alexametrics
32C
Malang
Monday, 19 April 2021

Baznas Kota Batu Legalkan Pengumpul Zakat Lewat SK

KOTA BATU – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Batu berencana untuk memberikan legalitas kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Langkah ini diambil agar masyarakat lebih tenang saat mendonasikan hartanya lewat UPZ.

keberadaan UPZ hingga saat ini memang belum punya payung hukum. Apalagi, seharusnya, setiap lembaga pengumpul dana dari masyarakat harus atas restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Baznas mencoba memberi payung hukum UPZ hanya dengan SK Baznas. Tanpa harus ke OJK.

Gagasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Baznas dengan unit pengumpul zakat takmir masjid se-Kota Batu di Hotel Ciptaningati kemarin (7/4). Ketua Baznas Kota Batu H Ahmad Budiono mengatakan bahwa yang diperbolehkan untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS) seharusnya mendapatkan izin dari OJK.

”Karena Baznas merupakan bagian dari kepanjangan tangan pemerintah, kemudian UPZ perpanjangan tangan dari Baznas,” katanya.

Legalitas yang dimaksud sebagai pelaksana pengumpulan dan pengelolaan zakat di lingkungan masing-masing UPZ. Rencananya, legalitas itu akan segera terlaksana mulai tahun 2021 ini. Nantinya secara berkala dari UPZ akan melaporkan jumlah ZIS yang diterima.

”Kemudian juga melaporkan ke kami terkait jumlah yang ditasarufkan (dimanfaatkan) kepada masyarakat,” katanya.

Dia berharap adanya kerja sama antara Baznas dengan dewan masjid dimaksudkan untuk menyamakan persepsi. Sebab, setiap tahun takmir juga melakukan penghimpunan ZIS di masing-masing lingkungannya.

”Sehingga upaya tersebut dapat membantu mengentas kemiskinan di Kota Batu,” katanya.

Wali Kota Batu Hj Dra Dewanti Rumpoko MSi mendukung adanya upaya tersebut. Dia mengatakan, pengumpulan ZIS harus menjadi aktivitas yang legal sehingga dana yang terhimpun dari masyarakat juga jelas peruntukannya.

”Agar tidak ada lagi pengumpulan dana liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti semua yang dikumpulkan oleh Baznas legal,” katanya.

Dia juga berharap adanya UPZ dapat membantu mengentas kemiskinan di Kota Batu. ”Kalau tidak salah ini total ada 160 masjid di Kota Batu. Jika satu masjid bisa membantu satu warga miskin, maka setiap tahun bisa ada banyak warga miskin yang terangkat kondisi hidupnya,” katanya.

Terpisah, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri mengatakan, penghimpunan dana yang dilakukan unit pengumpul zakat boleh saja dilakukan tanpa sepengetahuan OJK. Sebab, dia menjelaskan, segala bentuk penghimpunan dana wajib mendapatkan izin dari OJK kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dengan UU tersendiri.

”Hal itu diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan No 10 tahun 1998,” bebernya.

Dan untuk pengecualiannya itu salah satunya unit pengumpul zakat. Sehingga kegiatannya tidak di bawah pengawasan OJK. Yang mana, pengelolaan zakat diatur dalam UU 23 Tahun 2011.

”Dan mengenai UPZ itu juga diatur dalam UU tersebut,” tutupnya. (nug/ulf/c1/abm)

KOTA BATU – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Batu berencana untuk memberikan legalitas kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Langkah ini diambil agar masyarakat lebih tenang saat mendonasikan hartanya lewat UPZ.

keberadaan UPZ hingga saat ini memang belum punya payung hukum. Apalagi, seharusnya, setiap lembaga pengumpul dana dari masyarakat harus atas restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Baznas mencoba memberi payung hukum UPZ hanya dengan SK Baznas. Tanpa harus ke OJK.

Gagasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Baznas dengan unit pengumpul zakat takmir masjid se-Kota Batu di Hotel Ciptaningati kemarin (7/4). Ketua Baznas Kota Batu H Ahmad Budiono mengatakan bahwa yang diperbolehkan untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS) seharusnya mendapatkan izin dari OJK.

”Karena Baznas merupakan bagian dari kepanjangan tangan pemerintah, kemudian UPZ perpanjangan tangan dari Baznas,” katanya.

Legalitas yang dimaksud sebagai pelaksana pengumpulan dan pengelolaan zakat di lingkungan masing-masing UPZ. Rencananya, legalitas itu akan segera terlaksana mulai tahun 2021 ini. Nantinya secara berkala dari UPZ akan melaporkan jumlah ZIS yang diterima.

”Kemudian juga melaporkan ke kami terkait jumlah yang ditasarufkan (dimanfaatkan) kepada masyarakat,” katanya.

Dia berharap adanya kerja sama antara Baznas dengan dewan masjid dimaksudkan untuk menyamakan persepsi. Sebab, setiap tahun takmir juga melakukan penghimpunan ZIS di masing-masing lingkungannya.

”Sehingga upaya tersebut dapat membantu mengentas kemiskinan di Kota Batu,” katanya.

Wali Kota Batu Hj Dra Dewanti Rumpoko MSi mendukung adanya upaya tersebut. Dia mengatakan, pengumpulan ZIS harus menjadi aktivitas yang legal sehingga dana yang terhimpun dari masyarakat juga jelas peruntukannya.

”Agar tidak ada lagi pengumpulan dana liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti semua yang dikumpulkan oleh Baznas legal,” katanya.

Dia juga berharap adanya UPZ dapat membantu mengentas kemiskinan di Kota Batu. ”Kalau tidak salah ini total ada 160 masjid di Kota Batu. Jika satu masjid bisa membantu satu warga miskin, maka setiap tahun bisa ada banyak warga miskin yang terangkat kondisi hidupnya,” katanya.

Terpisah, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri mengatakan, penghimpunan dana yang dilakukan unit pengumpul zakat boleh saja dilakukan tanpa sepengetahuan OJK. Sebab, dia menjelaskan, segala bentuk penghimpunan dana wajib mendapatkan izin dari OJK kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dengan UU tersendiri.

”Hal itu diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan No 10 tahun 1998,” bebernya.

Dan untuk pengecualiannya itu salah satunya unit pengumpul zakat. Sehingga kegiatannya tidak di bawah pengawasan OJK. Yang mana, pengelolaan zakat diatur dalam UU 23 Tahun 2011.

”Dan mengenai UPZ itu juga diatur dalam UU tersebut,” tutupnya. (nug/ulf/c1/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru