alexametrics
30.2 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Punya Perda, Desa Wisata Kota Batu Harus Lebih Berdaya

Penantian panjang pengelola desa wisata di Kota Batu untuk punya payung hukum akhirnya terwujud. Peraturan daerah (perda) tentang Desa Wisata didok DPRD Kota Batu (12/6). Dengan perda ini, potensi desa optimistis bakal bisa lebih berkembang lagi.

——————-

KOTA BATU – Ketua Pansus Raperda Desa Wisata DPRD Kota Batu Sujono Djonet mengatakan, sebelumnya perda itu sudah diserahkan ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi. Namun tidak ada catatan yang signifikan sehingga perda tersebut bisa ditindaklanjuti untuk diparipurnakan. “Berikutnya ditindaklanjuti dengan perwali untuk teknisnya. Catatan dari provinsi hanya diminta menambahkan di bagian penjelasan saja supaya detail contoh misal istilah Sapta Zona dan istilah lain seperti destinasi supaya mudah dipahami saat dibaca,” katanya.

Menurutnya dari Pemprov Jatim, Perda tersebut sudah baik sesuai dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Dikatakannya perda ini mencakup banyak hal yang akan diatur termasuk sumber dana untuk pengembangan desa wisata. “Itu nantinya bisa dari pemerintah desa secara mandiri melalui Dana Desa (DD)/ Anggaran Dana Desa (ADD), bisa juga dari Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Batu. Dari Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat,” katanya.

Lalu disampaikannya perda tersebut sudah mendapatkan SK Wali Kota untuk penetapannya. Sehingga hal itu menjadi penting karena terdapat tahapan dan perencanaan melalui musyawarah desa di masing-masing wilayah untuk menetapkan perencanaan desa wisata. “Tentu dengan adanya perda ini, desa wisata akan menjadi program daerah dan bisa menggunakan APBD. Karena termasuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dari visi dan misi kepala daerah,” katanya.

Selama ini belum optimalnya desa wisata yang ada karena belum adanya Perda Desa Wisata. Sehingga program-program kegiatan yang ada belum tercapai maksimal. Diharapkan adanya perda itu supaya ada perimbangan dengan desa wisata dan wisata artifisial yang ada. “Soal anggaran APBD atau APBDes kurang bisa maksimal untuk desa wisata selama ini harap dimaklumi karena memang belum ada acuan aturan, maka dari adanya Perda Desa Wisata bisa sebagai landasan hukumnya,” katanya.

Sebelumnya Perda tersebut sudah diuji publik pada Desember 2020. Ada tiga hal yang penting dilakukan oleh Pemerintahan Kota Batu dalam pengembangan desa wisata, selain Perda juga harus memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan pembentukan Badan Promosi Desa Wisata. “Hal-hal tersebut menjadi kebutuhan yang harus segera dilaksanakan,” katanya.
Di dalam Bab X Promosi Desa Wisata Pasal 23 ayat (3) dijelaskan dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). “Pemkot Batu berkewajiban mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Batu,” katanya.

Menurutnya adanya BPPD bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di Kota Batu. Lalu lembaga tersebut memiliki fungsi menciptakan citra kepariwisataan dan meningkatkan kunjungan wisata baik lokal maupun internasional. “Jadi Kota Batu dikatakan sebagai Kota Wisata itu belum lengkap, belum ada RIPPDA, terus belum punya Perda Desa Wisata. Nah BPPD ini juga penting,” katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk mendorong pembentukan lembaga tersebut. Menurutnya telah mendapatkan respons positif. “Adanya kelembagaan ini supaya promosi yang dilakukan lebih terstruktur,” katanya. Dia berharap Desa Wisata juga mendapatkan promosi yang lebih ketika BPPD sudah terbentuk. Supaya adanya keseimbangan kunjungan wisatawan atau tidak kalah dengan tempat wisata buatan.

Lebih lanjut, nantinya badan tersebut bisa mengatur bagaimana mempromosikan wisata yang ada di desa kepada pihak luar. “Jadi badan tersebut sifatnya kemitraan. Selain perencanaan promosi, tugas lain yaitu merumuskan kebijakan serta membuat program yang nanti bisa dijalankan oleh desa-desa wisata,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Diharapkan juga Perda Desa Wisata menjadi salah satu alat untuk mengoptimalkan potensi daerah baik alam, sumberdaya manusia dan lainnya. Dikatakannya branding Kota Wisata Batu harus bisa menjadi kebanggaan secara ekonomi, sosial dan budaya. “Sektor ini menjadi penting dan perhatian semuanya, jangan sampai masyarakat Kota Batu hanya menjadi penonton saja,” katanya.

Selain itu perimbangan ekonomi diharapkan juga akan berdampak positif dan merata. Sehingga tidak kalah dengan wisata-wisata yang dibangun oleh investor. “Lalu juga diatur adanya pembagian pendapatan yang sebagian akan masuk dalam Kas Pemerintah Desa melalui retribusi,” katanya. Menurutnya ini akan selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Yakni Desa Berdaya, Kota Berjaya.

Sedangkan Kades Pandanrejo, Abdul Manan mengatakan pihaknya mendukung dengan adanya Perda Desa Wisata. Tetapi dia berharap dalam raperda tersebut adanya destinasi-destinasi wisata besar dengan dikelola modal yang besar di wilayahnya dapat ikut berkontribusi membesarkan desa wisata di daerahnya. “Adanya pengembang destinasi wisata dari investor besar itu harus ikut membesarkan program desa wisata yang ada, harapan saya supaya itu juga dimasukkan ke raperda itu,” katanya.

Desa Pandanrejo sendiri beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan dari Pemkot Batu sebagai Desa Wisata dengan standarisasi usaha pariwisata dan penerapan CHSE terbaik Kota Batu 2020. CHSE yang dimaksud adalah Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).Dengan menerapkan aplikasi Batu Tracking 19 untuk mengetahui kondisi Covid-19 di desanya. “Ini pengembangan dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) tahun 2020, dengan aplikasi itu bisa mempercepat mengetahui misal wisatawan yang berkunjung berapa dan kondisi tubuhnya seperti apa sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditracking dengan cepat,” katanya. (rmc/nug/abm).

Penantian panjang pengelola desa wisata di Kota Batu untuk punya payung hukum akhirnya terwujud. Peraturan daerah (perda) tentang Desa Wisata didok DPRD Kota Batu (12/6). Dengan perda ini, potensi desa optimistis bakal bisa lebih berkembang lagi.

——————-

KOTA BATU – Ketua Pansus Raperda Desa Wisata DPRD Kota Batu Sujono Djonet mengatakan, sebelumnya perda itu sudah diserahkan ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi. Namun tidak ada catatan yang signifikan sehingga perda tersebut bisa ditindaklanjuti untuk diparipurnakan. “Berikutnya ditindaklanjuti dengan perwali untuk teknisnya. Catatan dari provinsi hanya diminta menambahkan di bagian penjelasan saja supaya detail contoh misal istilah Sapta Zona dan istilah lain seperti destinasi supaya mudah dipahami saat dibaca,” katanya.

Menurutnya dari Pemprov Jatim, Perda tersebut sudah baik sesuai dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Dikatakannya perda ini mencakup banyak hal yang akan diatur termasuk sumber dana untuk pengembangan desa wisata. “Itu nantinya bisa dari pemerintah desa secara mandiri melalui Dana Desa (DD)/ Anggaran Dana Desa (ADD), bisa juga dari Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Batu. Dari Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat,” katanya.

Lalu disampaikannya perda tersebut sudah mendapatkan SK Wali Kota untuk penetapannya. Sehingga hal itu menjadi penting karena terdapat tahapan dan perencanaan melalui musyawarah desa di masing-masing wilayah untuk menetapkan perencanaan desa wisata. “Tentu dengan adanya perda ini, desa wisata akan menjadi program daerah dan bisa menggunakan APBD. Karena termasuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dari visi dan misi kepala daerah,” katanya.

Selama ini belum optimalnya desa wisata yang ada karena belum adanya Perda Desa Wisata. Sehingga program-program kegiatan yang ada belum tercapai maksimal. Diharapkan adanya perda itu supaya ada perimbangan dengan desa wisata dan wisata artifisial yang ada. “Soal anggaran APBD atau APBDes kurang bisa maksimal untuk desa wisata selama ini harap dimaklumi karena memang belum ada acuan aturan, maka dari adanya Perda Desa Wisata bisa sebagai landasan hukumnya,” katanya.

Sebelumnya Perda tersebut sudah diuji publik pada Desember 2020. Ada tiga hal yang penting dilakukan oleh Pemerintahan Kota Batu dalam pengembangan desa wisata, selain Perda juga harus memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan pembentukan Badan Promosi Desa Wisata. “Hal-hal tersebut menjadi kebutuhan yang harus segera dilaksanakan,” katanya.
Di dalam Bab X Promosi Desa Wisata Pasal 23 ayat (3) dijelaskan dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). “Pemkot Batu berkewajiban mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Batu,” katanya.

Menurutnya adanya BPPD bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di Kota Batu. Lalu lembaga tersebut memiliki fungsi menciptakan citra kepariwisataan dan meningkatkan kunjungan wisata baik lokal maupun internasional. “Jadi Kota Batu dikatakan sebagai Kota Wisata itu belum lengkap, belum ada RIPPDA, terus belum punya Perda Desa Wisata. Nah BPPD ini juga penting,” katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk mendorong pembentukan lembaga tersebut. Menurutnya telah mendapatkan respons positif. “Adanya kelembagaan ini supaya promosi yang dilakukan lebih terstruktur,” katanya. Dia berharap Desa Wisata juga mendapatkan promosi yang lebih ketika BPPD sudah terbentuk. Supaya adanya keseimbangan kunjungan wisatawan atau tidak kalah dengan tempat wisata buatan.

Lebih lanjut, nantinya badan tersebut bisa mengatur bagaimana mempromosikan wisata yang ada di desa kepada pihak luar. “Jadi badan tersebut sifatnya kemitraan. Selain perencanaan promosi, tugas lain yaitu merumuskan kebijakan serta membuat program yang nanti bisa dijalankan oleh desa-desa wisata,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Diharapkan juga Perda Desa Wisata menjadi salah satu alat untuk mengoptimalkan potensi daerah baik alam, sumberdaya manusia dan lainnya. Dikatakannya branding Kota Wisata Batu harus bisa menjadi kebanggaan secara ekonomi, sosial dan budaya. “Sektor ini menjadi penting dan perhatian semuanya, jangan sampai masyarakat Kota Batu hanya menjadi penonton saja,” katanya.

Selain itu perimbangan ekonomi diharapkan juga akan berdampak positif dan merata. Sehingga tidak kalah dengan wisata-wisata yang dibangun oleh investor. “Lalu juga diatur adanya pembagian pendapatan yang sebagian akan masuk dalam Kas Pemerintah Desa melalui retribusi,” katanya. Menurutnya ini akan selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Yakni Desa Berdaya, Kota Berjaya.

Sedangkan Kades Pandanrejo, Abdul Manan mengatakan pihaknya mendukung dengan adanya Perda Desa Wisata. Tetapi dia berharap dalam raperda tersebut adanya destinasi-destinasi wisata besar dengan dikelola modal yang besar di wilayahnya dapat ikut berkontribusi membesarkan desa wisata di daerahnya. “Adanya pengembang destinasi wisata dari investor besar itu harus ikut membesarkan program desa wisata yang ada, harapan saya supaya itu juga dimasukkan ke raperda itu,” katanya.

Desa Pandanrejo sendiri beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan dari Pemkot Batu sebagai Desa Wisata dengan standarisasi usaha pariwisata dan penerapan CHSE terbaik Kota Batu 2020. CHSE yang dimaksud adalah Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).Dengan menerapkan aplikasi Batu Tracking 19 untuk mengetahui kondisi Covid-19 di desanya. “Ini pengembangan dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) tahun 2020, dengan aplikasi itu bisa mempercepat mengetahui misal wisatawan yang berkunjung berapa dan kondisi tubuhnya seperti apa sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditracking dengan cepat,” katanya. (rmc/nug/abm).

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/