alexametrics
29.1 C
Malang
Thursday, 21 October 2021

PAD Sektor Pajak Kabupaten Malang Tergerus Belasan Miliar Rupiah

MALANG – Belasan miliar rupiah pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Malang dari sektor pajak siap-siap tergerus. Ini dampak dari pandemi Covid-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sejumlah kantong-kantong pendapatan tidak bergerak. Karena itu, rasionalisasi target jadi pilihan.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, dari 10 sektor pajak daerah, seperti hotel, hiburan, reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), restoran, dan lainnya, ada dua yang paling terdampak karena PPKM. Yakni sektor hotel dan hiburan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara mengatakan, secara keseluruhan, target pencapaian pajak tahun 2021 ini mencapai Rp 312 miliar. “Hingga saat ini realisasi capaian pajak dari 10 sektor itu sudah lebih dari Rp 200 miliar,” terangnya.

Meski terbilang cukup tinggi, pihaknya mengaku akan tetap melakukan rasionalisasi terhadap target pajak. Khususnya untuk pajak hotel dan hiburan. Menurutnya, 8 sektor yang lain, saat ini sudah berangsur normal kembali. Namun tidak untuk sektor pajak hotel dan hiburan. “Dari total target keseluruhan, mungkin nanti akan jadi Rp 300-an miliar saja,” imbuhnya.

Lebih mengerucut, pejabat asal Pulau Dewata Bali itu menjelaskan, untuk target pajak hiburan, tahun ini dipatok sebesar Rp 8,2 miliar. Selama 2 bulan ini, tak ada sama sekali pendapatan dari pariwisata. Sehingga selama itu pula, capaian pajak hiburan stagnan di angka 34 persen, atau sekitar Rp 2,8 miliar. “Sama sekali tidak ada penambahan memang,” kata Made.

Selain itu, untuk pajak hotel, target dalam setahun sebanyak Rp 4,2 miliar. Meskipun mereka boleh beroperasi, kunjungan hotel di Kabupaten Malang tetap sepi karena memang tak ada pengunjung dari luar daerah yang datang dan menginap di hotel. Sehingga pendapatan pajak hingga bulan 9 ini masih sekitar Rp 1,2 miliar, atau sekitar 30 persen. “Keduanya ini nyambung, ketika pariwisata sepi, hotel juga akan jadi sepi. Karena keduanya didasarkan pada tingkat kunjungan orang,” kata Made.

Namun begitu, untuk sektor pajak lainnya, dia menyebut bahwa hingga sampai saat ini capaianya masih terbilang aman. Di mana rata-rata realisasinya sudah di angka 70 persen. Contohnya pajak reklame. Dari target sebanyak Rp 5 miliar, saat ini capaiannya sudah sekitar 70 persen, atau kurang lebih Rp 3,5 miliar. Yang paling banyak, terdapat pajak sektor pajak bea perolehan hak atas tanah (BPHTB). Dalam setahun Pemkab Malang menargetkan pendapatan dari BPTHB sebanyak Rp 113 miliar. “Hingga kini capaiannya sudah sekitar Rp 78 miliar, atau sekitar 70 persen,” terangnya.

Untuk itu, pria yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang itu mengaku, akan terus menggenjot sektor pajak yang masih potensial. “Kami terus genjot agar pajak BPHTB, PBB, dan lainnya itu bisa menggantikan yang saat ini terhenti. Sehingga capaian tahun ini tidak banyak berkurang,” beber dia. (rmc/fik/abm)

MALANG – Belasan miliar rupiah pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Malang dari sektor pajak siap-siap tergerus. Ini dampak dari pandemi Covid-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sejumlah kantong-kantong pendapatan tidak bergerak. Karena itu, rasionalisasi target jadi pilihan.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, dari 10 sektor pajak daerah, seperti hotel, hiburan, reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), restoran, dan lainnya, ada dua yang paling terdampak karena PPKM. Yakni sektor hotel dan hiburan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara mengatakan, secara keseluruhan, target pencapaian pajak tahun 2021 ini mencapai Rp 312 miliar. “Hingga saat ini realisasi capaian pajak dari 10 sektor itu sudah lebih dari Rp 200 miliar,” terangnya.

Meski terbilang cukup tinggi, pihaknya mengaku akan tetap melakukan rasionalisasi terhadap target pajak. Khususnya untuk pajak hotel dan hiburan. Menurutnya, 8 sektor yang lain, saat ini sudah berangsur normal kembali. Namun tidak untuk sektor pajak hotel dan hiburan. “Dari total target keseluruhan, mungkin nanti akan jadi Rp 300-an miliar saja,” imbuhnya.

Lebih mengerucut, pejabat asal Pulau Dewata Bali itu menjelaskan, untuk target pajak hiburan, tahun ini dipatok sebesar Rp 8,2 miliar. Selama 2 bulan ini, tak ada sama sekali pendapatan dari pariwisata. Sehingga selama itu pula, capaian pajak hiburan stagnan di angka 34 persen, atau sekitar Rp 2,8 miliar. “Sama sekali tidak ada penambahan memang,” kata Made.

Selain itu, untuk pajak hotel, target dalam setahun sebanyak Rp 4,2 miliar. Meskipun mereka boleh beroperasi, kunjungan hotel di Kabupaten Malang tetap sepi karena memang tak ada pengunjung dari luar daerah yang datang dan menginap di hotel. Sehingga pendapatan pajak hingga bulan 9 ini masih sekitar Rp 1,2 miliar, atau sekitar 30 persen. “Keduanya ini nyambung, ketika pariwisata sepi, hotel juga akan jadi sepi. Karena keduanya didasarkan pada tingkat kunjungan orang,” kata Made.

Namun begitu, untuk sektor pajak lainnya, dia menyebut bahwa hingga sampai saat ini capaianya masih terbilang aman. Di mana rata-rata realisasinya sudah di angka 70 persen. Contohnya pajak reklame. Dari target sebanyak Rp 5 miliar, saat ini capaiannya sudah sekitar 70 persen, atau kurang lebih Rp 3,5 miliar. Yang paling banyak, terdapat pajak sektor pajak bea perolehan hak atas tanah (BPHTB). Dalam setahun Pemkab Malang menargetkan pendapatan dari BPTHB sebanyak Rp 113 miliar. “Hingga kini capaiannya sudah sekitar Rp 78 miliar, atau sekitar 70 persen,” terangnya.

Untuk itu, pria yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang itu mengaku, akan terus menggenjot sektor pajak yang masih potensial. “Kami terus genjot agar pajak BPHTB, PBB, dan lainnya itu bisa menggantikan yang saat ini terhenti. Sehingga capaian tahun ini tidak banyak berkurang,” beber dia. (rmc/fik/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru