alexametrics
20.9 C
Malang
Wednesday, 6 July 2022

Geliat Ekonomi Jadi Alasan Malang Raya Enggan PSBB Lagi

KOTA BATU – Keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk tidak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 sperti DKI Jakarta, direspon positif oleh kepala daerah di Malang Raya.

Puskesmas Siaga Covid 2020

Wali Kota Malang Sutiaji misalnya, ia mengaku hingga kini tidak menyiapkan opsi PSBB. sebab jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka akan membuat ekonomi makin lesu. alih-alih PSBB, Sutiaji memilih untuk fokus pengetatan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) 30 Tahun 2020 tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

”Secara makro ekonomi minus 5,9 persen. Informasi dari Pak Wagub (Emil Elistianto Dardak) sebagai satgas recovery ekonomi, Kota Malang men-support 60 persen pertumbuhan ekonomi di Jatim,” kata alumnus IAIN Sunan Ampel (sekarang UIN Maliki Malang) itu.

Dari 60 persen tersebut, menurut dia, sektor kuliner masih mendominasi. Mulai makanan siap saji, berjenis frozen, hingga pengelolaan makanan berbasis online. ”Sekarang mulai bergerak juga di sektor garmen,” tuturnya.

Hal senada juga dilontarkan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Orang nomor satu di Pemkot Batu itu menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan PSBB jilid 2. Alasannya, PSBB menghabiskan anggaran. ”Selain akan memakan belanja anggaran yang banyak, saya juga khawatir kondisi ekonomi tidak berjalan normal,” katanya.

Dewanti mengisyaratkan, kondisi Covid-19 di Kota Batu tidak separah daerah lain. ”Fasilitas kesehatan juga masih memadai, seperti tempat tidur, ruang isolasi, dan lain sebagainya,” terang istri mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko itu.

Dewanti berkomitmen memutus mata rantai sebaran Covid-19 namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi di Kota Batu. Karena itu, dia akan segera merumuskan kebijakan untuk menyeimbangkan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan roda perekonomian.

”Saya akan menyampaikan kepada DPRD Kota Batu bahwa setiap daerah itu harus membuat perda tentang pencegahan dan penanganan Covid-19,” katanya katanya.

Bagaimana dengan sikap Kabupaten Malang? Bupati Malang H. M. Sanusi tidak hadir dalam rakor tersebut. Namun, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo mengisyaratkan, sikap pemkab seperti Pemkot Malang dan Pemkot Batu. Yakni tidak mengusulkan penerapan PSBB jilid 2.

”Ya itu (penerapan PSBB jilid 2, Red) dilihat situasi dan kondisinya. Tapi keputusan ada di Pak Bupati (H. M. Sanusi) juga,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Disinggung mengenai ancaman munculnya klaster pilkada, Arbani mengaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Malang. Koordinasi itu untuk memastikan upaya pencegahan munculnya klaster pilkada. Caranya, menerapkan protokol kesehatan, seperti rapid test dalam penerimaan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

”Kalau ada yang reaktif ya diganti petugasnya. Kemudian pelaksanaanya (coblosan) dilaksanakan di tempat terbuka,” kata Arbani.

Pihaknya juga sudah mengimbau KPU agar petugasnya dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) level I. Di antaranya memakai sarung tangan, masker, dan face shield. ”Harapannya ada sekat antara petugas dengan warga yang mencoblos. Untuk antrean juga tetap physical distancing minimal 1 meter,” katanya.

Pewarta: Sandra D

KOTA BATU – Keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk tidak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 sperti DKI Jakarta, direspon positif oleh kepala daerah di Malang Raya.

Puskesmas Siaga Covid 2020

Wali Kota Malang Sutiaji misalnya, ia mengaku hingga kini tidak menyiapkan opsi PSBB. sebab jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka akan membuat ekonomi makin lesu. alih-alih PSBB, Sutiaji memilih untuk fokus pengetatan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) 30 Tahun 2020 tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

”Secara makro ekonomi minus 5,9 persen. Informasi dari Pak Wagub (Emil Elistianto Dardak) sebagai satgas recovery ekonomi, Kota Malang men-support 60 persen pertumbuhan ekonomi di Jatim,” kata alumnus IAIN Sunan Ampel (sekarang UIN Maliki Malang) itu.

Dari 60 persen tersebut, menurut dia, sektor kuliner masih mendominasi. Mulai makanan siap saji, berjenis frozen, hingga pengelolaan makanan berbasis online. ”Sekarang mulai bergerak juga di sektor garmen,” tuturnya.

Hal senada juga dilontarkan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Orang nomor satu di Pemkot Batu itu menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan PSBB jilid 2. Alasannya, PSBB menghabiskan anggaran. ”Selain akan memakan belanja anggaran yang banyak, saya juga khawatir kondisi ekonomi tidak berjalan normal,” katanya.

Dewanti mengisyaratkan, kondisi Covid-19 di Kota Batu tidak separah daerah lain. ”Fasilitas kesehatan juga masih memadai, seperti tempat tidur, ruang isolasi, dan lain sebagainya,” terang istri mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko itu.

Dewanti berkomitmen memutus mata rantai sebaran Covid-19 namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi di Kota Batu. Karena itu, dia akan segera merumuskan kebijakan untuk menyeimbangkan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan roda perekonomian.

”Saya akan menyampaikan kepada DPRD Kota Batu bahwa setiap daerah itu harus membuat perda tentang pencegahan dan penanganan Covid-19,” katanya katanya.

Bagaimana dengan sikap Kabupaten Malang? Bupati Malang H. M. Sanusi tidak hadir dalam rakor tersebut. Namun, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo mengisyaratkan, sikap pemkab seperti Pemkot Malang dan Pemkot Batu. Yakni tidak mengusulkan penerapan PSBB jilid 2.

”Ya itu (penerapan PSBB jilid 2, Red) dilihat situasi dan kondisinya. Tapi keputusan ada di Pak Bupati (H. M. Sanusi) juga,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Disinggung mengenai ancaman munculnya klaster pilkada, Arbani mengaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Malang. Koordinasi itu untuk memastikan upaya pencegahan munculnya klaster pilkada. Caranya, menerapkan protokol kesehatan, seperti rapid test dalam penerimaan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

”Kalau ada yang reaktif ya diganti petugasnya. Kemudian pelaksanaanya (coblosan) dilaksanakan di tempat terbuka,” kata Arbani.

Pihaknya juga sudah mengimbau KPU agar petugasnya dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) level I. Di antaranya memakai sarung tangan, masker, dan face shield. ”Harapannya ada sekat antara petugas dengan warga yang mencoblos. Untuk antrean juga tetap physical distancing minimal 1 meter,” katanya.

Pewarta: Sandra D

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/