alexametrics
29.9 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Komunitas Difabel Desak Pemkot Batu Bangun Kota Inklusi

KOTA BATU – Komunitas Difabel Kota Batu melakukan audiensi dengan Wali Kota Batu kemarin Jumat (11/12) di Ruang Rapat Utama Balai Kota Among Tani. Dalam pertemuan tersebut dibeberkan keinginan menjadikan Kota Batu sebagai Kota Inklusi.

Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Batu, Suryanto mengatakan masih ada saja kaum difabel yang disembunyikan berpuluh-puluh tahun oleh keluarganya. Sebab dianggap sebagai suatu kutukan penyakit atau aib. “Banyak kaum difabel di Kota Batu baru diketahui setelah pandemi Covid-19, kami menemukan 10 calon anggota pertuli dengan usia produktif 30-50 tahun,” katanya.

Menurutnya, Pemkot harus bisa menjadikan Kota Batu daerah inklusi bagi difabel. Dimana, semua orang dengan perbedaan status kemampuan etnik budaya dan lainnya bisa bekerjasama membangun rasa aman, nyaman dan saling menghargai.

Ia melanjutkan masyarakat di suatu daerah harus saling menghargai. Dan ditandai oleh ciri khas lingkungan inklusi yakni perubahan yang kreatif. “Contohnya jalan berlubang bagi mereka yang normal untuk tidak menjadi persoalan, tetapi bagi mereka usia lanjut, balita, atau mereka yang tidak bisa melihat tentu keadaan itu cenderung membahayakan,” katanya.

Menurutnya daerah inklusi harus ada sebuah perubahan sederhana dari masyarakat setempat. Dari contoh persoalan yang sudah dikatakan sebelumnya maka kesadaran masyarakat seharusnya dapat dilakukan dengan berbagai solusi dan cara. “Seperti bilang ke dinas setempat untuk diperbaiki, tetapi warga bisa juga melakukan kerja bakti untuk menutup jalan lubang tersebut,” katanya.

Dia berharap kepada Wali Kota dapat menjadikan kampung-kampung yang ada di Kota Batu menjadi Kampung Inklusi. Sehingga beberapa sektor yang selama ini menjadi momok persoalan bisa teratasi. Dia mencontohkan dalam bidang pendidikan beberapa tahun lalu terdapat anak difabel yang ditolak oleh salah satu sekolah di Kota Batu. Dengan alasan tidak ada guru yang bisa mengajarkan anak difabel tuna netra.

“Kemudian ada permasalahan ketika sekolah di umum, lalu ujiannya harus di SLB. Lalu anak-anak itu kalau pulang dari sekolah langsung ke rumah dan jarang berinteraksi dengan masyarakat. Kalau bisa diajak kemah supaya ada kebersamaan,” katanya.

Dia juga berharap adanya beasiswa bagi pelajar difabel dan juga anak yang memiliki orangtua difabel. Sebab Suryanto mengeluhkan kondisi perekonomian atau penghasilan yang didapatkan oleh para difabel di masa pandemi Covid-19. Sehingga berimbas ke kebutuhan sekolah anak, sampai meminta-minta sumbangan ke pihak lainnya.

“Pendapatan kami rata-rata setiap bulan turun sampai 50 persen, kami sampai setiap dua minggu meminta sumbangan ke yayasan dan instansi menggunakan sosial media. Alhamdulillah direspon dengan baik,” katanya.

Dalam bidang pekerjaan diakuinya sudah ada keterbukaan dari Pemkot Batu untuk menerima ASN dari kalangan orang-orang difabel. Namun dia tetap meminta ada dorongan dari Pemkot Batu supaya ada jalan kemudahan dalam bekerja di perusahaan swasta.

“Teman tuna netra tolong didorong untuk bisa bekerja di hotel, kami seperti direndahkan belum masuk ngelamar ke hotel sama satpamnya diusir, untuk itu misal (Pemkot Batu) bisa dikomunikasikan dengan PHRI,” katanya.

Selain itu menurutnya partisipasi kaum difabel untuk diikutsertakan dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan masih belum ada. Dia berharap ketika ada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, Kecamatan atau Kota dapat dilibatkan.

“Misal dalam Musrenbang mungkin hanya sebagai pendengar tapi setidaknya kami mendapatkan informasi, memang kami tidak bisa mendengar atau melihat,” katanya.

Wali Kota Batu Hj Dra Dewanti Rumpoko MSi mengatakan apa yang disampaikan oleh Komunitas Disabilitas Kota Batu akan menjadi masukan yang baik. Dia mengungkapkan fasilitas umum di Kota Batu juga sudah mulai ramah difabel. Namun menurutnya belum semua atau masih memerlukan waktu yang panjang.

“Tapi Insyallah yang terdekat pembangunan pasar besar menjadi salah satunya yakni ramah difabel dan perempuan, lalu gedung Among Tani ini sudah ada jalan untuk kursi roda tapi masih belum semua,” katanya.

Untuk bidang pendidikan, dari semua sekolah negeri khususnya SD dan SMP di Kota Batu untuk kebijakan saat ini sudah mewajibkan menerima semua anak dengan kondisi apapun. Lalu untuk beasiswa dipastikannya untuk SD dan SMP khusus SPP sudah gratis. “Sekolah sebenarnya sudah tidak boleh menarik biaya karena sudah ada BOS dan BOSDA,” katanya.

Di sisi lain Pemkot Batu sendiri memberikan insentif kepada 289 penyandang disabilitas yang tidak mampu setiap bulannya sebesar Rp 500 ribu. Sedangkan penyandang disabilitas di Kota Batu mencapai 686 orang. “Yang belum mendapatkan bantuan akan dikomunikasikan sudah masuk DTKS (atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bantuan pemerintah, sehingga diusahakan juga dapat,” katanya.

Untuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kedepannya dia berjanji akan melibatkan kaum difabel. Kemudian untuk keinginan bekerja di hotel, pihaknya bakal mengkomunikasikan hal tersebut dengan PHRI Kota Batu. “Saya tahu bahwa terapis bersertifikat itu tuna netra semoga bisa bekerja di hotel. Nanti mungkin bisa MoU dengan PHRI,” katanya.

Pewarta: Nugraha

KOTA BATU – Komunitas Difabel Kota Batu melakukan audiensi dengan Wali Kota Batu kemarin Jumat (11/12) di Ruang Rapat Utama Balai Kota Among Tani. Dalam pertemuan tersebut dibeberkan keinginan menjadikan Kota Batu sebagai Kota Inklusi.

Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Batu, Suryanto mengatakan masih ada saja kaum difabel yang disembunyikan berpuluh-puluh tahun oleh keluarganya. Sebab dianggap sebagai suatu kutukan penyakit atau aib. “Banyak kaum difabel di Kota Batu baru diketahui setelah pandemi Covid-19, kami menemukan 10 calon anggota pertuli dengan usia produktif 30-50 tahun,” katanya.

Menurutnya, Pemkot harus bisa menjadikan Kota Batu daerah inklusi bagi difabel. Dimana, semua orang dengan perbedaan status kemampuan etnik budaya dan lainnya bisa bekerjasama membangun rasa aman, nyaman dan saling menghargai.

Ia melanjutkan masyarakat di suatu daerah harus saling menghargai. Dan ditandai oleh ciri khas lingkungan inklusi yakni perubahan yang kreatif. “Contohnya jalan berlubang bagi mereka yang normal untuk tidak menjadi persoalan, tetapi bagi mereka usia lanjut, balita, atau mereka yang tidak bisa melihat tentu keadaan itu cenderung membahayakan,” katanya.

Menurutnya daerah inklusi harus ada sebuah perubahan sederhana dari masyarakat setempat. Dari contoh persoalan yang sudah dikatakan sebelumnya maka kesadaran masyarakat seharusnya dapat dilakukan dengan berbagai solusi dan cara. “Seperti bilang ke dinas setempat untuk diperbaiki, tetapi warga bisa juga melakukan kerja bakti untuk menutup jalan lubang tersebut,” katanya.

Dia berharap kepada Wali Kota dapat menjadikan kampung-kampung yang ada di Kota Batu menjadi Kampung Inklusi. Sehingga beberapa sektor yang selama ini menjadi momok persoalan bisa teratasi. Dia mencontohkan dalam bidang pendidikan beberapa tahun lalu terdapat anak difabel yang ditolak oleh salah satu sekolah di Kota Batu. Dengan alasan tidak ada guru yang bisa mengajarkan anak difabel tuna netra.

“Kemudian ada permasalahan ketika sekolah di umum, lalu ujiannya harus di SLB. Lalu anak-anak itu kalau pulang dari sekolah langsung ke rumah dan jarang berinteraksi dengan masyarakat. Kalau bisa diajak kemah supaya ada kebersamaan,” katanya.

Dia juga berharap adanya beasiswa bagi pelajar difabel dan juga anak yang memiliki orangtua difabel. Sebab Suryanto mengeluhkan kondisi perekonomian atau penghasilan yang didapatkan oleh para difabel di masa pandemi Covid-19. Sehingga berimbas ke kebutuhan sekolah anak, sampai meminta-minta sumbangan ke pihak lainnya.

“Pendapatan kami rata-rata setiap bulan turun sampai 50 persen, kami sampai setiap dua minggu meminta sumbangan ke yayasan dan instansi menggunakan sosial media. Alhamdulillah direspon dengan baik,” katanya.

Dalam bidang pekerjaan diakuinya sudah ada keterbukaan dari Pemkot Batu untuk menerima ASN dari kalangan orang-orang difabel. Namun dia tetap meminta ada dorongan dari Pemkot Batu supaya ada jalan kemudahan dalam bekerja di perusahaan swasta.

“Teman tuna netra tolong didorong untuk bisa bekerja di hotel, kami seperti direndahkan belum masuk ngelamar ke hotel sama satpamnya diusir, untuk itu misal (Pemkot Batu) bisa dikomunikasikan dengan PHRI,” katanya.

Selain itu menurutnya partisipasi kaum difabel untuk diikutsertakan dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan masih belum ada. Dia berharap ketika ada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, Kecamatan atau Kota dapat dilibatkan.

“Misal dalam Musrenbang mungkin hanya sebagai pendengar tapi setidaknya kami mendapatkan informasi, memang kami tidak bisa mendengar atau melihat,” katanya.

Wali Kota Batu Hj Dra Dewanti Rumpoko MSi mengatakan apa yang disampaikan oleh Komunitas Disabilitas Kota Batu akan menjadi masukan yang baik. Dia mengungkapkan fasilitas umum di Kota Batu juga sudah mulai ramah difabel. Namun menurutnya belum semua atau masih memerlukan waktu yang panjang.

“Tapi Insyallah yang terdekat pembangunan pasar besar menjadi salah satunya yakni ramah difabel dan perempuan, lalu gedung Among Tani ini sudah ada jalan untuk kursi roda tapi masih belum semua,” katanya.

Untuk bidang pendidikan, dari semua sekolah negeri khususnya SD dan SMP di Kota Batu untuk kebijakan saat ini sudah mewajibkan menerima semua anak dengan kondisi apapun. Lalu untuk beasiswa dipastikannya untuk SD dan SMP khusus SPP sudah gratis. “Sekolah sebenarnya sudah tidak boleh menarik biaya karena sudah ada BOS dan BOSDA,” katanya.

Di sisi lain Pemkot Batu sendiri memberikan insentif kepada 289 penyandang disabilitas yang tidak mampu setiap bulannya sebesar Rp 500 ribu. Sedangkan penyandang disabilitas di Kota Batu mencapai 686 orang. “Yang belum mendapatkan bantuan akan dikomunikasikan sudah masuk DTKS (atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bantuan pemerintah, sehingga diusahakan juga dapat,” katanya.

Untuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kedepannya dia berjanji akan melibatkan kaum difabel. Kemudian untuk keinginan bekerja di hotel, pihaknya bakal mengkomunikasikan hal tersebut dengan PHRI Kota Batu. “Saya tahu bahwa terapis bersertifikat itu tuna netra semoga bisa bekerja di hotel. Nanti mungkin bisa MoU dengan PHRI,” katanya.

Pewarta: Nugraha

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/