alexametrics
22.3 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

KPU Kota Batu Sudah Sorong Rencana Anggaran Belanja Pilkada

KOTA BATU-Sementara itu, Pemkot Batu juga sudah bersiap menyusun strategi anggaran agar pilkada tak membebani APBD. Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Sasongko Fitra Aditama menyatakan, pembahasan mengenai anggaran pilkada sudah dijadwalkan dalam rapat pembahasan R-APBD 2023.

“Pembahasan APBD 2023 diawali penyampaian kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023. Sesuai jadwal akan dilaksanakan minggu pertama bulan Juli 2022,” kata Sasongko. Hanya saja, Sasongko masih enggan membeber detail rencana dana pemilu yang disiapkan Pemkot Batu. ”Hal itu juga masih akan dibahas antara TAPD dan Banggar dengan pertimbangan prioritas kegiatan dan kemampuan keuangan daerah,” bebernya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sudah memiliki rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan ke Pemkot Batu. Angka yang diajukan sebanyak Rp 33,9 miliar. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan total daftar pemilih tetap (DPT) hingga anggaran lainnya, termasuk anggaran Covid-19. Diketahui, per April 2022 total DPT di Kota Batu sebanyak 155.323 orang. ”Secara umum kami sudah siap menggelar Pilkada ini. Sehingga sekarang ini kami tinggal menunggu instruksi dari KPU RI,” ucap Ketua KPU Kota Batu Mardiyono.

Pihaknya juga mengatakan keanggotaan KPU sudah tak ada kekurangan. Pihaknya juga merinci sudah melakukan beberapa hal. Di antaranya sosialisasi, pencermatan anggaran dan perencanaan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, menyiapkan SDM internal di KPU dan perencanaan perekrutan badan adhoc, pemetaan kemungkinan adanya sengketa hukum, terakhir untuk Pilkada sudah menyusun RAB untuk 2024. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu. Pihaknya tinggal menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi dan RI. “Secara keseluruhan kita sudah siap dan sudah melakukan beberapa persiapan,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Batu Abdur Rochman.

Menurutnya, devisi SDM juga sudah mempelajari regulasi tentang penyiapan tenaga adhoc. ”Divisi pengawasan bekerja sama dengan ormas, stakeholder hingga media untuk edukasi pemilu. Divisi lain juga sedang mempersiapkan diri,” katanya. Berbeda dengan KPU, hingga saat ini Bawaslu masih kekurangan 6 staf internal pendukung. Seharusnya total staff sebanyak 13, namun saat ini masih ada 7 orang. “Kami sudah melakukan audiensi dengan pemkot dan hasilnya akan dicarikan. Yang jelas kami butuh tambahan staff secepatnya, setidaknya pada awal 2023,” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan bahwa 2 tahun lagi, Malang Raya ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan. Selain ada coblosan pemilihan presiden (pilpres) dan pileg (pemilihan legislatif ), juga dihelat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Untuk persiapan agenda politik tersebut, pemda Malang Raya wajib menyiapkan anggaran dari keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.  Meski coblosan masih akan digelar dua tahun lagi, namun Pemkot Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Malang sudah ancang-ancang menganggarkan dananya. Hal itu mengingat besarnya dana yang harus disediakan. Jika tak dicicil, dikhawatirkan anggaran pemilu malah membebani anggaran daerah. Kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari usulan yang diajukan KPU maupun Bawaslu serta besaran anggaran yang tersedot pada event serupa sebelumnya di Malang Raya, jumah dana yang dibutuhkan bisa tembus Rp 250 miliar. (adn/fif/fin)

KOTA BATU-Sementara itu, Pemkot Batu juga sudah bersiap menyusun strategi anggaran agar pilkada tak membebani APBD. Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Sasongko Fitra Aditama menyatakan, pembahasan mengenai anggaran pilkada sudah dijadwalkan dalam rapat pembahasan R-APBD 2023.

“Pembahasan APBD 2023 diawali penyampaian kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023. Sesuai jadwal akan dilaksanakan minggu pertama bulan Juli 2022,” kata Sasongko. Hanya saja, Sasongko masih enggan membeber detail rencana dana pemilu yang disiapkan Pemkot Batu. ”Hal itu juga masih akan dibahas antara TAPD dan Banggar dengan pertimbangan prioritas kegiatan dan kemampuan keuangan daerah,” bebernya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sudah memiliki rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan ke Pemkot Batu. Angka yang diajukan sebanyak Rp 33,9 miliar. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan total daftar pemilih tetap (DPT) hingga anggaran lainnya, termasuk anggaran Covid-19. Diketahui, per April 2022 total DPT di Kota Batu sebanyak 155.323 orang. ”Secara umum kami sudah siap menggelar Pilkada ini. Sehingga sekarang ini kami tinggal menunggu instruksi dari KPU RI,” ucap Ketua KPU Kota Batu Mardiyono.

Pihaknya juga mengatakan keanggotaan KPU sudah tak ada kekurangan. Pihaknya juga merinci sudah melakukan beberapa hal. Di antaranya sosialisasi, pencermatan anggaran dan perencanaan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, menyiapkan SDM internal di KPU dan perencanaan perekrutan badan adhoc, pemetaan kemungkinan adanya sengketa hukum, terakhir untuk Pilkada sudah menyusun RAB untuk 2024. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu. Pihaknya tinggal menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi dan RI. “Secara keseluruhan kita sudah siap dan sudah melakukan beberapa persiapan,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Batu Abdur Rochman.

Menurutnya, devisi SDM juga sudah mempelajari regulasi tentang penyiapan tenaga adhoc. ”Divisi pengawasan bekerja sama dengan ormas, stakeholder hingga media untuk edukasi pemilu. Divisi lain juga sedang mempersiapkan diri,” katanya. Berbeda dengan KPU, hingga saat ini Bawaslu masih kekurangan 6 staf internal pendukung. Seharusnya total staff sebanyak 13, namun saat ini masih ada 7 orang. “Kami sudah melakukan audiensi dengan pemkot dan hasilnya akan dicarikan. Yang jelas kami butuh tambahan staff secepatnya, setidaknya pada awal 2023,” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan bahwa 2 tahun lagi, Malang Raya ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan. Selain ada coblosan pemilihan presiden (pilpres) dan pileg (pemilihan legislatif ), juga dihelat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Untuk persiapan agenda politik tersebut, pemda Malang Raya wajib menyiapkan anggaran dari keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.  Meski coblosan masih akan digelar dua tahun lagi, namun Pemkot Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Malang sudah ancang-ancang menganggarkan dananya. Hal itu mengingat besarnya dana yang harus disediakan. Jika tak dicicil, dikhawatirkan anggaran pemilu malah membebani anggaran daerah. Kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari usulan yang diajukan KPU maupun Bawaslu serta besaran anggaran yang tersedot pada event serupa sebelumnya di Malang Raya, jumah dana yang dibutuhkan bisa tembus Rp 250 miliar. (adn/fif/fin)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/