alexametrics
29 C
Malang
Saturday, 15 May 2021

Pemkot Batu Lemot Serap Anggaran, Wawali Sebut Ini Biang Keroknya

KOTA BATU – Sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemkot Batu masih lemot menyerap anggaran belanjanya. Hal itu terlihat dari sedikitnya anggaran yang telah digunakan sejak awal tahun. Dari pos belanja daerah di APBD Kota Batu yang mencapai Rp 1 triliun lebih, yang terserap baru Rp 100 miliar atau kurang dari 10 persen per 15 April lalu.

Leletnya serapan yang dilakukan OPD di lingkungan Pemkot Batu hampir merata. Hal itu terjadi karena ada penyesuaian terhadap perubahan aturan baru terkait belanja barang dan jasa. Wakil Wali (Wawali) Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, masih rendahnya serapan belanja modal maupun belanja operasional di seluruh OPD karena sedang penyesuaian. Yakni perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Meski agak telat namun pihaknya optimistis di triwulan berikutnya, serapan akan semakin tinggi. “Rendahnya serapan pada triwulan awal tahun ini karena memang tiap OPD masih mensinkronkan aturan yang baru,” katanya.

Secara umum, serapan anggaran di awal tahun rata-rata digunakan untuk kegiatan belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa biasanya dimulai pada triwulan kedua.

Beberapa serapan OPD yang masih rendah di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Yakni baru menyerap 1,54 persen atau Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 65,3 miliar. Kemudian Dinas Sosial masih 4,02 persen atau Rp 890 juta dari total anggaran Rp 22,1 miliar.

Pewarta: Nugraha Perdana

KOTA BATU – Sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemkot Batu masih lemot menyerap anggaran belanjanya. Hal itu terlihat dari sedikitnya anggaran yang telah digunakan sejak awal tahun. Dari pos belanja daerah di APBD Kota Batu yang mencapai Rp 1 triliun lebih, yang terserap baru Rp 100 miliar atau kurang dari 10 persen per 15 April lalu.

Leletnya serapan yang dilakukan OPD di lingkungan Pemkot Batu hampir merata. Hal itu terjadi karena ada penyesuaian terhadap perubahan aturan baru terkait belanja barang dan jasa. Wakil Wali (Wawali) Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, masih rendahnya serapan belanja modal maupun belanja operasional di seluruh OPD karena sedang penyesuaian. Yakni perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Meski agak telat namun pihaknya optimistis di triwulan berikutnya, serapan akan semakin tinggi. “Rendahnya serapan pada triwulan awal tahun ini karena memang tiap OPD masih mensinkronkan aturan yang baru,” katanya.

Secara umum, serapan anggaran di awal tahun rata-rata digunakan untuk kegiatan belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa biasanya dimulai pada triwulan kedua.

Beberapa serapan OPD yang masih rendah di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Yakni baru menyerap 1,54 persen atau Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 65,3 miliar. Kemudian Dinas Sosial masih 4,02 persen atau Rp 890 juta dari total anggaran Rp 22,1 miliar.

Pewarta: Nugraha Perdana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru