alexametrics
30.6 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

4 Tahun Bersengketa, PA Malang Eksekusi Tanah Gono Gini di Kota Batu

RADAR MALANG – Setelah empat tahun bersengketa, pengadilan Agama Malang akhirnya mengosongkan sebidang tanah. Lahan yang di atasnya berdiri satu unit rumah itu berada di Jalan Raya Areng-Areng Nomor 155 RT 03 RW 01 Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo. Hal itu sebagai tindak lanjut dari surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 7/Pdt.Eks/PA.Mlg.

Sebidang tanah yang dimaksud atas nama Lilik Sulis dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 126. GS.2316 tertanggal 29 April 1992 dan memiliki luas 309 meter persegi. Permohonan eksekusi tanah diajukan oleh Wahyu Ardiansyah yang didampingi kuasa hukum yakni Heli SH MH. Selanjutnya pemohon eksekusi melawan Dewi Lawati, Agus Pambudihardjo dan Budi Cahyo Wiseso selaku pemilik tanah atau ahli waris. “Awalnya antara Agus dan Budi menggugat Dewi dalam perkara gugatan harta gono gini dan waris sejak 2017 lalu,” ujar Panitera Pengadilan Agama Malang Chafidz Chaifudin SH MH.

Kemudian persoalan tersebut tidak selesai meski dengan berbagai upaya banding dan hukum kasasi dari kedua belah pihak. Sehingga pengadilan agama mengajukan permohonan eksekusi lelang dengan perantara KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang. “Setelah dokumen dianggap cukup oleh KPKNL Malang, ditetapkanlah jadwal pelaksanaan lelang, yakni hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dan seterusnya,” katanya.

Pengadilan Agama Malang memanggil termohon eksekusi yakni Dewi Ratnawati pada 5 Juli lalu agar hadir menghadap Ketua Pengadilan Agama Malang untuk diberi teguran. Sehingga dapat menyerahkan dan mengosongkan objek tanahnya kepada pemohon eksekusi yang juga pemenang lelang. “Dalam tenggang waktu delapan hari sejak ditegur, termohon eksekusi atau wakilnya tidak datang,” katanya.

Lalu pengadilan agama memerintahkan juru sita untuk melaksanakan eksekusi riil atau pengosongan terhadap objek sebidang tanah tersebut. Dari kronologi singkat itu, nampak dengan jelas bahwa perjalanan perkara, sejak pengajuan hingga pelaksanaan eksekusi riil panjang rentang waktunya, yakni sekitar 4 tahun 25 hari.

Dia mengatakan, selama ini masyarakat awam belum memahami bahwa pengadilan agama tidak berwenang melakukan eksekusi riil atau pengosongan yang telah dilakukan. Anggapan tersebut tidak benar, karena telah diatur dalam BAB IV Hukum Acara Bagian Pertama, Umum Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009.

“Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini,” jelasnya. Lebih lanjut, artinya Pengadilan Agama Malang memiliki hak melaksanakan eksekusi, baik eksekusi lelang, maupun eksekusi riil yang diajukan oleh pemenang lelang selaku pemohon eksekusi.

“Hal ini perlu disampaikan untuk memberikan edukasi, pemahaman, pelurusan sekaligus penegasan kepada masyarakat awam, yang selama ini mempunyai anggapan bahwa eksekusi itu merupakan kewenangan mutlak pengadilan negeri saja, pengadilan agama tidak berwenang, adalah pemahaman yang keliru,” paparnya.

Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi Heli SH MH menyampaikan bahwa permohonan eksekusi ini dilakukan karena kliennya telah memenangkan lelang atas sebidang tanah dan bangunan seluas 309 meter persegi senilai Rp 1,9 miliar. Pemenang lelang yakni Wahyu Ardiansyah selaku pembeli objek tanah dari hasil lelang sebelumnya.

“Memang ada sengketa di PA tentang masalah waris di luar klien kami tapi bukan soal lelangnya, itu hal lain. Tapi soal itu bukan domain kami karena kami hanya pemenang lelang dan sudah menyelesaikan semua persyaratan dan kewajiban, tapi termohon Dewi tidak mau dengan sukarela menyerahkan objek lelang tersebut. Sehingga kami mengajukan pengosongan kepada PA agar hak pemohon bisa mutlak sehingga bisa menguasai objek lelang,” jelasnya. (nug/lid/rmc)

RADAR MALANG – Setelah empat tahun bersengketa, pengadilan Agama Malang akhirnya mengosongkan sebidang tanah. Lahan yang di atasnya berdiri satu unit rumah itu berada di Jalan Raya Areng-Areng Nomor 155 RT 03 RW 01 Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo. Hal itu sebagai tindak lanjut dari surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 7/Pdt.Eks/PA.Mlg.

Sebidang tanah yang dimaksud atas nama Lilik Sulis dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 126. GS.2316 tertanggal 29 April 1992 dan memiliki luas 309 meter persegi. Permohonan eksekusi tanah diajukan oleh Wahyu Ardiansyah yang didampingi kuasa hukum yakni Heli SH MH. Selanjutnya pemohon eksekusi melawan Dewi Lawati, Agus Pambudihardjo dan Budi Cahyo Wiseso selaku pemilik tanah atau ahli waris. “Awalnya antara Agus dan Budi menggugat Dewi dalam perkara gugatan harta gono gini dan waris sejak 2017 lalu,” ujar Panitera Pengadilan Agama Malang Chafidz Chaifudin SH MH.

Kemudian persoalan tersebut tidak selesai meski dengan berbagai upaya banding dan hukum kasasi dari kedua belah pihak. Sehingga pengadilan agama mengajukan permohonan eksekusi lelang dengan perantara KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang. “Setelah dokumen dianggap cukup oleh KPKNL Malang, ditetapkanlah jadwal pelaksanaan lelang, yakni hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dan seterusnya,” katanya.

Pengadilan Agama Malang memanggil termohon eksekusi yakni Dewi Ratnawati pada 5 Juli lalu agar hadir menghadap Ketua Pengadilan Agama Malang untuk diberi teguran. Sehingga dapat menyerahkan dan mengosongkan objek tanahnya kepada pemohon eksekusi yang juga pemenang lelang. “Dalam tenggang waktu delapan hari sejak ditegur, termohon eksekusi atau wakilnya tidak datang,” katanya.

Lalu pengadilan agama memerintahkan juru sita untuk melaksanakan eksekusi riil atau pengosongan terhadap objek sebidang tanah tersebut. Dari kronologi singkat itu, nampak dengan jelas bahwa perjalanan perkara, sejak pengajuan hingga pelaksanaan eksekusi riil panjang rentang waktunya, yakni sekitar 4 tahun 25 hari.

Dia mengatakan, selama ini masyarakat awam belum memahami bahwa pengadilan agama tidak berwenang melakukan eksekusi riil atau pengosongan yang telah dilakukan. Anggapan tersebut tidak benar, karena telah diatur dalam BAB IV Hukum Acara Bagian Pertama, Umum Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009.

“Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini,” jelasnya. Lebih lanjut, artinya Pengadilan Agama Malang memiliki hak melaksanakan eksekusi, baik eksekusi lelang, maupun eksekusi riil yang diajukan oleh pemenang lelang selaku pemohon eksekusi.

“Hal ini perlu disampaikan untuk memberikan edukasi, pemahaman, pelurusan sekaligus penegasan kepada masyarakat awam, yang selama ini mempunyai anggapan bahwa eksekusi itu merupakan kewenangan mutlak pengadilan negeri saja, pengadilan agama tidak berwenang, adalah pemahaman yang keliru,” paparnya.

Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi Heli SH MH menyampaikan bahwa permohonan eksekusi ini dilakukan karena kliennya telah memenangkan lelang atas sebidang tanah dan bangunan seluas 309 meter persegi senilai Rp 1,9 miliar. Pemenang lelang yakni Wahyu Ardiansyah selaku pembeli objek tanah dari hasil lelang sebelumnya.

“Memang ada sengketa di PA tentang masalah waris di luar klien kami tapi bukan soal lelangnya, itu hal lain. Tapi soal itu bukan domain kami karena kami hanya pemenang lelang dan sudah menyelesaikan semua persyaratan dan kewajiban, tapi termohon Dewi tidak mau dengan sukarela menyerahkan objek lelang tersebut. Sehingga kami mengajukan pengosongan kepada PA agar hak pemohon bisa mutlak sehingga bisa menguasai objek lelang,” jelasnya. (nug/lid/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/