alexametrics
19.6 C
Malang
Thursday, 30 June 2022

Soal Pendanaan Vaksin PMK, Pemkot Batu Konsultasikan ke Keuangan Pemprov

KOTA BATU-Tak mau ada kasus salah penganggaran, Pemkot Batu juga tidak mau gegabah menjalankan instruksi Gubernur Jatim. Sehingga sebelum menganggarkan, perlu konsultasi ke Biro Keuangan Pemprov Jatim.

“Ada pergub atau aturan dari Gubernur yang menyatakan BTT boleh digunakan. Tapi dari Pemerintah Kota Batu karena BTT ada nomenklaturnya tersendiri. Sampai saat ini Pemkot Batu sudah mengajukan ke Kementerian Pertanian untuk menjadi wabah. Kalau itu menjadi wabah boleh menggunakan BTT. Kalau belum wabah berarti tidak boleh menggunakan BTT,” ucap Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, kemarin.

Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan tim anggaran dalam Pemkot Batu. Sebab informasi tersebut baru diterima tiga hari lalu. Untuk itu pemkot harus melihat bukti secara fisik peraturan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Punjul, tim anggaran Kota Batu masih harus berkomunikasi dengan Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur. “Jangan sampai kita sudah menggunakan BTT tapi ternyata tidak ada regulasi yang mendukung hal itu bisa dilakukan,” kata Ketua DPC PDIP Kota Batu kepada Radar Malang.

Punjul juga menambahkan jika selama ini tidak ada anggaran yang pasti dalam penanganan. Sehingga masing-masing stakeholder mengeluarkan anggaran masing-masing. “Jadi jajaran polisi pakai anggaran sendiri, jajaran TNI pakai anggaran sendiri sampai ke dinas terkait dan desa juga menggunakan anggaran sendiri,” tambahnya. Pihaknya juga tak bisa memastikan berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan PMK se-Kota Batu. “Mungkin tidak lebih dari Rp 500 juta bahkan kurang. Mengingat wabah ini bisa disembuhkan dan tidak menular kepada manusia,” terang dia.

Sementara itu Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Kota Batu M. Chori mempertegas bahwa hingga saat ini tidak ada anggaran BTT yang dikeluarkan oleh Pemkot Batu. “Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri masih mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran. Tapi ini masih belum dibahas lebih lanjut,” beber Chori. Lebih lanjut, data terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu menjelaskan jika sejak 6 Mei 2022 sudah ada 300 ekor hewan ternak yang ter-suspek PMK. Namun 42 di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan 13 di antaranya dinyatakan meninggal.

Sebagaimana diberitakan berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar daerah mendanai pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak tidak bisa ditelan mentah-mentah. Tiga daerah di Malang Raya, memilih sikap hati-hati. Jangan sampai terburu-buru mengeluarkan anggaran yang ujungnya bermasalah. Karena itu baik Pemkot Malang, Pemkab Malang dan Pemkot Batu masih menimang-nimang apakah bisa mendanai pembelian vaksin atau obat untuk mencegah PMK tersebut. Sebenarnya, anggaran belanja tidak terduga (BTT) di masing-masing daerah tersedia. Hanya saja, apakah dalam waktu cepat bisa digeser untuk PMK. Ini yang menjadi pertanyaan mereka. (adn/fin/fif/abm)

 

KOTA BATU-Tak mau ada kasus salah penganggaran, Pemkot Batu juga tidak mau gegabah menjalankan instruksi Gubernur Jatim. Sehingga sebelum menganggarkan, perlu konsultasi ke Biro Keuangan Pemprov Jatim.

“Ada pergub atau aturan dari Gubernur yang menyatakan BTT boleh digunakan. Tapi dari Pemerintah Kota Batu karena BTT ada nomenklaturnya tersendiri. Sampai saat ini Pemkot Batu sudah mengajukan ke Kementerian Pertanian untuk menjadi wabah. Kalau itu menjadi wabah boleh menggunakan BTT. Kalau belum wabah berarti tidak boleh menggunakan BTT,” ucap Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, kemarin.

Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan tim anggaran dalam Pemkot Batu. Sebab informasi tersebut baru diterima tiga hari lalu. Untuk itu pemkot harus melihat bukti secara fisik peraturan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Punjul, tim anggaran Kota Batu masih harus berkomunikasi dengan Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur. “Jangan sampai kita sudah menggunakan BTT tapi ternyata tidak ada regulasi yang mendukung hal itu bisa dilakukan,” kata Ketua DPC PDIP Kota Batu kepada Radar Malang.

Punjul juga menambahkan jika selama ini tidak ada anggaran yang pasti dalam penanganan. Sehingga masing-masing stakeholder mengeluarkan anggaran masing-masing. “Jadi jajaran polisi pakai anggaran sendiri, jajaran TNI pakai anggaran sendiri sampai ke dinas terkait dan desa juga menggunakan anggaran sendiri,” tambahnya. Pihaknya juga tak bisa memastikan berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan PMK se-Kota Batu. “Mungkin tidak lebih dari Rp 500 juta bahkan kurang. Mengingat wabah ini bisa disembuhkan dan tidak menular kepada manusia,” terang dia.

Sementara itu Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Kota Batu M. Chori mempertegas bahwa hingga saat ini tidak ada anggaran BTT yang dikeluarkan oleh Pemkot Batu. “Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri masih mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran. Tapi ini masih belum dibahas lebih lanjut,” beber Chori. Lebih lanjut, data terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu menjelaskan jika sejak 6 Mei 2022 sudah ada 300 ekor hewan ternak yang ter-suspek PMK. Namun 42 di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan 13 di antaranya dinyatakan meninggal.

Sebagaimana diberitakan berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar daerah mendanai pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak tidak bisa ditelan mentah-mentah. Tiga daerah di Malang Raya, memilih sikap hati-hati. Jangan sampai terburu-buru mengeluarkan anggaran yang ujungnya bermasalah. Karena itu baik Pemkot Malang, Pemkab Malang dan Pemkot Batu masih menimang-nimang apakah bisa mendanai pembelian vaksin atau obat untuk mencegah PMK tersebut. Sebenarnya, anggaran belanja tidak terduga (BTT) di masing-masing daerah tersedia. Hanya saja, apakah dalam waktu cepat bisa digeser untuk PMK. Ini yang menjadi pertanyaan mereka. (adn/fin/fif/abm)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/