alexametrics
26.1 C
Malang
Wednesday, 1 December 2021

Vaksinasi Berbasis Desa Kabupaten Malang, Legislator: Awas Tekor

MALANG – DPRD Kabupaten Malang merespon wacana wacana vaksinasi berbasis desa yang dilontarkan Pemkab Malang. Legislator meminta pemerintah kabupaten (pemkab) Malang menjamin ketersediaan dana penyelenggaraan vaksinasi di masing-masing desa.

Anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq mengatakan, saat ini banyak pemerintah desa (pemdes) kelabakan mengatur dana untuk vaksinasi. “Jadi kondisi di lapangan, ada beberapa variabel yang belum dianggarkan dan menimbulkan over budget. Itulah yang banyak dikeluhkan oleh pemdes-pemdes itu,” kata dia.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemdes segera melakukan komunikasi jika menghadapi kendala keuangan. Caranya, pemdes bisa mengajukan permohonan anggaran untuk dapat menyerap dana belanja tak terduga (BTT). Untuk mendukung kebutuhan operasional dalam penyelenggaraan vaksinasi di tingkat desa.

“Harusnya bisa seperti itu. Bisa langsung ke dinkes. Karena ini kan desa, jadi dengan kecamatan sifatnya hanya koordinasi,” kata Zia.

Dia menyebut, untuk perencanaan awal, pihak desa diperintahkan memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk penanganan Covid-19. Salah satunya untuk pelaksanaan vaksinasi. Namun jika dalam perjalanan anggaran belanja mereka tak mampu mem-backup segala keperluan vaksinasi, maka pemkab juga harus peduli.

“Kemendes (kementerian desa) itu memang memerintahkan APBDes juga untuk penyelenggaraan vaksinasi. Nah di lapangan, ditemui banyak kondisi yang membuat beberapa kepala desa tekor. Sehingga ini juga harus diperhatikan,” katanya. (fik/dan/rmc)

MALANG – DPRD Kabupaten Malang merespon wacana wacana vaksinasi berbasis desa yang dilontarkan Pemkab Malang. Legislator meminta pemerintah kabupaten (pemkab) Malang menjamin ketersediaan dana penyelenggaraan vaksinasi di masing-masing desa.

Anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq mengatakan, saat ini banyak pemerintah desa (pemdes) kelabakan mengatur dana untuk vaksinasi. “Jadi kondisi di lapangan, ada beberapa variabel yang belum dianggarkan dan menimbulkan over budget. Itulah yang banyak dikeluhkan oleh pemdes-pemdes itu,” kata dia.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemdes segera melakukan komunikasi jika menghadapi kendala keuangan. Caranya, pemdes bisa mengajukan permohonan anggaran untuk dapat menyerap dana belanja tak terduga (BTT). Untuk mendukung kebutuhan operasional dalam penyelenggaraan vaksinasi di tingkat desa.

“Harusnya bisa seperti itu. Bisa langsung ke dinkes. Karena ini kan desa, jadi dengan kecamatan sifatnya hanya koordinasi,” kata Zia.

Dia menyebut, untuk perencanaan awal, pihak desa diperintahkan memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk penanganan Covid-19. Salah satunya untuk pelaksanaan vaksinasi. Namun jika dalam perjalanan anggaran belanja mereka tak mampu mem-backup segala keperluan vaksinasi, maka pemkab juga harus peduli.

“Kemendes (kementerian desa) itu memang memerintahkan APBDes juga untuk penyelenggaraan vaksinasi. Nah di lapangan, ditemui banyak kondisi yang membuat beberapa kepala desa tekor. Sehingga ini juga harus diperhatikan,” katanya. (fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru