alexametrics
26.5 C
Malang
Friday, 27 May 2022

Jokowi Minta PPKM Tingkat RT RW, Pemkot Batu Lakukan Ini

BATU — Presiden RI Joko Widodo menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah daerah kurang efektif. Sehingga, orang nomor satu di Indonesia ini meminta agar dilaksanakan PPKM tingkat RT/RW. Lalu bagaimana sikap Pemkot Batu?

Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi menyampaikan, pihaknya akan melakukan koodinasi internal terlebih dahulu dalam menyikapi instruksi presiden tersebut. Dimana semua stakeholder akan dilibatkan dalam menindaklanjuti instruksi itu.

”Akan kami bicarakan dulu dengan pihak-pihak terkait, terutama Satgas Covid-19 Batu,” kata Zadim di Balai Kota Among Tani, Kamis (4/2).

Zadim menambahkan, pada prinsipnya pemerintah di daerah siap menjalankan instruksi tersebut. Namun, teknisnya yang akan dirumuskan lebih lanjut. ”Daerah harus ikut aturan dari pusat. Tapi teknisnya perlu kami bahas,” terangnya.

Tak hanya itu, hal tersebut juga terkait dengan payung hukum di tingkat daerah. Yaitu perlu SE baru atau tidak, atau cukup dengan SE PPKM jilid II.

”Kami akan melibatkan bagian hukum untuk mengkaji ini,” tandas dia.

Seperti diketahui, PPKM yang diterapkan daerah dinilai Presiden Jokowi masih belum maksimal. Salah satu indikatornya adalah jumlah positif covid-19 relatif naik tiap harinya secara nasional. Terutama di daerah zona merah. Sehingga, Jokowi meminta agar dilaksanakan PPKM berbasis RT/RW agar lebih maksimal.

Pewarta: Imam N

BATU — Presiden RI Joko Widodo menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah daerah kurang efektif. Sehingga, orang nomor satu di Indonesia ini meminta agar dilaksanakan PPKM tingkat RT/RW. Lalu bagaimana sikap Pemkot Batu?

Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi menyampaikan, pihaknya akan melakukan koodinasi internal terlebih dahulu dalam menyikapi instruksi presiden tersebut. Dimana semua stakeholder akan dilibatkan dalam menindaklanjuti instruksi itu.

”Akan kami bicarakan dulu dengan pihak-pihak terkait, terutama Satgas Covid-19 Batu,” kata Zadim di Balai Kota Among Tani, Kamis (4/2).

Zadim menambahkan, pada prinsipnya pemerintah di daerah siap menjalankan instruksi tersebut. Namun, teknisnya yang akan dirumuskan lebih lanjut. ”Daerah harus ikut aturan dari pusat. Tapi teknisnya perlu kami bahas,” terangnya.

Tak hanya itu, hal tersebut juga terkait dengan payung hukum di tingkat daerah. Yaitu perlu SE baru atau tidak, atau cukup dengan SE PPKM jilid II.

”Kami akan melibatkan bagian hukum untuk mengkaji ini,” tandas dia.

Seperti diketahui, PPKM yang diterapkan daerah dinilai Presiden Jokowi masih belum maksimal. Salah satu indikatornya adalah jumlah positif covid-19 relatif naik tiap harinya secara nasional. Terutama di daerah zona merah. Sehingga, Jokowi meminta agar dilaksanakan PPKM berbasis RT/RW agar lebih maksimal.

Pewarta: Imam N

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/