alexametrics
24C
Malang
Thursday, 15 April 2021

Pemkab Malang Anggarkan Posko PPKM Mikro dari Dana Desa

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang akan membuat posko pantau di setia RT/RW selama pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Anggaran untuk rencana tersebut akan diambilkan dari alokasi Dana Desa (DD).

“Anggaran dari Dana Desa bisa digunakan minimal 8 persen dan dialokasikan untuk pembuatan posko selama PPKM mikro,” jelas Pelaksana harian (Plh) Bupati Malang, Wahyu Hidayat, saat ditemui di Pendopo Pringgitan, Rabu (17/2).

Wahyu menuturkan, kebijakan ini merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) tentang PPKM Mikro. Pembuatan posko dapat dilaksanakan mulai dari tingkat RT, kebijakan tersebut juga diterapkan di seluruh Kabupaten Malang.

“Jadi pembuatan posko sudah sesuai dengan kewajiban yang disebut dalam Imendagri. Tidak semua 8 persen itu harus dialokasikan ke posko, bisa juga untuk penanganan covid-19 yang lain,” tuturnya.

Wahyu juga memastikan, segala bentuk kebutuhan yang perlu dianggarkan selama adanya posko mulai di tingkat RT termasuk biaya operasional bisa diambil dari Dana Desa.

“Untuk mereka piket, akomodasi, makan, dan segala macamnya yang dibutuhkan petugas posko bisa diambil juga dari Dana Desa,” tutup Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang ini.

Pewarta : M. Ubaidillah

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang akan membuat posko pantau di setia RT/RW selama pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Anggaran untuk rencana tersebut akan diambilkan dari alokasi Dana Desa (DD).

“Anggaran dari Dana Desa bisa digunakan minimal 8 persen dan dialokasikan untuk pembuatan posko selama PPKM mikro,” jelas Pelaksana harian (Plh) Bupati Malang, Wahyu Hidayat, saat ditemui di Pendopo Pringgitan, Rabu (17/2).

Wahyu menuturkan, kebijakan ini merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) tentang PPKM Mikro. Pembuatan posko dapat dilaksanakan mulai dari tingkat RT, kebijakan tersebut juga diterapkan di seluruh Kabupaten Malang.

“Jadi pembuatan posko sudah sesuai dengan kewajiban yang disebut dalam Imendagri. Tidak semua 8 persen itu harus dialokasikan ke posko, bisa juga untuk penanganan covid-19 yang lain,” tuturnya.

Wahyu juga memastikan, segala bentuk kebutuhan yang perlu dianggarkan selama adanya posko mulai di tingkat RT termasuk biaya operasional bisa diambil dari Dana Desa.

“Untuk mereka piket, akomodasi, makan, dan segala macamnya yang dibutuhkan petugas posko bisa diambil juga dari Dana Desa,” tutup Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang ini.

Pewarta : M. Ubaidillah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru