alexametrics
22.3 C
Malang
Friday, 20 May 2022

Jaksa KPK Tuding Gratifikasi, Eddy Rumpoko Bantah Sebagai Pinjaman

SURABAYA – Dalam perkara kali ini, Eddy didakwa menerima gratifikasi dari para pengusaha selama menjabat sebagai wali kota Batu. Terdakwa telah mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu. Tujuannya untuk memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengannya. Dia juga menerima uang atau fasilitas lainnya dari para pengusaha tersebut.

Dalam berkas dakwaan disebutkan bahwa Eddy mengarahkan beberapa pihak tertentu yang ingin berinvestasi di wilayah Kota Batu untuk mengatur proses perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu – Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Pemkot Batu sejak 2012 sampai 2018. Hal itu dilakukan agar pengusaha yang dekat dengan terdakwa lebih mudah mendapatkan perizinan.

Namun demikian, dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada 31 Maret 2022 lalu, Eddy menyatakan bahwa semua uang yang dikatakan sebagai gratifikasi adalah pinjammeminjam. Tidak terkait apa pun dengan jabatannya. Beberapa penyerahan uang yang disebut kala itu antara lain, Rp 4,7 miliar dari Iwan Budianto. Eddy mengaku ketika itu Iwan mengembalikan uang yang dipinjam untuk menggaji pemain dan pegawai Arema. Kemudian uang dari pengusaha Ferryanto Tjokro senilai Rp 3,5 miliar. Eddy mengaku pernah meminjam Rp 75 juta ke Ferryanto. Ferry juga sering pinjam uang ke terdakwa.

Ada juga uang Rp 8,1 miliar dari pengusaha M. Zaini Ilyas yang diakui Eddy juga sebagai tindakan pinjam-meminjam. Menurutnya, uang itu sebenarnya dipinjamkan Zaini ke orang bernama Ahmad Dani. Namun Dani ingin mengembalikan uang itu melalui Eddy Rumpoko. Bantahan Eddy itu berbeda dengan dakwaan jaksa KPK yang menyebut sebagian uang dari Zaini digunakan oleh Eddy untuk biaya kampanye istrinya, Dewanti Rumpoko, yang kala itu mencalonkan diri sebagai wali kota Batu.

Berkas dakwaan jaksa juga menyebutkan, selama menjabat sebagai Wali Kota Batu mulai 2007 hingga 2017, Eddy telah menerima uang, tanah, pinjaman tanpa bunga maupun jaminan, serta mendapatkan fasilitas diskon pembelian tanah dan rumah. Baik yang berasal dari fee paket pekerjaan yang terdapat di Pemkot Batu maupun dari para pengusaha properti yang ingin membangun hotel, villa, cottage maupun perumahan agar mendapatkan izin dari terdakwa. Ada juga penerimaan-penerimaan lain di luar penerimaan resmi terdakwa sebagai wali kota Batu. (gas/biy/fat)

SURABAYA – Dalam perkara kali ini, Eddy didakwa menerima gratifikasi dari para pengusaha selama menjabat sebagai wali kota Batu. Terdakwa telah mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu. Tujuannya untuk memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengannya. Dia juga menerima uang atau fasilitas lainnya dari para pengusaha tersebut.

Dalam berkas dakwaan disebutkan bahwa Eddy mengarahkan beberapa pihak tertentu yang ingin berinvestasi di wilayah Kota Batu untuk mengatur proses perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu – Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Pemkot Batu sejak 2012 sampai 2018. Hal itu dilakukan agar pengusaha yang dekat dengan terdakwa lebih mudah mendapatkan perizinan.

Namun demikian, dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada 31 Maret 2022 lalu, Eddy menyatakan bahwa semua uang yang dikatakan sebagai gratifikasi adalah pinjammeminjam. Tidak terkait apa pun dengan jabatannya. Beberapa penyerahan uang yang disebut kala itu antara lain, Rp 4,7 miliar dari Iwan Budianto. Eddy mengaku ketika itu Iwan mengembalikan uang yang dipinjam untuk menggaji pemain dan pegawai Arema. Kemudian uang dari pengusaha Ferryanto Tjokro senilai Rp 3,5 miliar. Eddy mengaku pernah meminjam Rp 75 juta ke Ferryanto. Ferry juga sering pinjam uang ke terdakwa.

Ada juga uang Rp 8,1 miliar dari pengusaha M. Zaini Ilyas yang diakui Eddy juga sebagai tindakan pinjam-meminjam. Menurutnya, uang itu sebenarnya dipinjamkan Zaini ke orang bernama Ahmad Dani. Namun Dani ingin mengembalikan uang itu melalui Eddy Rumpoko. Bantahan Eddy itu berbeda dengan dakwaan jaksa KPK yang menyebut sebagian uang dari Zaini digunakan oleh Eddy untuk biaya kampanye istrinya, Dewanti Rumpoko, yang kala itu mencalonkan diri sebagai wali kota Batu.

Berkas dakwaan jaksa juga menyebutkan, selama menjabat sebagai Wali Kota Batu mulai 2007 hingga 2017, Eddy telah menerima uang, tanah, pinjaman tanpa bunga maupun jaminan, serta mendapatkan fasilitas diskon pembelian tanah dan rumah. Baik yang berasal dari fee paket pekerjaan yang terdapat di Pemkot Batu maupun dari para pengusaha properti yang ingin membangun hotel, villa, cottage maupun perumahan agar mendapatkan izin dari terdakwa. Ada juga penerimaan-penerimaan lain di luar penerimaan resmi terdakwa sebagai wali kota Batu. (gas/biy/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/