KOTA BATU – Banjir bandang yang melanda sejumlah titik di Kota Batu, sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejumlah pihak cukup lama. Para pemerhati lingkungan pun sudah wanti-wanti akan terjadinya ancaman banjir maupun longsor. Sebab di kawasan pusat banjir tersebut, banyak sekali alih fungsi lahan hutan. Bahkan hutan lindung pun sudah ada yang berubah menjadi hamparan ladang sayur. Juga ada perubahan kawasan terbuka hijau menjadi tempat wisata.
Periset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mencatat, penurunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Batu dalam sembilan tahun terakhir mencapai 799 hektare. Pada 2012 silam, total luasan RTH di Kota Batu masih seluas 6.034 hektare. Namun jumlahnya terus menurun hingga saat ini hanya seluas 5.279 hektare.
“Penurunannya cukup drastis terutama di daerah (Kecamatan) Bumiaji dan Junrejo yang mayoritas digunakan untuk tempat wisata,” beber Wahyu.
Dari luasan tersebut, Wahyu menyebut kondisi RTH di Kota Batu hanya berkisar 12-15 persen. Padahal, jumlah minimal RTH suatu kota menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan RTH suatu kota berada pada angka 30 persen. Sehingga bisa disimpulkan RTH Kota Batu belum memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat tersebut.
Kurangnya jumlah RTH di Kota Batu juga berdampak ke jumlah lahan resapan air. Sebab mayoritas lahan di Kota Batu adalah pertanian dan hutan primer. Namun miris, data yang dimiliki Walhi Jawa Timur mencatat luasan hutan primer di Kota Batu terus berkurang 384 hektar selama 20 tahun terakhir.
“Seharusnya Pemkot Batu melakukan tindakan melindungi kawasan sekitar dengan payung hukum yang jelas,” tegas Wahyu.
Wahyu menambahkan jika Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabarnya masih direvisi oleh Pemkot Batu. Menurutnya, Pemkot sudah saatnya mempercepat revisi tersebut. Jika tidak, ancaman banjir lebih besar bakal terulang.
“Justru penanganan banjir bandang dari hulu adalah yang penting, karena
KOTA BATU – Banjir bandang yang melanda sejumlah titik di Kota Batu, sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejumlah pihak cukup lama. Para pemerhati lingkungan pun sudah wanti-wanti akan terjadinya ancaman banjir maupun longsor. Sebab di kawasan pusat banjir tersebut, banyak sekali alih fungsi lahan hutan. Bahkan hutan lindung pun sudah ada yang berubah menjadi hamparan ladang sayur. Juga ada perubahan kawasan terbuka hijau menjadi tempat wisata.
Periset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mencatat, penurunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Batu dalam sembilan tahun terakhir mencapai 799 hektare. Pada 2012 silam, total luasan RTH di Kota Batu masih seluas 6.034 hektare. Namun jumlahnya terus menurun hingga saat ini hanya seluas 5.279 hektare.
“Penurunannya cukup drastis terutama di daerah (Kecamatan) Bumiaji dan Junrejo yang mayoritas digunakan untuk tempat wisata,” beber Wahyu.
Dari luasan tersebut, Wahyu menyebut kondisi RTH di Kota Batu hanya berkisar 12-15 persen. Padahal, jumlah minimal RTH suatu kota menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan RTH suatu kota berada pada angka 30 persen. Sehingga bisa disimpulkan RTH Kota Batu belum memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat tersebut.
Kurangnya jumlah RTH di Kota Batu juga berdampak ke jumlah lahan resapan air. Sebab mayoritas lahan di Kota Batu adalah pertanian dan hutan primer. Namun miris, data yang dimiliki Walhi Jawa Timur mencatat luasan hutan primer di Kota Batu terus berkurang 384 hektar selama 20 tahun terakhir.
“Seharusnya Pemkot Batu melakukan tindakan melindungi kawasan sekitar dengan payung hukum yang jelas,” tegas Wahyu.
Wahyu menambahkan jika Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabarnya masih direvisi oleh Pemkot Batu. Menurutnya, Pemkot sudah saatnya mempercepat revisi tersebut. Jika tidak, ancaman banjir lebih besar bakal terulang.
“Justru penanganan banjir bandang dari hulu adalah yang penting, karena
