alexametrics
28.8 C
Malang
Saturday, 13 August 2022

1.834 Pegawai non ASN Bakal Jadi Outsourcing

KOTA BATU  – Para pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Batu kini patut was-was. Karena mereka bisa dipastikan tidak bisa naik status menjadi PNS dari jalur pengangkatan. Karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara resmi bakal menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

Hal itu tentu berdampak pada seluruh pegawai non ASN yang ada di Kota Batu. Yang mana mereka terbagi dalam tenaga honorer yang berjumlah 438 orang. Sedangkan total tenaga harian lepas (THL) sebanyak 1.396 orang.

Dari perubahan besar ini ribuan orang yang ada di dalam lingkup Pemkot Batu nasibnya bisa dibilang tidak jelas untuk bisa diangkat PNS. Salah satu solusi yang ditetapkan yakni pengalihan status pegawai non-ASN menjadi pegawai outsourcing. Menanggapi hal itu, Pemkot masih memikirkan langkah yang terbaik.

“Pengalihan status ke outsourcing ini rencananya  ditetapkan secara nasional. Tapi kita berharap ada alternatif lain,” ucap Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cahyo Sutanto. Pihaknya turut menuturkan jika Pemkot Batu sudah mengadakan rapat koordinasi pada 27 Juni lalu.

Selain itu, BKPSDM juga sudah melakukan pemetaan terkait pendidikan  ijazah yang dipegang oleh honorer dan THL. Hal itu dilakukan bersama dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan analisis jabatan.

“Hasil pemetaan itu kita gunakan sebagai acuan untuk prediksi kemungkinan penerimaan pegawai non-ASN pada seleksi PPPK. Tapi yang menjadi PR baru itu bagi lulusan D1 dan SMA. Sebab dalam formasi PPPK kebanyakan lulusan tersebut sangat kecil mendapatkan kuota,” jelasnya.

Di sisi lain, keputusan outsourcing dianggap memberatkan dalam tubuh masing-masing pemkot. Lantaran akan banyak biaya yang dikeluarkan dalam keputusan tersebut. “Pemerintah pusat meminta agar anggaran belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen. Sedangkan dalam outsourcing ini nanti akan dobel pengeluaran. Karena membayar pihak ketiga penyedia jasa layanan serta membayar pegawai itu sendiri,” terang dia.Lebih lanjut, salah satu pegawai non-ASN yang tidak mau disebut namanya berharap agar ada regulasi yang lebih tertata untuk masalah kepegawaian. Agar, jika memang honorer dihapuskan, pada pegawai yang ada seperti dirinya tak serta merta dipecat  begitu saja.

“Bakal lebih bagus kalau ada regulasi untuk jalan menjadi PNS/PPPK pada jabatan yang dipegang honorer saat ini,” harapnya.

Terkait rencana pengalihan status menjadi tenaga outsourcing, dirinya tak keberatan jika bisa membuat status kepegawaian jelas. “Selama ini honorer dan THL tidak pernah mendapatkan tunjangan hari raya. Siapa tahu, dengan pengalihan status ini kita bisa mendapatkan hal tersebut. Sehingga dampaknya semua honorer dan THL bisa lebih giat dan patuh lagi,” tutupnya. (fif/lid)

 

 

KOTA BATU  – Para pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Batu kini patut was-was. Karena mereka bisa dipastikan tidak bisa naik status menjadi PNS dari jalur pengangkatan. Karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara resmi bakal menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

Hal itu tentu berdampak pada seluruh pegawai non ASN yang ada di Kota Batu. Yang mana mereka terbagi dalam tenaga honorer yang berjumlah 438 orang. Sedangkan total tenaga harian lepas (THL) sebanyak 1.396 orang.

Dari perubahan besar ini ribuan orang yang ada di dalam lingkup Pemkot Batu nasibnya bisa dibilang tidak jelas untuk bisa diangkat PNS. Salah satu solusi yang ditetapkan yakni pengalihan status pegawai non-ASN menjadi pegawai outsourcing. Menanggapi hal itu, Pemkot masih memikirkan langkah yang terbaik.

“Pengalihan status ke outsourcing ini rencananya  ditetapkan secara nasional. Tapi kita berharap ada alternatif lain,” ucap Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cahyo Sutanto. Pihaknya turut menuturkan jika Pemkot Batu sudah mengadakan rapat koordinasi pada 27 Juni lalu.

Selain itu, BKPSDM juga sudah melakukan pemetaan terkait pendidikan  ijazah yang dipegang oleh honorer dan THL. Hal itu dilakukan bersama dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan analisis jabatan.

“Hasil pemetaan itu kita gunakan sebagai acuan untuk prediksi kemungkinan penerimaan pegawai non-ASN pada seleksi PPPK. Tapi yang menjadi PR baru itu bagi lulusan D1 dan SMA. Sebab dalam formasi PPPK kebanyakan lulusan tersebut sangat kecil mendapatkan kuota,” jelasnya.

Di sisi lain, keputusan outsourcing dianggap memberatkan dalam tubuh masing-masing pemkot. Lantaran akan banyak biaya yang dikeluarkan dalam keputusan tersebut. “Pemerintah pusat meminta agar anggaran belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen. Sedangkan dalam outsourcing ini nanti akan dobel pengeluaran. Karena membayar pihak ketiga penyedia jasa layanan serta membayar pegawai itu sendiri,” terang dia.Lebih lanjut, salah satu pegawai non-ASN yang tidak mau disebut namanya berharap agar ada regulasi yang lebih tertata untuk masalah kepegawaian. Agar, jika memang honorer dihapuskan, pada pegawai yang ada seperti dirinya tak serta merta dipecat  begitu saja.

“Bakal lebih bagus kalau ada regulasi untuk jalan menjadi PNS/PPPK pada jabatan yang dipegang honorer saat ini,” harapnya.

Terkait rencana pengalihan status menjadi tenaga outsourcing, dirinya tak keberatan jika bisa membuat status kepegawaian jelas. “Selama ini honorer dan THL tidak pernah mendapatkan tunjangan hari raya. Siapa tahu, dengan pengalihan status ini kita bisa mendapatkan hal tersebut. Sehingga dampaknya semua honorer dan THL bisa lebih giat dan patuh lagi,” tutupnya. (fif/lid)

 

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/