alexametrics
28 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

SPSI Kota Batu Pesimis UMK Tahun Depan Naik

KOTA BATU – Menjelang akhir tahun menjadi agenda rutin setiap kota/kabupaten membahas pembaruan penetapan upah minimum atau UMK untuk tahun selanjutnya. Penghitungan UMK tahun ini ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. Data Susenas (survei sosial ekonomi nasional) dari BPS (Badan Pusat Statistik) menjadi penentu.

Penasihat dan Bagian Hukum SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kota Batu Heru Subagyo mengatakan penentuan UMK terdapat perbedaan dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Penghitungan dalam penetapan UMK juga dipengaruhi oleh angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Juga dengan analisis jumlah masyarakat yang bekerja dan daya beli masyarakat, nah itu belum keluar,” katanya.

Hingga saat ini, BPS belum mengeluarkan data yang dibutuhkan. Pihaknya hanya berharap ada kenaikan UMK pada 2022 mendatang. Meskipun ia pesimistis dengan menilai sangat sulit karena rumus yang ada menurutnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi keputusan yang ada berada di tangan kepala daerah.

“Kalau pemerintah punya rumus sendiri, kita mau gimana-gimana kan nggak bisa,” katanya. Ditambah, menurutnya saat ini penduduk bekerja dengan daya beli masyarakat yang ada berkurang. “Tapi dari SPSI pusat berharap ada kenaikan juga tapi dengan rumus yang baru kemungkinan kecil,” katanya. Tetapi pihaknya tetap akan mengupayakan adanya kenaikan.

Jika UMK Kota Batu tidak naik, dia akan memahami situasi dan kondisi yang ada di tengah pandemi Covid-19. Sebab menurutnya, para pengusaha juga tengah mengalami kesulitan. Sejak awal pandemi rata-rata terdapat pegawai yang tidak mesti bekerja setiap bulan dengan penuh waktu. “Rata-rata sewaktu PSBB dan PPKM itu hanya 50 persen tempat wisata yang mempekerjakan pegawainya, kan tidak full bayarannya,” katanya.

Yang terpenting menurutnya saat ini bagaimana pegawai yang bekerja setengah waktu dapat kembali secara normal. Dia berharap para pengusaha seperti hotel, restoran dan tempat wisata bisa beroperasi seperti sebelum pandemi. Karena hal itu juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bekerja. Dia berharap jangan sampai kemudian hari terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Karena kondisinya yang nggak memungkinkan, maka yang diupayakan yang sekarang saja dengan menghargai hak-hak pegawai,” ujarnya. Perlu diketahui UMK Kota Batu pada tahun 2020 sebesar Rp 2.794.800 dan tahun 2021 senilai Rp 2.819.801. Atau hanya ada kenaikan sekitar Rp 25 ribu saja.

Sementara itu, Kabid Tenaga Kerja DPMPTSPTK Kota Batu Suyanto mengatakan, pembahasan UMK akan menunggu penetapan upah minimum provinsi (UMP) di tingkat Jawa Timur pada 11 November mendatang. Sedangkan pembahasan UMK pada 11 hingga 16 November mendatang bersama dewan pengupahan. Nantinya hasil pembahasan akan direkomendasikan ke kepala daerah dan paling lambat dikirim ke Pemprov Jatim pada 19 November. “Kemudian dibahas lagi di tingkat provinsi tanggal 23-25 dan terakhir ditetapkan UMK oleh gubernur,” katanya.

Memang dikatakannya, ada perbedaan penghitungan UMK Kota Batu tahun 2022. Yang sebelumnya menggunakan survei kebutuhan hidup layak tetapi saat ini memakai data dari BPS. “Beberapa faktor yang dilihat seperti angka pengangguran dan yang bekerja dalam satu rumah, kemudian kebutuhan perkapita per bulan,” katanya. Nantinya jika angka penilaian lebih rendah maka UMK tahun 2022 ditetapkan sama dengan UMK tahun 2021. (nug/lid/rmc).

KOTA BATU – Menjelang akhir tahun menjadi agenda rutin setiap kota/kabupaten membahas pembaruan penetapan upah minimum atau UMK untuk tahun selanjutnya. Penghitungan UMK tahun ini ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. Data Susenas (survei sosial ekonomi nasional) dari BPS (Badan Pusat Statistik) menjadi penentu.

Penasihat dan Bagian Hukum SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kota Batu Heru Subagyo mengatakan penentuan UMK terdapat perbedaan dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Penghitungan dalam penetapan UMK juga dipengaruhi oleh angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Juga dengan analisis jumlah masyarakat yang bekerja dan daya beli masyarakat, nah itu belum keluar,” katanya.

Hingga saat ini, BPS belum mengeluarkan data yang dibutuhkan. Pihaknya hanya berharap ada kenaikan UMK pada 2022 mendatang. Meskipun ia pesimistis dengan menilai sangat sulit karena rumus yang ada menurutnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi keputusan yang ada berada di tangan kepala daerah.

“Kalau pemerintah punya rumus sendiri, kita mau gimana-gimana kan nggak bisa,” katanya. Ditambah, menurutnya saat ini penduduk bekerja dengan daya beli masyarakat yang ada berkurang. “Tapi dari SPSI pusat berharap ada kenaikan juga tapi dengan rumus yang baru kemungkinan kecil,” katanya. Tetapi pihaknya tetap akan mengupayakan adanya kenaikan.

Jika UMK Kota Batu tidak naik, dia akan memahami situasi dan kondisi yang ada di tengah pandemi Covid-19. Sebab menurutnya, para pengusaha juga tengah mengalami kesulitan. Sejak awal pandemi rata-rata terdapat pegawai yang tidak mesti bekerja setiap bulan dengan penuh waktu. “Rata-rata sewaktu PSBB dan PPKM itu hanya 50 persen tempat wisata yang mempekerjakan pegawainya, kan tidak full bayarannya,” katanya.

Yang terpenting menurutnya saat ini bagaimana pegawai yang bekerja setengah waktu dapat kembali secara normal. Dia berharap para pengusaha seperti hotel, restoran dan tempat wisata bisa beroperasi seperti sebelum pandemi. Karena hal itu juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bekerja. Dia berharap jangan sampai kemudian hari terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Karena kondisinya yang nggak memungkinkan, maka yang diupayakan yang sekarang saja dengan menghargai hak-hak pegawai,” ujarnya. Perlu diketahui UMK Kota Batu pada tahun 2020 sebesar Rp 2.794.800 dan tahun 2021 senilai Rp 2.819.801. Atau hanya ada kenaikan sekitar Rp 25 ribu saja.

Sementara itu, Kabid Tenaga Kerja DPMPTSPTK Kota Batu Suyanto mengatakan, pembahasan UMK akan menunggu penetapan upah minimum provinsi (UMP) di tingkat Jawa Timur pada 11 November mendatang. Sedangkan pembahasan UMK pada 11 hingga 16 November mendatang bersama dewan pengupahan. Nantinya hasil pembahasan akan direkomendasikan ke kepala daerah dan paling lambat dikirim ke Pemprov Jatim pada 19 November. “Kemudian dibahas lagi di tingkat provinsi tanggal 23-25 dan terakhir ditetapkan UMK oleh gubernur,” katanya.

Memang dikatakannya, ada perbedaan penghitungan UMK Kota Batu tahun 2022. Yang sebelumnya menggunakan survei kebutuhan hidup layak tetapi saat ini memakai data dari BPS. “Beberapa faktor yang dilihat seperti angka pengangguran dan yang bekerja dalam satu rumah, kemudian kebutuhan perkapita per bulan,” katanya. Nantinya jika angka penilaian lebih rendah maka UMK tahun 2022 ditetapkan sama dengan UMK tahun 2021. (nug/lid/rmc).

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/