alexametrics
22.3 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Alih Fungsi Lahan dan Minimnya RTH Jadi Penyebab Banjir di Batu

KOTA BATU – Berbagai catatan dari kalangan praktisi maupun pemerhati lingkungan muncul pasca peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kota Batu Kamis lalu (4/11). Selain persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang minim, pemerintah Kota Batu juga diingatkan kondisi tangkapan air hujan di hulu yang sudah rusak. Sebagian wilayah hutan primer, kini sudah berubah menjadi ladang pertanian.

Hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menunjukkan, RTH Kota Batu saat ini hanya di kisaran 12-15 persen. Jumlah tersebut sangat jauh jika dibanding dengan Kota Surabaya yang kini sudah memiliki RTH sebanyak 21,99 persen. Alih fungsi lahan disinyalir menjadi penyebab utama belum bertambahnya RTH di Kota Batu.

Walhi mencatat, alih fungsi lahan paling banyak terjadi di hutan primer. Selama 20 tahun terakhir, luas hutan primer telah berkurang sebanyak 384 hektare. Lahan tersebut rata-rata berubah menjadi lahan pertanian, khususnya sayuran. ”Alih fungsi lahan ini berdampak pada kemampuan resapan air dan daya cengkeram tanah. Akar tumbuhan sektor pertanian kurang kuat jika dibanding pohon pada umumnya,” beber Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur Ardo Sahak.

Ardo mengingatkan, pengurangan RTH bisa memicu berbagai bencana. Selain banjir bandang, potensi longsor juga mengintai ketika tanah sudah tak kuat menahan beban. Oleh sebab itu, dia menekankan agar Pemkot Batu bisa memperkuat peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengembalikan jumlah RTH menjadi 30 persen dari luas wilayah sesuai ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007.

Terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Muhammad Rizal juga menambahkan bahwa banjir bandang di Kota Batu juga disebabkan rusaknya daerah resapan air di hulu. Ketika hujan turun dengan sangat deras, air dari atas akan membawa material berupa erosi tanah, batu, dan kayu. Material itulah yang akhirnya terbawa hingga ke anak sungai dan membentuk natural dam atau pembendungan alami. Akibatnya, air beserta material bawaannya itu terus meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

Ke depan dia berharap ada langkah cepat perbaikan agar banjir bandang seperti itu tidak terulang. ”Baik Pemprov Jatim, Pemkab Malang, dan Pemkot Batu harus menata lagi daerah tangkapan airnya agar lebih baik,” ungkapnya.

Salah satu wilayah yang kini juga disorot dalam konteks rusaknya daerah tangkapan hujan adalah Desa Sumber Brantas. Kemarin, Jawa Pos Radar Malang mengunjungi kawasan tersebut yang kini berupa lahan pertanian. Sebagian tampak hijau dengan tanaman sayuran, sebagian lainnya tampak seperti lahan tandus. Warga menyebut lahan yang tampak seperti tandus itu lantaran sudah selesai panen dan akan ditanami lagi.

Sebelum menjadi lahan sayur, kawasan tersebut sebelumnya merupakan perkebunan teh. Bentuk lahannya berupa teras siring yang tertata. Sekitar 20 tahun lalu, masyarakat mengubahnya menjadi lahan pertanian, khususnya sayuran.

Namun Tokoh Masyarakat Desa Sumberbrantas Heli Suyanto merasa keberatan jika daerahnya disebut menjadi biang keladi terjadinya banjir bandang di Kota Batu. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi warga yang melakukan alih fungsi lahan. Bahkan tanah yang ada sudah bersertifikat hak milik semua. ”Perlu diingat bahwa pertanian di Sumber Brantas sudah ada sejak zaman Belanda. Tapi pada saat itu bentuknya kebun teh, bukan hutan,” katanya.

Dia malah menduga alih fungsi lahan terjadi di lahan pertanian di desa lainnya yang berada di Kecamatan Bumiaji. Sebab, di beberapa desa terdapat LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang mengelola lahan milik Perhutani. ”Di Desa Tulungrejo, Bulukerto, dan wilayah Bumiaji lainnya itu ada itu pembukaan lahan,” tambahnya.

Di bagian lain, Kepala Desa Tulungrejo Suliono juga membantah kalau ada warga desanya yang melakukan pembukaan lahan pertanian. Menurutnya, banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu karena murni faktor alam. Soal material lumpur dan ranting yang terbawa arus, itu semua berasal dari tanaman pohon yang ada di sekitar sungai serta sedimen tanah bawah sungai. ”Kalau memang penyebabnya dari kami, berarti Desa Sumbergondo seharusnya meluap juga. Tetapi kemarin kan tidak,” katanya.

Di bagian lain, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjanjikan upaya pencegahan banjir bandang dengan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan sungai yang melibatkan LMDH dan Perhutani. Ke depan juga akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaan pertanian di Kota Batu. ”Melalui Dinas Pertanian juga telah disosialisasikan pengelolaan pertanian dengan ditanami tanaman tegakan. Karena kontur tanah kemiringan di Kota Batu ada yang 90 persen, 80 persen dan lainnya,” katanya. (nug/cj5/rmc)

KOTA BATU – Berbagai catatan dari kalangan praktisi maupun pemerhati lingkungan muncul pasca peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kota Batu Kamis lalu (4/11). Selain persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang minim, pemerintah Kota Batu juga diingatkan kondisi tangkapan air hujan di hulu yang sudah rusak. Sebagian wilayah hutan primer, kini sudah berubah menjadi ladang pertanian.

Hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menunjukkan, RTH Kota Batu saat ini hanya di kisaran 12-15 persen. Jumlah tersebut sangat jauh jika dibanding dengan Kota Surabaya yang kini sudah memiliki RTH sebanyak 21,99 persen. Alih fungsi lahan disinyalir menjadi penyebab utama belum bertambahnya RTH di Kota Batu.

Walhi mencatat, alih fungsi lahan paling banyak terjadi di hutan primer. Selama 20 tahun terakhir, luas hutan primer telah berkurang sebanyak 384 hektare. Lahan tersebut rata-rata berubah menjadi lahan pertanian, khususnya sayuran. ”Alih fungsi lahan ini berdampak pada kemampuan resapan air dan daya cengkeram tanah. Akar tumbuhan sektor pertanian kurang kuat jika dibanding pohon pada umumnya,” beber Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur Ardo Sahak.

Ardo mengingatkan, pengurangan RTH bisa memicu berbagai bencana. Selain banjir bandang, potensi longsor juga mengintai ketika tanah sudah tak kuat menahan beban. Oleh sebab itu, dia menekankan agar Pemkot Batu bisa memperkuat peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengembalikan jumlah RTH menjadi 30 persen dari luas wilayah sesuai ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007.

Terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Muhammad Rizal juga menambahkan bahwa banjir bandang di Kota Batu juga disebabkan rusaknya daerah resapan air di hulu. Ketika hujan turun dengan sangat deras, air dari atas akan membawa material berupa erosi tanah, batu, dan kayu. Material itulah yang akhirnya terbawa hingga ke anak sungai dan membentuk natural dam atau pembendungan alami. Akibatnya, air beserta material bawaannya itu terus meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

Ke depan dia berharap ada langkah cepat perbaikan agar banjir bandang seperti itu tidak terulang. ”Baik Pemprov Jatim, Pemkab Malang, dan Pemkot Batu harus menata lagi daerah tangkapan airnya agar lebih baik,” ungkapnya.

Salah satu wilayah yang kini juga disorot dalam konteks rusaknya daerah tangkapan hujan adalah Desa Sumber Brantas. Kemarin, Jawa Pos Radar Malang mengunjungi kawasan tersebut yang kini berupa lahan pertanian. Sebagian tampak hijau dengan tanaman sayuran, sebagian lainnya tampak seperti lahan tandus. Warga menyebut lahan yang tampak seperti tandus itu lantaran sudah selesai panen dan akan ditanami lagi.

Sebelum menjadi lahan sayur, kawasan tersebut sebelumnya merupakan perkebunan teh. Bentuk lahannya berupa teras siring yang tertata. Sekitar 20 tahun lalu, masyarakat mengubahnya menjadi lahan pertanian, khususnya sayuran.

Namun Tokoh Masyarakat Desa Sumberbrantas Heli Suyanto merasa keberatan jika daerahnya disebut menjadi biang keladi terjadinya banjir bandang di Kota Batu. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi warga yang melakukan alih fungsi lahan. Bahkan tanah yang ada sudah bersertifikat hak milik semua. ”Perlu diingat bahwa pertanian di Sumber Brantas sudah ada sejak zaman Belanda. Tapi pada saat itu bentuknya kebun teh, bukan hutan,” katanya.

Dia malah menduga alih fungsi lahan terjadi di lahan pertanian di desa lainnya yang berada di Kecamatan Bumiaji. Sebab, di beberapa desa terdapat LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang mengelola lahan milik Perhutani. ”Di Desa Tulungrejo, Bulukerto, dan wilayah Bumiaji lainnya itu ada itu pembukaan lahan,” tambahnya.

Di bagian lain, Kepala Desa Tulungrejo Suliono juga membantah kalau ada warga desanya yang melakukan pembukaan lahan pertanian. Menurutnya, banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu karena murni faktor alam. Soal material lumpur dan ranting yang terbawa arus, itu semua berasal dari tanaman pohon yang ada di sekitar sungai serta sedimen tanah bawah sungai. ”Kalau memang penyebabnya dari kami, berarti Desa Sumbergondo seharusnya meluap juga. Tetapi kemarin kan tidak,” katanya.

Di bagian lain, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjanjikan upaya pencegahan banjir bandang dengan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan sungai yang melibatkan LMDH dan Perhutani. Ke depan juga akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaan pertanian di Kota Batu. ”Melalui Dinas Pertanian juga telah disosialisasikan pengelolaan pertanian dengan ditanami tanaman tegakan. Karena kontur tanah kemiringan di Kota Batu ada yang 90 persen, 80 persen dan lainnya,” katanya. (nug/cj5/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/