alexametrics
28.8 C
Malang
Saturday, 13 August 2022

DPRD Panggil Disdik Terkait PPDB Zonasi

KOTA BATU – Proses PPDB jalur zonasi memang sudah selesai. Namun, akibat adanya dugaan kecurangan, DPRD berencana meminta keterangan secara langsung dari dinas pendidikan. Hal itu bakal dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan menyelesaikan tuduhan tak beres dalam pelaksanaannya.

Menurut Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, pihaknya masih belum menemukan titik tengah dan informasi rinci mengenai hal tersebut, sehingga dewan bakal meminta keterangan panitia PPDB untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

“Yang jelas kita akan memanggil disdik untuk hearing atau dengar pendapat. Itu bakal kita jadwalkan dalam waktu dekat. Agar masalah ini bisa cepat selesai,” kata Asmadi.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan bertanggung jawab dengan memberikan keterangan yang transparan. Sebab, apa yang disampaikan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Khususnya para orang tua atau wali murid yang membutuhkan informasi tersebut.

Harapan lain, jangan sampai kekisruhan itu mencoreng nama pendidikan di Kota Batu. Untuk itu, hal-hal seperti ini menjadi catatan penting pihak eksekutif agar hal serupa tak terulang. “Maka semua stakeholder yang ada harus melakukan evaluasi mendalam terkait hal ini,” tegas Asmadi.

Pihaknya juga meminta agar proses  sosialisasi dilakukan terus menerus dan mendalam. Karena dari kacamata DPRD banyak orang tua dan masyarakat yang belum paham tentang PPDB. Apalagi ada empat jalur yakni afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi hingga zonasi yang bisa dimanfaatkan.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menuturkan jika pihak pemkot sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi. Hal itu bertujuan untuk mempertanyakan tentang kejelasan surat pindah domisili.

“Surat keterangan domisili ini memang tidak boleh digunakan sembarangan. Kecuali jika warga korban bencana alam atau pindah tugas. Surat pindah domisili itu juga minimal memiliki umur satu tahun,” terang Dewanti. (fif/lid)

KOTA BATU – Proses PPDB jalur zonasi memang sudah selesai. Namun, akibat adanya dugaan kecurangan, DPRD berencana meminta keterangan secara langsung dari dinas pendidikan. Hal itu bakal dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan menyelesaikan tuduhan tak beres dalam pelaksanaannya.

Menurut Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, pihaknya masih belum menemukan titik tengah dan informasi rinci mengenai hal tersebut, sehingga dewan bakal meminta keterangan panitia PPDB untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

“Yang jelas kita akan memanggil disdik untuk hearing atau dengar pendapat. Itu bakal kita jadwalkan dalam waktu dekat. Agar masalah ini bisa cepat selesai,” kata Asmadi.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan bertanggung jawab dengan memberikan keterangan yang transparan. Sebab, apa yang disampaikan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Khususnya para orang tua atau wali murid yang membutuhkan informasi tersebut.

Harapan lain, jangan sampai kekisruhan itu mencoreng nama pendidikan di Kota Batu. Untuk itu, hal-hal seperti ini menjadi catatan penting pihak eksekutif agar hal serupa tak terulang. “Maka semua stakeholder yang ada harus melakukan evaluasi mendalam terkait hal ini,” tegas Asmadi.

Pihaknya juga meminta agar proses  sosialisasi dilakukan terus menerus dan mendalam. Karena dari kacamata DPRD banyak orang tua dan masyarakat yang belum paham tentang PPDB. Apalagi ada empat jalur yakni afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi hingga zonasi yang bisa dimanfaatkan.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menuturkan jika pihak pemkot sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi. Hal itu bertujuan untuk mempertanyakan tentang kejelasan surat pindah domisili.

“Surat keterangan domisili ini memang tidak boleh digunakan sembarangan. Kecuali jika warga korban bencana alam atau pindah tugas. Surat pindah domisili itu juga minimal memiliki umur satu tahun,” terang Dewanti. (fif/lid)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/