alexametrics
26 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Kejari Kota Batu Siap Beri Pendampingan Hukum Pemerintah Desa

KOTA BATU – Permasalahan hukum yang sering kali menghampiri desa membuat pemerintah desa membuat Kejaksaan Negeri Kota Batu turun tangan. Kemarin Selasa (9/2) Kejari melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Tun) dengan Pemerintah Kelurahan/ Desa se-Kota Batu di Aula Kantor Kejari Kota Batu.

Kepala Kejari Kota Batu, Supriyanto mengatakan Kejari telah berkeliling ke beberapa desa/ kelurahan di Kota Batu untuk menjaring aspirasi. Menurutnya, hampir 50 persen lebih baik warga atau perangkat pamong desa maupun kelurahan mengeluhkan masalah tanah.

“Sehingga kami ingin membantu memfasilitasi permasalahan hukum yang ada di desa dan kelurahan,” katanya.

Masalah pertanahan yang dimaksud seperti perkara jual beli tanah, kemudian hak waris dan sebagainya. “Itu masalah yang cukup banyak terkait sengketa tanah yang masuk dalam kategori masalah hukum perdata,” katanya.

Dia mengungkapkan fasilitasi yang dimaksud yakni bantuan hukum kepada masyarakat. Sedangkan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan yakni bisa sampai pendampingan hukum.

“Beda ya, kalau masalah hukum di masyarakat kami tidak bisa mewakili di pengadilan. Tetapi kalau pemdes atau kelurahan dapat diwakili karena bagian dari pemerintah dan kami atau menjadi kuasa hukum negara,” katanya.

Supriyanto berharap dengan adanya kerjasama ini pemerintah desa/ kelurahan tidak lagi memiliki keraguan dalam melangkah menghadapi masalah hukum. Misal pemerintah desa digugat hukum ataupun sifatnya seperti dalam pengelolaan anggaran desa/ kelurahan.

“Kami siap untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah desa untuk berdiskusi memberikan pendampingan dan konsultasi hukum,” katanya.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Kejari Kota Batu juga melaunching konsultasi pelayanan hukum secara virtual. Hal ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang terlalu panjang atau mempermudah layanan masyarakat.

“Jadi masyarakat bisa bertanya ke Kejari Kota Batu tetapi bisa langsung dari rumahnya asalkan ada akses internet untuk melakukan zoom meeting, atau bisa datang ke kantor desa/ kelurahan setempat untuk memfasilitasi hal itu,” katanya.

Disisi lain, salah satu kasus tanah yang sedang hangat diperbincangkan yakni sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu digugat Dokter Wedya Julianti, warga Jl. Bromo, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gugatan tersebut terkait perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para tergugat. Bahkan, gugatan itu telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri, Kota Malang.

Dasar gugatan adalah, bahwa penggugat sebagai pemilik sebidang tanah lokasi Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, dengan bukti sertifikat no 45/Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu seluas 4.731 M2. Padahal para warga sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 2001.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Tulungrejo Suliyono mengatakan sampai saat ini untuk penyelesaian masalah tersebut mengedepankan dengan cara mediasi. Saat ditanya apakah akan menggunakan bantuan pelayanan hukum melalui Kejari Kota Batu? Dia menjawab belum. “Kalau misal belum ada titik temu mungkin kami juga meminta saran dari bapak-bapak Kejari Batu untuk penyelesaian masalahnya,” katanya.

Saat ini warga pun telah memiliki kuasa hukum dan perkara tersebut sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Malang beberapa waktu lalu. Suliyono mengatakan sebenarnya warga sudah sepakat membeli tanah dengan harga Rp 750 ribu per meter persegi. Namun, kemampuan warga berbeda.

“Sebenarnya beberapa warga sudah membayar DP (Down Payment) tetapi entah kenapa itu dikembalikan kemudian digugat,” katanya.

Pewarta : Nugraha Perdana

KOTA BATU – Permasalahan hukum yang sering kali menghampiri desa membuat pemerintah desa membuat Kejaksaan Negeri Kota Batu turun tangan. Kemarin Selasa (9/2) Kejari melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Tun) dengan Pemerintah Kelurahan/ Desa se-Kota Batu di Aula Kantor Kejari Kota Batu.

Kepala Kejari Kota Batu, Supriyanto mengatakan Kejari telah berkeliling ke beberapa desa/ kelurahan di Kota Batu untuk menjaring aspirasi. Menurutnya, hampir 50 persen lebih baik warga atau perangkat pamong desa maupun kelurahan mengeluhkan masalah tanah.

“Sehingga kami ingin membantu memfasilitasi permasalahan hukum yang ada di desa dan kelurahan,” katanya.

Masalah pertanahan yang dimaksud seperti perkara jual beli tanah, kemudian hak waris dan sebagainya. “Itu masalah yang cukup banyak terkait sengketa tanah yang masuk dalam kategori masalah hukum perdata,” katanya.

Dia mengungkapkan fasilitasi yang dimaksud yakni bantuan hukum kepada masyarakat. Sedangkan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan yakni bisa sampai pendampingan hukum.

“Beda ya, kalau masalah hukum di masyarakat kami tidak bisa mewakili di pengadilan. Tetapi kalau pemdes atau kelurahan dapat diwakili karena bagian dari pemerintah dan kami atau menjadi kuasa hukum negara,” katanya.

Supriyanto berharap dengan adanya kerjasama ini pemerintah desa/ kelurahan tidak lagi memiliki keraguan dalam melangkah menghadapi masalah hukum. Misal pemerintah desa digugat hukum ataupun sifatnya seperti dalam pengelolaan anggaran desa/ kelurahan.

“Kami siap untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah desa untuk berdiskusi memberikan pendampingan dan konsultasi hukum,” katanya.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Kejari Kota Batu juga melaunching konsultasi pelayanan hukum secara virtual. Hal ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang terlalu panjang atau mempermudah layanan masyarakat.

“Jadi masyarakat bisa bertanya ke Kejari Kota Batu tetapi bisa langsung dari rumahnya asalkan ada akses internet untuk melakukan zoom meeting, atau bisa datang ke kantor desa/ kelurahan setempat untuk memfasilitasi hal itu,” katanya.

Disisi lain, salah satu kasus tanah yang sedang hangat diperbincangkan yakni sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu digugat Dokter Wedya Julianti, warga Jl. Bromo, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gugatan tersebut terkait perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para tergugat. Bahkan, gugatan itu telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri, Kota Malang.

Dasar gugatan adalah, bahwa penggugat sebagai pemilik sebidang tanah lokasi Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, dengan bukti sertifikat no 45/Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu seluas 4.731 M2. Padahal para warga sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 2001.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Tulungrejo Suliyono mengatakan sampai saat ini untuk penyelesaian masalah tersebut mengedepankan dengan cara mediasi. Saat ditanya apakah akan menggunakan bantuan pelayanan hukum melalui Kejari Kota Batu? Dia menjawab belum. “Kalau misal belum ada titik temu mungkin kami juga meminta saran dari bapak-bapak Kejari Batu untuk penyelesaian masalahnya,” katanya.

Saat ini warga pun telah memiliki kuasa hukum dan perkara tersebut sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Malang beberapa waktu lalu. Suliyono mengatakan sebenarnya warga sudah sepakat membeli tanah dengan harga Rp 750 ribu per meter persegi. Namun, kemampuan warga berbeda.

“Sebenarnya beberapa warga sudah membayar DP (Down Payment) tetapi entah kenapa itu dikembalikan kemudian digugat,” katanya.

Pewarta : Nugraha Perdana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/