alexametrics
29.9 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Perdana, DPRD dan Kejaksaan Negeri Kota Batu Teken MoU Urusan Hukum

KOTA BATU – Untuk membuat produk regulasi atau kebijakan yang baik oleh Legislatif, dibutuhkan pemahaman hukum yang komprehensif. Untuk itu, DPRD Kota Batu melakukan penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu.

MoU tersebut terkait dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Batu, Kamis (4/11). Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengatakan, pemahaman tentang hukum sangat penting sekali dimiliki oleh seluruh 30 anggota DPRD. Menurutnya latar belakang beragam para anggota harus mampu meningkatkan kapasitasnya.

”Meskipun sudah kerja sama dengan perguruan tinggi tetapi, peran kejaksaan juga penting untuk misal berkonsultasi terkait pembuatan perda,” terang dia. Nantinya terkait pembuatan Perda akan dilakukan pendampingan oleh Kejari Kota Batu. Sehingga produk hukum yang dibuat dapat tepat sasaran dan benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dia berharap dengan adanya kerja sama tersebut dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. ”Kerja kita supaya benar, secara konstruksi hukum ada yang mengarahkan,” kata Asmadi. Dalam kesempatan itu, Asmadi menyampaikan MoU ini adalah wujud penantian panjang.

Ke depan dia berharap jika ada persoalan bisa dikomunikasikan sehingga semua produk hukum dari Pemerintah Kota Batu bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga semua juga berjalan sesuai dengan aturan hukum. “Intinya untuk meminimalisir kesalahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, Dr Supriyanto SH MH menyampaikan bahwa substansi MoU ini adalah bahwa Kejaksaan punya kewenangan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Utamanya dalam hal untuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, BUMN, BUMD termasuk DPRD, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Selain itu, kejaksaan juga berwenang memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum pendampingan hukum maupun audit hukum, terhadap pemerintah BUMN, BUMD termasuk DPRD dan juga berwenang melakukan tindakan hukum lain yang perlu dikomunikasikan dan didiskusikan antara DPRD dan Kejaksaan terkait tugas dan fungsi DPRD,” terangnya.

Selain itu, Supriyanto juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk memanfaatkan eksistensi Kejari Kota Batu. Jika ada problematika hukum yang ada di masyarakat, dia meminta agar mereka tidak sungkan sungkan datang ke Kejari Kota Batu untuk berdiskusi dan berkonsultasi. Itu supaya dalam mengambil tindakan, tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menyampaikan sejak 20 tahun lalu Kota Batu berdiri, baru kali ini ada MoU dengan Kejari. “Saya apresiasi kerja sama seperti ini,” katanya. Dia juga berharap mudah mudahan apa yang disampaikan kajari bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Batu.

Kejaksaan, lanjut dia, bukan hanya menangkap dan memasukkan orang. Tapi ada sisi si lain, yaitu bahwa sebagai jaksa adalah pengacara negara dan berhak juga membela kepentingan pemerintah. Karena DPRD sama dengan pemerintah, tugasnya membuat aturan dan regulasi.

Sebagai informasi, prosesi penandatanganan MoU tersebut, dihadiri Wakil Wali Kota Kota Batu Punjul Santoso, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nurochman, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Heli Suyanto, dan beberapa pimpinan fraksi serta anggota DPRD Kota Batu. Sedangkan dari Kejari Batu, selain Kajari hadir juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Batu Muhammad Bayanullah, SH MH, beserta jajaran. (nug/lid/rmc)

KOTA BATU – Untuk membuat produk regulasi atau kebijakan yang baik oleh Legislatif, dibutuhkan pemahaman hukum yang komprehensif. Untuk itu, DPRD Kota Batu melakukan penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu.

MoU tersebut terkait dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Batu, Kamis (4/11). Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengatakan, pemahaman tentang hukum sangat penting sekali dimiliki oleh seluruh 30 anggota DPRD. Menurutnya latar belakang beragam para anggota harus mampu meningkatkan kapasitasnya.

”Meskipun sudah kerja sama dengan perguruan tinggi tetapi, peran kejaksaan juga penting untuk misal berkonsultasi terkait pembuatan perda,” terang dia. Nantinya terkait pembuatan Perda akan dilakukan pendampingan oleh Kejari Kota Batu. Sehingga produk hukum yang dibuat dapat tepat sasaran dan benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dia berharap dengan adanya kerja sama tersebut dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. ”Kerja kita supaya benar, secara konstruksi hukum ada yang mengarahkan,” kata Asmadi. Dalam kesempatan itu, Asmadi menyampaikan MoU ini adalah wujud penantian panjang.

Ke depan dia berharap jika ada persoalan bisa dikomunikasikan sehingga semua produk hukum dari Pemerintah Kota Batu bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga semua juga berjalan sesuai dengan aturan hukum. “Intinya untuk meminimalisir kesalahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, Dr Supriyanto SH MH menyampaikan bahwa substansi MoU ini adalah bahwa Kejaksaan punya kewenangan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Utamanya dalam hal untuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, BUMN, BUMD termasuk DPRD, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Selain itu, kejaksaan juga berwenang memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum pendampingan hukum maupun audit hukum, terhadap pemerintah BUMN, BUMD termasuk DPRD dan juga berwenang melakukan tindakan hukum lain yang perlu dikomunikasikan dan didiskusikan antara DPRD dan Kejaksaan terkait tugas dan fungsi DPRD,” terangnya.

Selain itu, Supriyanto juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk memanfaatkan eksistensi Kejari Kota Batu. Jika ada problematika hukum yang ada di masyarakat, dia meminta agar mereka tidak sungkan sungkan datang ke Kejari Kota Batu untuk berdiskusi dan berkonsultasi. Itu supaya dalam mengambil tindakan, tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menyampaikan sejak 20 tahun lalu Kota Batu berdiri, baru kali ini ada MoU dengan Kejari. “Saya apresiasi kerja sama seperti ini,” katanya. Dia juga berharap mudah mudahan apa yang disampaikan kajari bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Batu.

Kejaksaan, lanjut dia, bukan hanya menangkap dan memasukkan orang. Tapi ada sisi si lain, yaitu bahwa sebagai jaksa adalah pengacara negara dan berhak juga membela kepentingan pemerintah. Karena DPRD sama dengan pemerintah, tugasnya membuat aturan dan regulasi.

Sebagai informasi, prosesi penandatanganan MoU tersebut, dihadiri Wakil Wali Kota Kota Batu Punjul Santoso, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nurochman, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Heli Suyanto, dan beberapa pimpinan fraksi serta anggota DPRD Kota Batu. Sedangkan dari Kejari Batu, selain Kajari hadir juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Batu Muhammad Bayanullah, SH MH, beserta jajaran. (nug/lid/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/