi saling lapor polisi. Sujarwo dilaporkan atas perusakan ke Polres Malang, sementara Diandra dilaporkan ke Polda Jatim. “Mas Diandra ini dilaporkan atas dugaan laporan palsu,” kata dia.

Selama dipanggil di Polda, pihaknya membeberkan berkas-berkas terkait tanah di Balesari itu. “Surat BPN soal ganti rugi itu ditunjukkan, juga putusan PN Malang itu,” paparnya.

Sujarwo disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara perkara di Polda Jatim masih berlanjut. Setidaknya, sudah dua kali kepolisian dari Surabaya mengecek lahan sengketa itu. “Mereka mencari buku Sistem Informasi Management Objek Pajak (Sismiops), itu didasarkan pada penggarap atau pemilik lahan saat itu. Malahan mereka juga mengukur ulang tanah tersebut, itu dijadikan dasar untuk Letter C desa baru,” kata dia. Hal ini dikarenakan pada letter C lama sudah terdapat coretan di koher. “Menurut pejabat BPN lama, sudah habis dibagi,” tutup dia.

Sementara itu, secara mendadak sore kemarin Sujarwo mencabut kuasa hukumnya kepada Yayan Riyanto SH MH tanpa menyebutkan alasannya. Surat tertanggal 12 Oktober yang baru diterima sore itu ditandatangani sebanyak 3 orang, yakni Sujarwo, Sunarsi dan Suud Faidah. Namun sebelum pencabutan surat kuasa tersebut, kepada Jawa Pos Radar Malang, Yayan Riyanto sempat menyampaikan perihal pernyataan Diandra dan Winarno di atas. Dikatakan bahwa pihaknya sebagai advokat berusaha seprofesional mungkin dalam menangani persoalan kliennya. (biy/mas/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru