alexametrics
24.3 C
Malang
Monday, 23 May 2022

Pedagang Pertanyakan DED Pasar Besar Batu

KOTA BATU – Detail Engineering Design (DED) rencana revitalisasi pembangunan Pasar Besar Batu kembali dibahas kemarin Senin (7/12) sore. Bertempat di Ruang Paripurna, DPRD Kota Batu ada sejumlah belasan anggota Himpunan Pedagang Pasar (HPP) turut hadir. Kedatangan mereka disambut dengan para anggota Komisi C dan Komisi B serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu, Eko Suhartono.

Salah satu anggota HPP Pasar Besar Batu Heri Setiawan menjelaskan kedatangan pihaknya untuk mempertanyakan kelanjutan dari DED Pasar Besar Batu. Terutama terkait penyesuaian denah atau peta yang lama dengan yang baru. “Pasar itu punya peta yang sudah ditempati selama 33 tahun, dan itu bukan pasar baru. Sebetulnya peta itu diserahkan pada (dinas) Ciptakarya untuk dasar, ternyata kan tidak. Kemudian muncul klaster-klaster yang mana,” katanya.

HPP menilai, data pedagang yang dibuat Diskumdag tidak sinkron dengan jumlah pedagang Pasar Besar Batu. Karena Diskumdag tetap memasukan PKL Pasar Pagi dalam data penerima bedak ketika Pasar Batu rampung direvitalisasi. Kurang lebih PKL Pasar Pagi berjumlah 1097 pedagang.

Selama ini HPP mengklaim, ada sekitar 2000-an pedagang yang menempati bedak di dalam area pasar. Dari data Diskumdag Batu mencatat sebanyak 3200 pedagang yang akan menempati bedak di bangunan baru Pasar Besar Batu.

Heri mengatakan HPP keberatan jika ada pedagang dari luar dimasukkan ke dalam area pasar. Pihaknya ingin jumlah pedagang tetap seperti saat ini. Apalagi, lanjut Heri, Walikota Batu pernah mengatakan tak akan dilakukan penambahan pedagang. Adanya tambahan itu membuat luas bedak juga akan menciut dari luas saat ini.

“Bisa ngacau kalau pedagang dari luar masuk ke dalam pendataan. Lalu harus jelas letak dan luas bedak pedagang. Masa setelah dibangun, luas bedak jadi mengecil,” katanya.

Menurutnya, selama ini pedagang juga belum diberitahu soal titik-titik kios yang akan ditempati. Atau masih menunggu besar luasan kios dan penempatan letak. “Coba kalau gambarnya jelas dan dipaparkan secara gamblang kepada para pedagang, sehingga sejak dini, pedagang itu sudah mengerti dimana titik kiosnya yang bakal ditempati,” ungkapnya.

Di sisi lain, diduga para pedagang pasar memiliki lebih dari satu bedak, sehingga timbul adanya kekhawatiran jika nantinya pasar kembali dibangun maka akan berpotensi kehilangan bedak lainnya. Tetapi Heri tidak membantah, bahwa memang ada pedagang yang memiliki lebih dari satu bedak.

“Sebenarnya permasalahan itu tak perlu muncul, biar punya 100 bedak, intinya kita punya bedak dan kita bayar restribusi pada pemerintah,” katanya.

Menurutnya kondisi itu sah-sah saja dilakukan. Dia mengatakan dalam aturannya tidak ada yang melarang memiliki bedak lebih dari satu. “Misalnya dulu ada yang beli ukuran 2 x 2 meter persegi, kemudian beli lagi dengan ukuran 2 x 3 meter persegi. Kita kembali lagi karena Pemkot belum punya Perda yang mengatur. Sebenarnya Perda pengaturan harus punya. (Misal) sekian orang maksimal sekian meter, jadi jangan menyalahkan,” katanya.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi mengatakan HPP wadul ke dewan dikarenakan merasa Pemkot Batu sudah jarang berkoordinasi. Pemaparan DED Pasar Besar sendiri terakhir dilakukan pada September lalu di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani. “Sampai saat ini dinas terkait belum ada laporannya kepada DPRD, mereka (HPP) katanya ditinggal, dan tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu hanya berharap koordinasi yang baik antara dinas terkait dengan pedagang dapat berjalan. “Kita lihat dari perencanaannya dan jumlah pedagangnya berapa dan siapa saja. Kemudian baru melihat denahnya serta perencanaan bangunannya seperti apa,” ujarnya.

Dia juga menginginkan revitalisasi Pasar Besar Batu juga segera dilakukan. Sehingga dia juga berharap jangan ada kepentingan golongan tertentu dengan tujuan menghambat pembangunan tersebut. Mengingat aset tersebut milik Pemkot Batu. “Pokoknya (rencana) pasar ini jangan hanya memikirkan secara pribadi, nantinya tidak bakal ketemu titik terang (solusinya),” katanya.

Pewarta : Nugraha Perdana

KOTA BATU – Detail Engineering Design (DED) rencana revitalisasi pembangunan Pasar Besar Batu kembali dibahas kemarin Senin (7/12) sore. Bertempat di Ruang Paripurna, DPRD Kota Batu ada sejumlah belasan anggota Himpunan Pedagang Pasar (HPP) turut hadir. Kedatangan mereka disambut dengan para anggota Komisi C dan Komisi B serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu, Eko Suhartono.

Salah satu anggota HPP Pasar Besar Batu Heri Setiawan menjelaskan kedatangan pihaknya untuk mempertanyakan kelanjutan dari DED Pasar Besar Batu. Terutama terkait penyesuaian denah atau peta yang lama dengan yang baru. “Pasar itu punya peta yang sudah ditempati selama 33 tahun, dan itu bukan pasar baru. Sebetulnya peta itu diserahkan pada (dinas) Ciptakarya untuk dasar, ternyata kan tidak. Kemudian muncul klaster-klaster yang mana,” katanya.

HPP menilai, data pedagang yang dibuat Diskumdag tidak sinkron dengan jumlah pedagang Pasar Besar Batu. Karena Diskumdag tetap memasukan PKL Pasar Pagi dalam data penerima bedak ketika Pasar Batu rampung direvitalisasi. Kurang lebih PKL Pasar Pagi berjumlah 1097 pedagang.

Selama ini HPP mengklaim, ada sekitar 2000-an pedagang yang menempati bedak di dalam area pasar. Dari data Diskumdag Batu mencatat sebanyak 3200 pedagang yang akan menempati bedak di bangunan baru Pasar Besar Batu.

Heri mengatakan HPP keberatan jika ada pedagang dari luar dimasukkan ke dalam area pasar. Pihaknya ingin jumlah pedagang tetap seperti saat ini. Apalagi, lanjut Heri, Walikota Batu pernah mengatakan tak akan dilakukan penambahan pedagang. Adanya tambahan itu membuat luas bedak juga akan menciut dari luas saat ini.

“Bisa ngacau kalau pedagang dari luar masuk ke dalam pendataan. Lalu harus jelas letak dan luas bedak pedagang. Masa setelah dibangun, luas bedak jadi mengecil,” katanya.

Menurutnya, selama ini pedagang juga belum diberitahu soal titik-titik kios yang akan ditempati. Atau masih menunggu besar luasan kios dan penempatan letak. “Coba kalau gambarnya jelas dan dipaparkan secara gamblang kepada para pedagang, sehingga sejak dini, pedagang itu sudah mengerti dimana titik kiosnya yang bakal ditempati,” ungkapnya.

Di sisi lain, diduga para pedagang pasar memiliki lebih dari satu bedak, sehingga timbul adanya kekhawatiran jika nantinya pasar kembali dibangun maka akan berpotensi kehilangan bedak lainnya. Tetapi Heri tidak membantah, bahwa memang ada pedagang yang memiliki lebih dari satu bedak.

“Sebenarnya permasalahan itu tak perlu muncul, biar punya 100 bedak, intinya kita punya bedak dan kita bayar restribusi pada pemerintah,” katanya.

Menurutnya kondisi itu sah-sah saja dilakukan. Dia mengatakan dalam aturannya tidak ada yang melarang memiliki bedak lebih dari satu. “Misalnya dulu ada yang beli ukuran 2 x 2 meter persegi, kemudian beli lagi dengan ukuran 2 x 3 meter persegi. Kita kembali lagi karena Pemkot belum punya Perda yang mengatur. Sebenarnya Perda pengaturan harus punya. (Misal) sekian orang maksimal sekian meter, jadi jangan menyalahkan,” katanya.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi mengatakan HPP wadul ke dewan dikarenakan merasa Pemkot Batu sudah jarang berkoordinasi. Pemaparan DED Pasar Besar sendiri terakhir dilakukan pada September lalu di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani. “Sampai saat ini dinas terkait belum ada laporannya kepada DPRD, mereka (HPP) katanya ditinggal, dan tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu hanya berharap koordinasi yang baik antara dinas terkait dengan pedagang dapat berjalan. “Kita lihat dari perencanaannya dan jumlah pedagangnya berapa dan siapa saja. Kemudian baru melihat denahnya serta perencanaan bangunannya seperti apa,” ujarnya.

Dia juga menginginkan revitalisasi Pasar Besar Batu juga segera dilakukan. Sehingga dia juga berharap jangan ada kepentingan golongan tertentu dengan tujuan menghambat pembangunan tersebut. Mengingat aset tersebut milik Pemkot Batu. “Pokoknya (rencana) pasar ini jangan hanya memikirkan secara pribadi, nantinya tidak bakal ketemu titik terang (solusinya),” katanya.

Pewarta : Nugraha Perdana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/