alexametrics
29.2 C
Malang
Saturday, 28 May 2022

Selesaikan Sengketa Lahan Junggo, Kota Batu, Begini Usulan Dewan

KOTA BATU – Sengketa lahan Junggo, Kota Batu masih memantik polemik. Sejumlah kalangan ikut angkat bicara. Termasuk dari kalangan dewan. Anggota DPRD Kota Batu H. Rudi menilai bila tanah yang menjadi sengketa itu seharusnya bersifat privat. Sebab, pada tahun 1958 sampai 1970 di Indonesia terjadi pelimpahan tanah dari pihak Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Tetapi, sayangnya pada saat itu terjadi penyimpangan di daerah-daerah. ”Dilakukan oleh pejabat yang saat itu dengan mudahnya mengeluarkan surat keputusan dan ada yang mengklaim tanahnya sendiri,” kata dia.

Dengan dasar itu, dia melihat bila permasalahan tersebut harus dipertanyakan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya soal keabsahan perolehan legalitas sertifikat hak milik saat ini. ”Kalau (awalnya) berdasarkan SK, berarti adanya penyelewengan oleh pejabat saat itu dan hukumnya tidak sah,” imbuh Rudi.

Sebelumnya, 8 pengacara yang mendampingi 36 warga memang sudah ada rencana untuk mengadukan kasus itu ke PTUN. Namun, kendalanya warga tidak memiliki legal standing atau dokumen yang sah lainnya yang bisa menjadi tandingan. Dengan dasar itu, ada anggapan bila keterlibatan kepala desa setempat cukup penting.

Terpisah, Camat Bumiaji Bambang Hari Sulian mengaku baru mengetahui permasalahan sengketa tanah itu sejak muncul gugatan di PN Kota Malang. Dia mengatakan bila sertifikat hak milik sudah diterbitkan sejak tahun 1988. Pihaknya juga sudah mencoba untuk bermusyawarah dengan 45 warga tersebut. Kendalanya, beberapa mayoritas warga merasa tidak mampu ketika harus menebus nilai penawaran yang diberikan penggugat. ”Untuk men-DP (down payment) awalnya siap, tetapi angsurannya yang berat. Sebab, rata-rata orang-orang ini penghasilannya dari bertani,” kata dia.

Seperti diketahui, dalam materi gugatan dokter Wedya, awalnya dia menginginkan 45 warga yang telah menempati lahannya itu pergi dan mengganti rugi senilai Rp 10,5 miliar. Alasannya, karena warga telah mengusai lahan selama hampir 20 tahun. Seiring berjalannya waktu, sikap pihak penggugat melunak. Mereka pun memberikan penawaran pembelian lahan kepada 45 warga. Nilai yang ditawarkan yakni Rp 1 juta per meter persegi. Nilai itu sempat ditawar warga. Prosesnya dilakukan lewat mediasi. Namun, hasilnya nihil.

Di tempat lain, Kepala Desa Tulungrejo Suliono kini hanya berharap 45 warga yang menjadi pihak tergugat bisa kompak satu suara. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut, pihaknya bisa mengetahui melalui berita acara. Terutama untuk setiap kesepakatan atau langkah yang dilalui. ”Satu visi itu penting sekali untuk menghindari pendapat-pendapat yang ada. Kalau masyarakat menafsirkan hukum bukan kapasitasnya (sehingga butuh pengacara, Red),” kata dia.

Dia juga memastikan bila Pemdes Tulungrejo sudah bergerak menggali informasi kepada pelaku sejarah di wilayah itu. Menurut dia, rata-rata masyarakat meyakini bahwa tanah itu milik desa. Dia juga siap mendukung langkah apa saja yang dilakukan oleh warganya asalkan tidak menyalahi aturan. ”Saya berharap jangan ada anggapan bahwa tidak ada keterlibatan desa,” imbuh dia. Dia juga berpendapat bahwa walaupun tanah itu sudah SHM, tetapi tidak mutlak kuat atau bersifat aktif.

Dia juga bercerita bahwa di buku C tanah negara desa (bukan buku krawangan), tercatat tanah itu milik Sunandar Priyosudarmo atau suami dari Larasati Soepijah. ”Tetapi indikasinya buku itu ditulis tahun 1970,” katanya. Selanjutnya, apakah ada proses yang cacat hukum dalam peralihan perpindahan tanah tersebut ke orang lain, dia mengaku belum bisa memastikannya. (rmc/nug/c1/by)

KOTA BATU – Sengketa lahan Junggo, Kota Batu masih memantik polemik. Sejumlah kalangan ikut angkat bicara. Termasuk dari kalangan dewan. Anggota DPRD Kota Batu H. Rudi menilai bila tanah yang menjadi sengketa itu seharusnya bersifat privat. Sebab, pada tahun 1958 sampai 1970 di Indonesia terjadi pelimpahan tanah dari pihak Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Tetapi, sayangnya pada saat itu terjadi penyimpangan di daerah-daerah. ”Dilakukan oleh pejabat yang saat itu dengan mudahnya mengeluarkan surat keputusan dan ada yang mengklaim tanahnya sendiri,” kata dia.

Dengan dasar itu, dia melihat bila permasalahan tersebut harus dipertanyakan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya soal keabsahan perolehan legalitas sertifikat hak milik saat ini. ”Kalau (awalnya) berdasarkan SK, berarti adanya penyelewengan oleh pejabat saat itu dan hukumnya tidak sah,” imbuh Rudi.

Sebelumnya, 8 pengacara yang mendampingi 36 warga memang sudah ada rencana untuk mengadukan kasus itu ke PTUN. Namun, kendalanya warga tidak memiliki legal standing atau dokumen yang sah lainnya yang bisa menjadi tandingan. Dengan dasar itu, ada anggapan bila keterlibatan kepala desa setempat cukup penting.

Terpisah, Camat Bumiaji Bambang Hari Sulian mengaku baru mengetahui permasalahan sengketa tanah itu sejak muncul gugatan di PN Kota Malang. Dia mengatakan bila sertifikat hak milik sudah diterbitkan sejak tahun 1988. Pihaknya juga sudah mencoba untuk bermusyawarah dengan 45 warga tersebut. Kendalanya, beberapa mayoritas warga merasa tidak mampu ketika harus menebus nilai penawaran yang diberikan penggugat. ”Untuk men-DP (down payment) awalnya siap, tetapi angsurannya yang berat. Sebab, rata-rata orang-orang ini penghasilannya dari bertani,” kata dia.

Seperti diketahui, dalam materi gugatan dokter Wedya, awalnya dia menginginkan 45 warga yang telah menempati lahannya itu pergi dan mengganti rugi senilai Rp 10,5 miliar. Alasannya, karena warga telah mengusai lahan selama hampir 20 tahun. Seiring berjalannya waktu, sikap pihak penggugat melunak. Mereka pun memberikan penawaran pembelian lahan kepada 45 warga. Nilai yang ditawarkan yakni Rp 1 juta per meter persegi. Nilai itu sempat ditawar warga. Prosesnya dilakukan lewat mediasi. Namun, hasilnya nihil.

Di tempat lain, Kepala Desa Tulungrejo Suliono kini hanya berharap 45 warga yang menjadi pihak tergugat bisa kompak satu suara. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut, pihaknya bisa mengetahui melalui berita acara. Terutama untuk setiap kesepakatan atau langkah yang dilalui. ”Satu visi itu penting sekali untuk menghindari pendapat-pendapat yang ada. Kalau masyarakat menafsirkan hukum bukan kapasitasnya (sehingga butuh pengacara, Red),” kata dia.

Dia juga memastikan bila Pemdes Tulungrejo sudah bergerak menggali informasi kepada pelaku sejarah di wilayah itu. Menurut dia, rata-rata masyarakat meyakini bahwa tanah itu milik desa. Dia juga siap mendukung langkah apa saja yang dilakukan oleh warganya asalkan tidak menyalahi aturan. ”Saya berharap jangan ada anggapan bahwa tidak ada keterlibatan desa,” imbuh dia. Dia juga berpendapat bahwa walaupun tanah itu sudah SHM, tetapi tidak mutlak kuat atau bersifat aktif.

Dia juga bercerita bahwa di buku C tanah negara desa (bukan buku krawangan), tercatat tanah itu milik Sunandar Priyosudarmo atau suami dari Larasati Soepijah. ”Tetapi indikasinya buku itu ditulis tahun 1970,” katanya. Selanjutnya, apakah ada proses yang cacat hukum dalam peralihan perpindahan tanah tersebut ke orang lain, dia mengaku belum bisa memastikannya. (rmc/nug/c1/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/